Presiden Korsel Yoon Akhirnya Ditahan dan Bersedia Diperiksa

Catatan editor: berita ini telah diperbarui sesuai perkembangan yang terjadi.

SEOUL, RABU — Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol akhirnya ditahan setelah upaya penangkapan yang berlangsung tiga jam. Dalam pesan video yang direkam sebelum dia ditangkap, Yoon mengeluhkan runtuhnya hukum di negaranya. “Aturan hukum telah benar-benar runtuh di negara ini,” katanya, Rabu (15/1/2025).

Namun, ia mengatakan, dirinya mematuhi surat perintah penahanan untuk mencegah bentrokan antara pejabat penegak hukum dan Dinas Keamanan Presiden yang selama ini melindunginya dari penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh petugas penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Korsel (CIO) dan kepolisian setempat.

Serangkaian SUV hitam, beberapa dilengkapi dengan sirene, terlihat meninggalkan kompleks kepresidenan di tengah pengawalan polisi. Sebuah kendaraan yang tampaknya membawa Yoon kemudian tiba di kantor CIO di kota terdekat, Gwacheon.

Sebelumnya, sekitar 3.200 petugas penegak hukum dikerahkan ke kediaman kepresidenan Korsel guna menangkap presiden yang terus menolak proses penyelidikan itu.

Ratusan petugas penegak hukum terlihat memasuki kompleks rumah kepresidenan Korsel yang bernama Hannam-dong di Seoul, Rabu (15/1/2025) pagi. Mereka menggunakan tangga dan alat pemotong kawat untuk memasuki kompleks yang dikelilingi pendukung Yoon tersebut. Sebagian besar lainnya berjaga di luar gerbang.

Setelah menggagalkan upaya penangkapan Yoon yang pertama pada 3 Januari 2025, Dinas Keamanan Presiden Korsel terus melindungi Yoon. Mereka membentengi kompleks Hannam-dong dengan kawat berduri dan deretan bus yang menghalangi jalan.

Seperti upaya penangkapan pertama, upaya penangkapan kedua ini juga menemui halangan dari para pendukung Yoon. Mereka berkumpul di gerbang Hannam-dong sambil menyerukan pembelaan terhadap Yoon di hadapan petugas yang datang. Di antara pendukung Yoon, terdapat anggota dan simpatisan partai Yoon, Partai Kekuatan Rakyat.

Kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan, ada 6.500 pendukung Yoon berkumpul di sekitar Hannam-dong. Tak jauh dari massa pendukung Yoon, kelompok massa lain berunjuk rasa dengan sama sengitnya untuk mendesak penangkapan Yoon. Ribuan petugas polisi berjaket kuning terlihat berjaga dan menyiapkan armada bus.

Petugas sempat bersitegang selama beberapa jam dengan ratusan pendukung Yoon di gerbang kompleks rumah kepresidenan itu. Akhirnya, mereka berhasil menerobos masuk.

Penyidik ​​antikorupsi dari CIO dan petugas polisi terlihat bergerak menuju kompleks yang berbukit itu.

Sekelompok polisi berpakaian jaket hitam terlihat berjaga. Kendaraan polisi serta mobil van putih yang kemungkinan berisi anggota tim pencarian dan penangkapan disiagakan di depan gerbang logam kompleks kepresidenan yang tertutup itu.

Sementara sekelompok polisi lainnya terlihat bergerak di jalur pendakian di dekat Hannam-dong. Mereka tampaknya mencari rute untuk masuk ke dalam kompleks itu.

Upaya penangkapan pada 3 Januari 2025 gagal setelah pasukan militer Dinas Keamanan Presiden Korsel menghalangi penangkapan Yoon. Saat itu, terjadi ketegangan selama enam jam antara komandan dinas dan petugas yang masuk untuk menangkap Yoon.

Kepala CIO Oh Dong-woon yang memimpin investigasi telah menyatakan, pihak berwenang akan melakukan apa pun untuk menahan Yoon.

CIO dan polisi menggelar penyelidikan bersama terhadap dugaan upaya pemberontakan yang dituduhkan pada Yoon terkait dengan pernyataan darurat militer pada 3 Desember 2024.

Operasi penangkapan Yoon yang kedua ini diperkirakan dapat berlangsung beberapa hari. Sejak surat perintah penangkapan diterbitkan, Yoon telah bertahan di kediaman kepresidenan selama dua pekan.

Surat perintah penangkapan yang pertama berakhir pada 6 Januari tengah malam. Atas permintaan CIO, pengadilan Korsel menerbitkan surat perintah penangkapan baru yang berakhir pada 21 Januari 2025.

Surat perintah penangkapan itu diterbitkan pengadilan setelah Yoon, yang juga mantan Jaksa Agung Korsel, menghalangi penggeledahan kantor kepresidenan. Ia juga tak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Yoon membela diri bahwa keputusan darurat militer ia nyatakan sebagai tindakan sah pemerintah terhadap oposisi antinegara. Ia menyebut tindakan oposisi antinegara telah menghambat agenda pemerintah dengan mayoritas legislatif. Ia juga bersumpah untuk berjuang sampai akhir terhadap upaya menggulingkannya.

Di tengah ketegangan yang meningkat, penjabat presiden Korsel, Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok, mengeluarkan pernyataan yang mendesak penegak hukum dan Dinas Keamanan Presiden untuk memastikan tidak ada bentrokan fisik.

”Seperti yang telah saya tekankan berulang kali mengenai perlunya pencegahan konflik fisik di antara lembaga negara. Saya akan dengan tegas meminta pertanggungjawaban mereka jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan,” kata Choi, Rabu.

Dinas Keamanan Presiden Korsel terus membela Yoon. Mereka bersikeras bahwa mereka berkewajiban untuk melindungi presiden meskipun Yoon sudah dimakzulkan oleh parlemen.

Pengacara Yoon mengatakan, Dinas Keamanan Presiden akan terus memberikan keamanan bagi Yoon. Ia mengklaim surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Barat Seoul tidak sah.

Seperti yang telah saya tekankan berulang kali mengenai perlunya pencegahan konflik fisik di antara lembaga negara.

Mereka mendasarkan argumen itu pada undang-undang Korsel yang menyatakan, lokasi yang terkait dengan rahasia militer harus dilindungi dari penggeledahan tanpa persetujuan orang yang bertanggung jawab, dalam hal ini Yoon.

Di tengah udara beku musim dingin Seoul, para pengunjuk rasa pro-Yoon sebagian memakai selimut aluminium terus bernyanyi dan melambaikan bendera bertuliskan slogan ”Hentikan Pencurian”.

Slogan itu merujuk pada klaim Yoon yang tentang kecurangan pemilu Korsel yang menjadi salah satu alasan Yoon untuk membenarkan deklarasi darurat militer. Namun, Yoon tak pernah memberi bukti kecurangan pemilu legislatif yang dimenangi partai oposisi, Partai Demokrat Korsel (PDRK).

Anggota parlemen dari partai pendukung Yoon, Partai Kekuatan Rakyat, bersama dengan setidaknya salah satu pengacaranya sempat terlihat di gerbang kediaman itu. Mereka tampaknya berdebat dengan pejabat antikorupsi dan polisi yang berusaha masuk.

Pada Selasa, ajudan utama Yoon memohon kepada lembaga penegak hukum untuk menghentikan upaya menahan Yoon. Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin-suk mengatakan, Yoon dapat diinterogasi di lokasi ketiga atau di kediamannya.

Namun, Yoon Kab-keun, salah satu pengacara Yoon, mengatakan, Chung mengeluarkan pesan tersebut tanpa berkonsultasi dengan mereka. Sejauh ini, tim hukum tidak memiliki rencana agar Yoon memenuhi panggilan interogasi.

Jika penyidik ​​berhasil menahan Yoon, mereka hanya punya waktu 48 jam untuk memutuskan apakah akan meminta penahanan resmi. Jika pengadilan tak memberi izin penahan resmi, Yoon harus dibebaskan.

Partai Demokrat menyerukan agar Yoon mematuhi penangkapan. ”Tidak ada tempat untuk lari lagi,” kata partai oposisi yang menguasai suara mayoritas parlemen itu.

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Lee Kyung-ho, mengatakan, pasukan militer tidak akan lagi berpartisipasi menghalangi penahanan Yoon. Mereka fokus hanya pada penjagaan kompleks kediaman kepresidenan.

Sementara Mahkamah Konstitusi Korsel telah membuka sidang pemakzulan Presiden Yoon pada Selasa. Akan tetapi, sidang pertama hanya berisi penundaan sidang setelah Yoon tak hadir. (AP/Reuters/AFP)