DPR Lebih Terbuka, Tunaikan Janji sebagai Rumah Rakyat

JAKARTA, KOMPAS – DPR menjanjikan akan lebih terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat, terutama generasi muda yang perlu dirangkul demi masa depan. Badan Aspirasi Masyarakat DPR yang telah dibentuk perlu sentuhan teknologi agar lebih dekat dengan publik. Aduan yang masuk juga diharapkan bisa diakomodasi hingga masuk ke dalam proses legislasi.

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono dalam kegiatan ”DPR Connect” bertajuk ”DPR dan Generasi Muda: Kolaborasi untuk Perubahan”, di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025), mengatakan, sebagai wakil rakyat, DPR harus mampu mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak cukup hanya mendengar aspirasi rakyat, melainkan mengawal aspirasi itu sampai masuk dalam proses legislasi, program, dan kebijakan publik.

”Itulah cara kita berterima kasih kepada rakyat sebagai anggota parlemen. Orang mengatakan suara DPR adalah suara rakyat karena benar, kami di sini adalah representasi dari rakyat sehingga puas tidak puas, cukup tidak cukup, apa yang kita perjuangkan, anggota parlemen harus terdepan untuk mendengar dan menyejahterakan masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Ibas itu.

BAM (Badan Aspirasi Masyarakat) akan terus berusaha menyerap aspirasi masyarakat secara lebih terstruktur, yang selama ini hanya dilakukan oleh 580 anggota DPR secara perseorangan.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Kegiatan juga diikuti dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Netty Prasetiyani Heryawan dan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah.

Berikutnya, Director Blue Ocean Strategy Fellowship Indra Dwi Prasetyo, dan Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra. Mayoritas peserta diskusi berasal dari kalangan muda, baik siswa-siswi SMA di Jakarta, maupun mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Ibas melanjutkan bahwa perkembangan teknologi bergerak dengan sangat cepat. Tantangan zaman pun semakin tidak mudah. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi antarseluruh pihak, termasuk DPR dan masyarakat. DPR maupun partai politik tidak bisa bekerja sendiri. Ide-ide kritis dan pikiran-pikiran yang matang dari masyarakat, utamanya generasi muda, sangat diperlukan.

Selain melalui kegiatan “DPR Connect”, Ibas menyebut bahwa saat ini DPR sudah memiliki satu alat kelengkapan dewan baru yang bertujuan untuk semakin mempermudah penyerapan aspirasi masyarakat, yaitu BAM. BAM akan terus berusaha menyerap aspirasi masyarakat secara lebih terstruktur, yang selama ini hanya dilakukan oleh 580 anggota DPR secara perseorangan.

Ibas kemudian mengutip pernyataan ayahnya, yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono pernah menyampaikan bahwa kritik itu laksana obat. Ketika obat itu benar, sesuai jenis penyakitnya, dan dosisnya tepat, maka akan membuat sehat. Di lain sisi, keputusan dan kebijakan apa pun tidak akan pernah memuaskan semua pihak. “Tetapi, jika niat, tujuan, dan konsepnya baik, lakukan saja,” kata Ibas.

Cucun Ahmad Syamsurijal sependapat dengan Ibas. Menurut dia, masyarakat, termasuk generasi muda, harus dekat dengan lembaga legislatif. Sebab, seluruh keputusan yang diambil di DPR bakal dirasakan langsung kepada publik sehingga butuh partisipasi dari publik.

Oleh karena itu, Cucun melihat perlu berbagai cara untuk mendekatkan DPR dengan generasi muda. Apalagi, generasi ini akan menjadi pemimpin dan penggerak bangsa di masa depan. Bahkan, lanjut Cucun, generasi ini bakal berkontribusi secara politik dalam beberapa tahun yang akan datang.

”Sekarang Adik-adik ini masih pemuda, tetapi nanti akan menggantikan saya di masa depan. Adik-adik yang akan memimpin Republik ini, yang mengisi gedung ini (Parlemen),” ujar Cucun.

Menurut Cucun, adanya BAM juga bisa menjadi salah satu kanal yang bisa mengalirkan aspirasi. Ia berharap publik, terutama generasi muda, bisa memanfaatkannya selain akses melalui para wakil rakyat saat reses.

Adapun Indra Iskandar menyatakan, generasi muda adalah pilar masa depan bangsa sehingga keterlibatan mereka dalam kebijakan publik mutlak diperlukan. Oleh karena itu, DPR tidak bisa berjalan sendiri dan pihaknya memastikan harapan generasi muda benar-benar tersalurkan dalam pengambilan keputusan di Parlemen.

Salah satu upaya yang dilakukan, Indra menuturkan, adalah menjalin komunikasi mahasiswa dan pelajar dengan Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja sejak tahun 2008. ”Ini adalah mandat yang diambil oleh DPR ketika berkomitmen bersama parlemen seluruh dunia,” ujarnya.

Kolaborasi bersama generasi muda ini untuk membuktikan politik itu adalah tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan kompetensi, kapabilitas, hingga integritas. ”Semakin banyak orang baik yang masuk DPR, Indonesia akan lebih cepat sejahtera,” kata Indra Iskandar.

Dengan impian itu, Indra Iskandar menyebut, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat komunikasi dengan generasi muda, mulai dari platform digital untuk memberikan akses luas kepada publik hingga diskusi bersama komunitas pemuda dan mahasiswa.

”Inisiatif ini bertujuan untuk menyerap aspirasi mereka secara langsung mengenai berbagai isu nasional  serta meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi DPR dalam sistem demokrasi,” tutur Indra Iskandar.

Indra Dwi Prasetyo berpandangan, ide progresif terkait saluran aspirasi dari publik perlu diikuti dengan pemanfaatan teknologi digital. Bahkan, ada pilihan untuk membuat petisi sehingga publik yang merasakan permasalahan dan keresahan yang sama mengumpulkan suara dan bisa ditanggapi oleh DPR.

”Adanya digitalisasi dengan konsep semacam ini, teman-teman kemudian bisa bersuara secara kolektif, dan saya pikir ada check and balances. Apalagi, ada empat isu besar di lingkungan anak muda yang perlu dibahas bersama,” ujar Indra Dwi.

Isu tersebut meliputi gaya hidup berkelanjutan, ketenagakerjaan, transformasi digital, hingga bonus demografi. Menurut Indra Dwi Prasetyo, keterlibatan anak muda diharapkan lebih banyak dalam membahas hal tersebut sehingga bisa melihat dalam perspektif mereka saat memandang fenomena yang ada.

”Karena memang masih muda, wajar perspektifnya genuine (asli), tidak bias, karena mereka tentu belum berpolitik. Kami semua berharap, ada platform yang bisa menampung aspirasi dari teman-teman muda ini,” kata Indra Dwi.

Sementara itu, Netty Prasetiyani Heryawan mengungkapkan, alasan dibentuk BAM agar masyarakat bisa semakin leluasa dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga tidak hanya terpaku pada alat kelengkapan dewan yang sudah ada, Komisi I hingga Komisi XIII sekarang.

”Jadi, enggak ada kendala bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR tanpa ada hambatan sedikit pun. Jangan takut menyampaikan aspirasi,” kata Netty.

Netty mengatakan, sejak dibentuk pada Oktober 2024, banyak pengaduan sudah masuk melalui Biro Pengaduan Masyarakat DPR. BAM juga telah menerima banyak undangan audiensi dari berbagai kelompok masyarakat. Tak hanya menerima aduan, BAM juga secara proaktif menelaah aduan-aduan yang muncul di media sosial untuk kemudian memverifikasi dengan kunjungan lapangan langsung.

Netty menyebut bahwa jenis aduan-aduan yang masuk ke  BAM bukanlah hanya urusan sektoral sebagaimana aduan yang masuk ke komisi-komisi DPR. Begitu aduan masuk ke BAM, urusannya sudah lintas komisi dan sektoral. ”Sehingga justru kami ditantang untuk belajar cepat dan membuat grading apakah aspirasi ini harus diprioritaskan dan kemudian rekomendasinya harus cepat ditindaklanjuti oleh pimpinan,” tutur Netty.

Namun, ia mengingatkan kepada masyarakat agar setiap aduan yang disampaikan perlu didukung data yang kuat. Dengan begitu, aduan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti oleh anggota BAM yang berasal dari komisi terkait. ”Ini kesempatan juga untuk mengedukasi ke masyarakat, bagaimana menyampaikan aspirasi yang baik, bukan cuma ’asbun’ (asal bunyi), tetapi ada datanya, kejadiannya di mana, maksudnya apa. Ini tentu menjadi proses edukasi sendiri ketika mereka menyampaikan aspirasi ke BAM,” kata Netty.

Adapun Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengakui, dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat di DPR, semua harus bisa dikomunikasikan dengan baik antarseluruh fraksi di partai. Sebab, setiap keputusan yang dibuat di DPR merupakan keputusan kolektif kolegial. Namun, ia meyakini, setiap keputusan tersebut pasti juga didasari pertimbangan yang matang, termasuk masukan dari masyarakat.