
Oleh Rian Septiandi
19 Nov 2026 19:37 WIB · Politik & Hukum
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026). Namun, pengesahan tersebut menyisakan catatan. Sebab, ketentuan mengenai pemiskinan koruptor tidak dimasukkan dalam naskah RUU Perampasan Aset. Begitu pula dengan pengaturan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah serta unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Penulis:
Rian SeptiandiEditor:
Agnes Rita Sulistyawaty, Andri SetiantoCover:
Tiurma Clara JessicaVideo:
Albertus Prahasta Wibowo