Kasus Raja Ampat, Warga Saling Bersitegang

JAYAPURA, KOMPAS — Aktivitas wisata di dua pulau, yakni Pulau Wayag dan Pulau Manyaifun, ditutup sementara oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil demi kenyamanan wisatawan setelah adanya penolakan dari kalangan warga yang terdampak pencabutan izin tambang nikel. Di sisi lain, warga pelaku wisata meminta agar kegiatan wisata bisa segera jalan lagi.

Warga yang bekerja sebagai pelaku pariwisata menyatakan menerima keputusan penutupan itu. Namun, mereka berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi cepat sehingga kegiatan pariwisata setempat bisa kembali bergeliat.

”Kami menerima keputusan itu demi keamanan dan kenyamanan wisatawan, tapi kami meminta ini tidak terlalu lama. Kami berharap segera ada jalan tengah,” kata Boby Mambraku (29), warga sekaligus pengusaha rumah inap (homestay) di Pulau Manyaifun, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, saat dihubungi dari Jayapura, Papua, Sabtu (14/6/2025).

Sebelumnya, sejak pemerintah pusat memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, 10 Juni 2025, sejumlah warga yang bekerja di tambang turut memberikan reaksi. Warga tersebut merasa pencabutan IUP ini menghilangkan lapangan pekerjaan mereka.

Sekelompok warga ini mulai menolak aktivitas wisata di Manyaifun. Mereka merupakan pekerja di tambang nikel di Pulau Batangpele, Distrik Waigeo Barat Kepulauan. Adapun penolakan di Wayag berasal dari warga Kampung Selpele, Distrik Waigeo Barat, yang bekerja di tambang nikel di Pulau Kawe.

Sementara itu, Boby dan warga pelaku wisata lain berharap pemerintah bisa segera menghadirkan solusi terbaik. Pulau Manyaifun diharapkan kembali bergeliat sebagai lokasi wisata sekaligus tempat menginap favorit.

Pulau Manyaifun menawarkan keindahan pesisir dan biota bawah laut yang kaya. Selain itu, kawasan ini juga dekat dengan sejumlah pulau wisata unggulan Raja Ampat yang lain, yakni Piaynemo dan Wayag.

Boby menyebutkan, di Pulau Manyaifun ada sembilan homestay yang dikelola oleh warga asli dari kampung tersebut. Namun, kini mereka harus berhadapan dengan sekelompok warga yang memasang plang dan spanduk pelarangan aktivitas wisata di dermaga dan sekitar homestay.

”Sejauh ini situasi masih kondusif, tidak ada gesekan. Tapi, kami berharap segera ada solusi karena kami sangat mengandalkan mata pencarian ini,” ucapnya.

Kristian Sauyai, Ketua Asosiasi Homestay Raja Ampat, menyatakan telah berkomunikasi dengan pihak Dinas Pariwisata Raja Ampat pada Jumat (13/6/2025). Dia bersama pengusaha homestay lain mendukung langkah ini demi memastikan kenyamanan wisatawan.

Namun, pihaknya meminta Pemkab Raja Ampat segera mencari solusi terbaik. Warga kehilangan sumber pendapatan utama mereka.

Dalam beberapa hari ini, para pelaku wisata terpaksa harus membatalkan sejumlah pemesanan paket liburan atau menginap di Manyaifun. Angkanya bervariasi, berkisar 3-4 pemesanan paket wisata di kawasan tersebut.

”Jadi, kami harap dan kami minta kepada pemerintah, sebelum tanggal 20 Juni (2025) ini sudah ada solusi. Di atas tanggal itu sudah semakin banyak pesanan. Usaha homestay ini usaha mandiri warga, bukan dari pemerintah,” ucap Kristian.

Pariwisata merupakan penggerak ekonomi utama di Raja Ampat. Sepanjang 2024, sedikitnya sekitar 30.000 wisatawan mengunjungi Raja Ampat dengan 70 persen di antaranya wisatawan mancanegara. Mereka berkontribusi sekitar Rp 150 miliar per tahun, yang masuk ke kantong pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten.

Sejauh ini situasi masih kondusif, tidak ada gesekan. Tapi, kami berharap segera ada solusi karena kami sangat mengandalkan mata pencarian ini.

Sementara itu, Pemkab Raja Ampat mengambil langkah ini untuk mencari solusi terbaik. Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam mengatakan, pemerintah akan mendengarkan aspirasi dari semua lapisan masyarakat.

Di Manyaifun, kata Orideko, ada sekitar 50 warga yang sejatinya akan segera bekerja di tambang nikel di Batangpele. Namun, seiring dengan pencabutan IUP, warga di daerah tersebut merasa lapangan pekerjaan mereka menjadi hilang.

Dia mengakui, sebagian masyarakat adat setempat melakukan pemalangan di tempat wisata, baik di Wayag maupun Manyaifun. ”Kami duduk untuk (mencapai kata) sepakat. Pemerintah hadir (berarti) kami ada, (masyarakat) jangan kecewa. Kita sama-sama cari solusi,” ujarnya.

Orideko menegaskan, pemerintah akan mencoba mencari solusi terbaik bagi semua warga sembari memastikan pariwisata Raja Ampat tetap bergeliat. Di sisi lain, pemerintah juga menyatakan, wisata lain di Raja Ampat tetap berjalan normal.

Sementara itu, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat Bermon Sauyai menjelaskan, gejolak antarwarga terkait tambang dan pariwisata ini sudah terjadi sejak dulu. Pihaknya pun telah berupaya untuk mencari jalan terbaik.

Selama ini, lanjut Bermon, dia menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait tambang di Raja Ampat ini. Sebagian besar masyarakat khawatir akan dampak kerusakan lingkungan. Di sisi lain, sebagian masyarakat menerima masuknya tambang dengan alasan dampak ekonomi.