Dua Negara, Solusi Rasional untuk Israel dan Palestina

Gagasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke sejumlah negara, seperti Mesir, Jordania, bahkan Indonesia juga disebut-sebut, mengejutkan dunia. Bagi sebagian pihak, memaksa warga Palestina di Gaza keluar dari wilayah itu sama halnya dengan menegasikan posisi komunitas internasional yang mengakui keberadaan Negara Palestina.

Oleh karena itu, meskipun ditekan, Mesir dan Jordania telah menyatakan keberatan atas ide tersebut.

Sementara Indonesia, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha C Nasir, Kamis (13/2/2025), hanya akan mendukung mekanisme yang mengarah pada solusi dua negara. ”Kalau langkah yang tidak mendukung solusi dua negara, ya, kita tidak mendukung. Contohnya, mengeluarkan rakyat Palestina dari Gaza, itu bukan langkah yang bisa mendukung proses menuju solusi dua negara. Tentu, kita tidak mendukungnya,” kata Arrmanatha.

Dalam komunikasi dengan sejumlah perwakilan negara mitra, posisi mereka juga tidak berbeda. Mereka tidak mendukung langkah-langkah yang tidak mengarah pada pencapaian solusi dunia negara.

Sejauh ini, menurut Arrmanatha, Indonesia, secara resmi belum mengetahui mekanisme atau usulan yang disampaikan Trump. “Kita juga belum tahu detailnya apa. ini, kan, baru apa yang disampaikan di media setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu,” kata Arrmanatha menambahkan.  

Dihubungi terpisah, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mengapresiasi sikap Indonesia atas wacana yang dimunculkan Trump—sosok yang disebutnya kerap mengeluarkan ide yang tidak bisa diprediksi.

”Dalam hal ini, Indonesia sudah tepat untuk diam tanpa mengeluarkan pernyataan resmi. Kita cukup mencatat dan menyimak apa yang disampaikan AS dan ditanggapi dunia karena ini berbahaya,” kata Rezasyah, Sabtu (15/2/2025).

Ide Trump tentang Gaza, diyakini Rezasyah diambil tanpa konsultasi atau diskusi dengan sekutu-sekutu strategisnya, termasuk organisasi masyarakat Yahudi. Pendukung usul tersebut, menurut Rezasyah, hanya berasal dari kalangan domestik.

Persoalannya, Israel, terutama PM Netanyahu, turut mendukungnya. Bahkan, menyebut ide tersebut sebagai ide brilian. Diramu dengan niat dan kesiapan Netanyahu untuk kembali mengobarkan perang, tentu wacana yang dilontarkan Trump tersebut dapat membahayakan kawasan, termasuk dunia.

Terkait hal ini, Smith Alhadar, penasihat Indonesian Society for Middle East Studies, menjelaskan, pada satu sisi AS menghendaki Israel tetap harus eksis lantaran Tel Aviv adalah sekutu yang sangat dapat diandalkan untuk menjalankan politik hegemoni Washington di Timur Tengah. Di sisi lain, AS juga mengetahui Palestina tidak bisa begitu saja disingkirkan dari ”benak” Dunia Arab.

Sejatinya, situasi di Timur Tengah, menurut Smith, sempat mendingin. Di era pertama pemerintahannya, Trump telah berhasil membuat relasi Dunia Arab dengan Israel kian kondusif, terutama setelah munculnya Kesepakatan Abraham atau Abraham Accord.

Akan tetapi, Israel tampaknya belum puas. Dengan jemawa pada pidatonya di Majelis Umum PBB, September 2023, Netanyahu menyatakan Timteng sedang menyongsong era stabilitas dan kemakmuran sambil mempertontonkan peta Israel tanpa Palestina. Saat itu bangsa Arab tak lagi peduli isu Palestina. Perundingan normalisasi Israel dan Saudi sedang memasuki tahap akhir (Smith Alhadad, ”Make Israel Great Again” dan Perlawanan Arab, Kompas, 11 Februari 2023).

Tak lama setelah pidato itu, ”Badai Al Aqsa” menerjang Israel pada 7 Oktober 2023. Perang Hamas-Israel pun meletus hingga lebih dari 15 bulan. Di tengah tekanan Israel yang unggul dalam peralatan militer, warga Palestina ternyata mampu bertahan. Fakta itu tidak bisa diabaikan. ”Daya tahan warga Gaza menghadapi neraka di Gaza, luar biasa,” kata Smith.

Upaya Netanyahu untuk ”memusnahkan” mereka tidak hanya gagal. Sebagaimana niat Trump memindahkan warga Palestina demi mendukung Zionisme Israel, usaha Israel tidak dapat ditolelir oleh dunia internasional.

”Isu Palestina tidak hanya isu negara Arab dan Dunia Islam, tetapi juga komunitas internasional. Sudah 145 negara yang mengakui Negara Palestina. Itu satu-satunya cara menstabilitasi Timur Tengah dan hidup berdampingan,” kata Smith. 

Meski demikian, Smith mengemukakan, keberadaan Israel tidak bisa diabaikan. ”Namun, Israel tidak boleh menjadi kekuatan yang mengancam negara-negara tetangga,” kata Smith.

Israel, menurut dia, paham bahwa tanah yang mereka tempati bukanlah milik mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan kondisi yang tidak mengancam. Dalam opininya, Smith menulis, cara murah dan beradab serta sejalan dengan kepentingan AS, Israel, dan dunia adalah menerima realitas yang tak dapat ditolak: berdirinya negara Palestina. Palestina dan Arab akan bersedia memberikan konsesi yang menjamin kelangsungan hidup Israel.

Akan tetapi, melihat kondisi saat ini ketika penduduk Palestina dalam kondisi sangat memprihatinkan, dunia internasional, menurut Teuku Rezasyah, perlu memberi dukungan intensif untuk Palestina.

”Berkurangnya penduduk Palestina turut berdampak pada berlanjutnya tongkat perjuangan dan pemerintahan. Ditambah lagi, batas wilayah Palestina semakin kabur,” kata Rezasyah.

Terkait hal itu, Rezasyah berpendapat, perlu ada gerakan baru dan pembagian peran untuk terus menggemakan keberadaan Palestina dan solusi dua negara. ”Harus ada pihak yang memulai. Selama kita tidak punya ide, AS dan Israel akan terus mendorong ide versi mereka yang sudah matang sehingga bisa menghapus peradaban Palestina,” ucapnya.

Rezasyah berharap, duet terbaru Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan—yang teguh pada dukungan solusi dua negara—bisa menjadi magnet baru untuk menggerakkan persatuan negara di Asia dan Eropa.

”Jadi, harus ada lagi konferensi tingkat tinggi atau yang setara untuk membahas soal solusi dua negara,” kata Rezasyah. ”Ankara dan Jakarta juga dapat secara teratur berkomunikasi untuk membuat pernyataan tentang solusi dua negara tersebut,” tutur Rezasyah menambahkan.

Oleh karena itu, menurut Rezasyah, Dunia Arab, sebagaimana Mesir dan Jordania, perlu satu suara untuk menentang ide Trump dan lebih tegas terhadap Israel, termasuk dalam bahasa diplomatik mereka.

Baik Rezasyah maupun Smith menilai tidak mungkin memindahkan warga Palestina ke negara lain dalam jumlah besar. Selain melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia, hal itu bertentangan dengan solusi dua negara. ”Indonesia menolak karena telah berkomitmen bahwa Palestina harus memiliki negara,” kata Smith. ”Kalau warga Palestina keluar dari Jalur Gaza atau Tepi Barat, relevansi Palestina sebagai negara akan hilang,” tegas Smith.

Di sisi lain, Rezasyah berpendapat, Indonesia dan ASEAN bisa memberi bantuan berupa beasiswa yang menyasar pemuda-pemuda Palestina untuk disiapkan menjadi pemimpin Palestina di masa depan.