Dukung Program Tiga Juta Rumah dan Ketahanan Pangan, BI Gelontorkan Insentif Likuiditas

JAKARTA, KOMPAS — Dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah, seperti pembangunan tiga juta rumah dan ketahanan pangan, Bank Indonesia akan memberikan insentif likuiditas bagi industri perbankan. Di sisi lain, perbankan menyambut dengan baik tambahan insentif tersebut mengingat kondisi likuiditas yang masih menjadi tantangan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan akan mendukung penuh program-program Astacita yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Salah satu dukungan yang diberikan BI ialah dengan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

”Hari ini, Rapat Dewan Gubernur (RDG) sudah memutuskan untuk menambah kebijakan insentif likuiditas itu, dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK), yang di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan,” katanya saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

KLM merupakan pelonggaran pemenuhan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor tertentu. Dengan ketentuan baru KLM, bank yang semula wajib memenuhi GWM sebesar 9 persen memperoleh kelonggaran 5 persen sehingga bank akhirnya hanya memenuhi GWM sebesar 4 persen dari DPK.

Perry menyebut, insentif KLM diberikan kepada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan secara bertahap, dari Rp 23,19 triliun menjadi sekitar Rp 80 triliun. Kebijakan tersebut akan berlaku mulai 1 April 2025.

”Kami akan terus melihat kembali, mengkaji dukungan-dukungan apalagi dari kebijakan-kebijakan BI, termasuk kebijakan insentif likuiditas tadi untuk sektor-sektor yang lain, termasuk hilirisasi pertanian ataupun sektor-sektor lain. BI akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyukseskan program Astacita menuju pertumbuhan 8 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, insentif likuiditas yang diberikan juga akan mendorong kredit perbankan ke sektor riil. Seiring meningkatnya pertumbuhan sektor riil dengan adanya program-program prioritas pemerintah, permintaan kredit diharapkan turut meningkat sehingga bank akan menyalurkan kredit serta mendapat insentif likuiditas.

Fokus kami adalah perumahan dan pertanian karena dua sektor itu menciptakan lapangan kerja.

Dalam program perumahan, misalnya, pemerintah telah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) alias rumah subsidi yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, terbuka pula insentif likuiditas untuk hilirisasi pertanian terkait ketahanan pangan.

”Fokus kami adalah perumahan dan pertanian karena dua sektor itu menciptakan lapangan kerja. Dengan penciptaan lapangan kerja yang meningkat, konsumsi juga meningkat, sehingga pertumbuhan ekonominya meningkat. Kedua sektor itu juga memiliki keterkaitan yang besar dengan sektor-sektor lain,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG BI.

Per 1 Januari 2025, KLM diarahkan untuk mendorong kredit perbankan yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur. Selain itu, KLM juga diarahkan ke sektor transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, perumahan rakyat, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ultramikro, serta hijau.

Hingga pekan kedua Februari 2025, BI telah memberikan insentif sebesar Rp 295 triliun, meningkat sebesar Rp 36 triliun dari akhir Oktober 2024. Beberapa kelompok bank yang memanfaatkan KLM ialah bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 129,2 triliun, bank umum swasta nasional Rp 131,9 triliun, bank perekonomian daerah Rp 28,7 triliun, dan kantor cabang bank asing Rp 4,9 triliun.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, penambahan insentif dari BI tersebut akan membantu likuiditas perbankan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR). Hal ini mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan, yakni terkait likuiditas.

”Kita lihat dulu, ya. Kita hitung dulu. Tapi, yang pasti, sangat membantu likuiditas untuk perumahan rakyat,” katanya saat ditemui di kompleks kantor Kementerian Keuangan.

Menurut Nixon, bantuan insentif tersebut akan membantu likuiditas perbankan yang biaya bunganya (cost of fund) kini dirasa masih mahal. Meski demikian, dalam rencana bisnis bank (RBB), BTN menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 10-15 persen.

Direktur Keuangan BTN Nofry Rony Poetra menambahkan, industri perbankan akan memperoleh tambahan likuiditas dari insentif BI. Tambahan likuiditas tersebut diharapkan dapat membantu industri perbankan, terutama yang berpartisipasi dalam program pembangunan tiga juta rumah.

”Sekarang, kan, kami sudah dapat insentif 4 persen. Lalu, tadi dikatakan ada ekstra 1 persen yang bertahap. Kami belum tahu akan bagaimana dan masih menunggu petunjuk dari BI,” ujarnya.

Sebagai bank yang berfokus pada lini KPR, Nofry memastikan, BTN siap mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Hal ini turut didukung dengan rasio-rasio keuangan BTN yang memadai.

Pada 2024, BTN mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 9,1 persen secara tahunan menjadi Rp 381,67 triliun. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan dana murah berupa tabungan dan giro (current account saving account/CASA) yang kontribusinya mencapai 54,1 persen terhadap total DPK.

Pada periode yang sama, pertumbuhan kredit BTN tercatat sebesar 7,3 persen secara tahunan menjadi Rp 357,97 triliun. Sementara itu, rasio kredit dibandingkan simpanan (loan to deposit ratio/LDR) BTN telah mencapai 93,8 persen.

Penyaluran kredit BTN pada 2024 terutama didorong oleh bisnis KPR, baik KPR subsidi maupun KPR nonsubsidi, seiring dengan permintaan yang terus meningkat terhadap kepemilikan rumah. Hingga akhir Desember 2024, penyaluran KPR subsidi BTN mencapai Rp 173,84 triliun, naik 7,5 persen secara tahunan, sedangkan KPR nonsubsidi BTN bertumbuh 10,2 persen secara tahunan menjadi Rp 105,95 triliun pada akhir 2024.