DPRD DKI Jakarta mewacanakan tambahan anggaran Rp 5.000 dari APBD agar program makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi dari pusat tetap bisa tercukupi.
04 Des 2024 16:37 WIB · Metro
JAKARTA, KOMPAS — Anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi dinilai tidak cukup. DPRD DKI Jakarta akan membahas tambahan anggaran sebanyak Rp 5.000 dari APBD agar menjadi Rp 15.000 per porsi.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi selepas pengumuman kenaikan upah minimum tahun 2025 pada Jumat (29/11/2024). Besaran ini turun dari rencana semula Rp 15.000 per porsi lantaran keterbatasan anggaran.
DPRD DKI Jakarta menilai besaran tersebut tidak cukup di Jakarta. Apalagi biaya selama uji coba sekitar Rp 25.000 per porsi.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan, alokasi anggaran sebesar Rp 15.000 per porsi bisa jadi kurang lantaran harga kebutuhan pokok di Jakarta lebih tinggi daripada daerah lain. Angka ini juga di bawah biaya uji coba makan bergizi gratis yang berjalan sejak 19 Agustus 2024.
”Belum ada tambahan anggaran yang diputuskan sejauh ini. Tapi, uji coba sebelumnya dominan pada besaran Rp 25.000 per porsi. Saya kira kalau akan secara masif diberlakukan, paling tidak di kisaran Rp 18.000 sampai Rp 20.000,” kata Justin, Rabu (4/12/2024).
Untuk itu, perlu pembahasan lebih lanjut terkait alokasi anggaran. Sebab, ada banyak faktor yang dipertimbangkan, seperti formulasi menu makanan sesuai harga, penyedia, dan distribusinya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setidaknya telah menjalankan belasan uji coba makan bergizi gratis hingga awal November 2024. Uji coba menggunakan anggaran operasional penjabat gubernur dan dana corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial badan usaha milik daerah (BUMD).
Uji coba pertama berlangsung di SD Negeri 07 Cideng, Jakarta Pusat. Anggarannya Rp 8 juta dari operasional penjabat gubernur untuk 495 siswa. Menunya terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, tumis sawi, pisang, dan air mineral dengan harga Rp 15.000 per paket.
Selanjutnya, uji coba memakai dana tanggung jawab sosial BUMD. Sebagai contoh, uji coba makan bergizi gratis untuk 1.075 siswa SMA Negeri 70. Perumda Dharma Jaya sebagai penyedia menyediakan menu nasi, ayam teriyaki, salad, telur dadar iris, perkedel, tahu goreng, dan pisang dengan harga per kotak Rp 25.000.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/11/26/b716222c-ebf2-411c-955b-df95ee5cdd58_jpg.jpg)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menilai alokasi anggaran Rp 10.000 bisa cukup jika penyedia menjalin kontrak jangka panjang. Misalnya, kontrak setahun untuk distribusi sekian juta porsi agar penyedia bisa menyiapkan banyak bahan sekaligus, termasuk kontrak dengan petani.
”Kemudian, tergantung porsi dan menu. Jika ingin 4 sehat 5 sempurna dengan tambahan susu, anggaran akan kurang. Makanya mau didorong penambahan Rp 5.000. Sementara sudah dianggarkan,” ucap Basri.
Ada sejumlah catatan dari pegiat pendidikan terkait serangkaian uji coba makan bergizi gratis. Pertama, apa unsur pemenuhan gizi yang didapatkan siswa dari sekali makan dengan anggaran Rp 15.000. Berikutnya, berapa biaya kemasan dan keuntungan penyedia.
Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti juga mengingatkan hal lain, yakni kondisi sosial-ekonomi atau keragaman anak di perkotaan dan perdesaan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
”Anak-anak menengah ke bawah biasanya tidak banyak pilih-pilih makanan sehingga potensi konsumsi tinggi. Mereka juga akan memanfaatkan program ini karena makanan gratis akan sangat membantu dalam mengurangi pengeluaran keluarga,” ucap Retno.
Penulis:
Fransiskus Wisnu Wardhana DhanyEditor:
neli triana