Dua Pekan Beras SPHP Digelontorkan, Harga Beras Tak Kunjung Turun

JAKARTA, KOMPAS — Harga beras tidak kunjung turun kendati program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP sudah digulirkan selama dua pekan. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras juga terus bertambah.

Penyebabnya adalah volume beras SPHP yang digulirkan masih sangat sedikit di bawah target penyaluran bulanan. Untuk itu, Perum Bulog diminta memperbanyak dan memasifkan penyaluran beras untuk operasi pasar tersebut.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Selasa (29/7/2025). Rapat yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga di sektor pangan itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 29 Juli 2025, harga rerata nasional beras medium di tingkat konsumen Rp 14.333 per kilogram (kg). Harga beras itu mencapai 14,66 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium rerata nasional yang sebesar Rp 12.500 per kg.

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, per pekan keempat Juli 2025 terdapat 219 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Jumlah daerah tersebut bertambah dari pekan II dan III yang masing-masing sebanyak 178 daerah dan 205 daerah.

Sejak 14 Juli 2025 hingga 29 Juli 2025, realisasi penyaluran beras SPHP hanya 4.496,62 ton.

Untuk meredam kenaikan harga beras, pemerintah melalui Bulog bakal menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP sepanjang Juli-Desember 2025 secara bertahap. Namun, pada 14-29 Juli 2025, realisasi penyalurannya hanya 4.496,62 ton.

Tomsi menilai, beras SPHP yang disalurkan itu masih terlalu sedikit. Jumlahnya sangat jauh di bawah target penyaluran yang rerata 200.000 ton per bulan. Padahal, Bulog memiliki stok beras yang sangat besar, yakni 4,2 juta ton.

”Pantas saja harga beras tak kunjung turun setelah selama dua pekan operasi pasar beras SPHP digulirkan. Saya minta Bulog segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk semakin memasifkan operasi pasar besar,” kata Tomsi.

Deputi III Bidang Pertanian Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono juga berpendapat senada. Ia bahkan meminta kepada Bulog untuk menambah volume beras SPHP yang disalurkan untuk operasi pasar.

”Penyaluran itu perlu mengutamakan daerah-daerah yang harga berasnya tinggi sehingga dapat mengerem kenaikan harga beras, terutama beras medium,” ujarnya.

Edy juga menyatakan, KSP memahami betul kenaikan harga beras di atas HET dipicu oleh tingginya harga gabah di tingkat petani. Kendati demikian, kenaikan harga beras tersebut tetap perlu diredam agar tidak membebani konsumen.

Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Pengadaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida mengakui, beras SPHP yang disalurkan dalam dua pekan terakhir baru sebanyak 4.496,62 ton atau 0,34 persen dari target penyaluran 1,3 juta ton beras pada Juli-Desember 2025. Beras tersebut telah disalurkan di hampir seluruh daerah di Indonesia, kecuali Papua.

Beras SPHP itu disalurkan melalui berbagai kanal, seperti pasar tradisonal, gerakan pangan murah yang digelar pemerintah daerah, dan kios-kios pangan mitra Bulog. Khusus koperasi desa/kelurahan merah putih, Bulog masih belum menyalurkan.

Menurut Rini, penyaluran beras SPHP masih belum optimal lantaran masih dalam proses penyesuaian pola penyaluran baru. Dalam proses penyaluran itu dibutuhkan verifikasi secara bertahap untuk mewujudkan tata kelola yang baik sesuai tuntutan Badan Pemeriksa Keuangan.

”Salah satunya adalah toko penyalur beras SPHP harus diverifikasi oleh dinas terkait,” tuturnya.

Rini menjamin, setelah proses penyesuaian pola penyaluran baru itu terlewati, penyaluran beras SPHP pasti akan lebih masif. Apalagi, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog saat ini sangat banyak, yakni 4,2 juta ton.

Pemerintah juga memutuskan HET beras akan disesuaikan menjadi satu harga. Tidak ada lagi klasifikasi beras premium dan medium.

Dalam rapat itu juga terungkap rencana kebijakan baru pemerintah terkait perberasan yang dputuskan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 25 Juli 2025. Kebijakan itu, antara lain, mencakup jaminan ketersediaan beras, serta klasifikasi dan penyesuaian HET beras.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, dalam penanganan kasus beras oplosan, Satuan Tugas Pangan Kepolisian RI mengedepankan prinsip ultimum remidium (hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum). Berpijak dari prinsip itu, produsen beras diimbau tidak menarik beras dari pasar.

Namun, mereka diminta untuk menyesuaikan harga sesuai spesifikasi beras dan memperbaiki kualitas produksi beras. Selain itu, stok yang saat ini sudah ada di gudang dan tempat penjualan ritel dan pasar harus tetap disalurkan dan dijual kepada konsumen sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

”Kebijakan itu guna mengantisipasi terjadinya kekosongan pasokan beras di pasar tradisional dan ritel modern. Konsumen juga bisa mendapatkan beras yang lebih terjangkau setelah produsen beras menurunkan harga beras sesuai spesifikasinya,” katanya.

Di samping itu, lanjut Ketut, pemerintah juga memutuskan HET beras akan disesuaikan menjadi satu harga. Tidak ada lagi klasifikasi beras premium dan medium. Yang ada hanya jenis beras biasa/umum dan beras khusus.

”Oleh karena itu, Bapanas akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan kebijakan penyesuaian HET beras dan kelas mutu beras,” katanya.