Dukungan dan Partisipasi Publik pada Koperasi Merah Putih

Lebih satu abad lalu koperasi sudah menjadi bagian dari narasi pembangunan ekonomi berbasis rakyat. Koperasi di Indonesia (dulu Hindia Belanda) sudah dikenal sejak 1896 melalui pendirian koperasi kredit di Jawa Tengah. Selanjutnya, peraturan tentang perkumpulan koperasi masa kolonial dimunculkan pertama kali pada 1915 yang diikuti terbitnya peraturan perkumpulan koperasi anak negeri pada 1927.

Secara resmi gerakan koperasi Indonesia lahir pada 12 Juli 1947 pada kongres koperasi pertama di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Hingga 2024, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 131.617 koperasi dengan nilai pendapatan barang dan jasa mencapai Rp 214 triliun. Volume usaha koperasi di Indonesia tersebut naik Rp 16,1 triliun dibandingkan dengan tahun 2023.

Saat ini, kembali gema koperasi kian bergaung dengan program Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini menjadi bagian perwujudan Astacita yang mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Koperasi Merah Putih ditargetkan terbentuk di 80.000 desa dan kelurahan di seluruh pelosok negeri.

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai jalan baru untuk membangun kekuatan ekonomi dari bawah, dari desa, oleh warga, dan untuk kesejahteraan bersama. Harapannya, koperasi ini menjadi tulang punggung ekonomi desa/kelurahan serta memperluas inklusi keuangan di tingkat akar rumput. Di tengah semangat pendiriannya, bagaimana publik menyambutnya?

Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas secara nasional, pada 16-19 Juni 2025, mengungkap dinamika yang lebih kompleks terkait persepsi dan kesiapan masyarakat terhadap program ini. Hasilnya, meskipun dukungan publik terhadap program ini tergolong tinggi, keberadaan koperasi dihadapkan pada ganjalan terhadap kepercayaan, partisipasi, dan pemahaman literasi perkoperasian yang masih rendah.

Visi, misi, dan tujuan mulia Koperasi Merah Putih yang mendorong masyarakat lokal membentuk lembaga ekonomi mandiri yang dijalankan dengan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan prinsip keadilan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Terpotret dari dukungan yang cukup tinggi pada hasil jajak pendapat.

Ketika dijelaskan mengenai program ini, mayoritas responden menyatakan setuju. Program ini mendapat dukungan karena secara prinsip koperasi dianggap ide bagus, nasionalis, dan berbasis gotong royong. Bahkan, sebanyak 36,3 persen responden setuju dan tertarik untuk menjadi anggota.

Adapun proporsi terbanyak, yaitu 42,1 persen responden, juga menyatakan setuju, tetapi tidak tertarik untuk bergabung. Sementara ada 18,7 persen responden yang menyatakan tidak setuju dan juga tidak tertarik dengan program tersebut.

Dengan kata lain, bagian terbesar publik, yaitu sebanyak 78 persen, menyetujui keberadaan Koperasi Merah Putih. Namun, sayangnya, sikap persetujuan publik tidak diikuti oleh ketertarikan yang tinggi untuk terlibat dalam keanggotaan koperasi. Ini mengindikasikan bentuk dukungan yang bersifat pasif. Pandangan paradoks yang diungkap empat dari sepuluh responden tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara sikap dan tindakan, yakni mendukung secara ”ideologis”, tetapi enggan terlibat secara langsung.

Jika ditelusuri dari latar belakang kelompok sosial ekonomi responden, tampak hanya responden dari kelompok sosial ekonomi bawah yang menunjukkan dukungan aktif. Sebaliknya, kalangan kelompok menengah dan atas cenderung pasif.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan kelompok generasi, gen Z (usia 17-27 tahun) terpotret paling banyak yang memberikan dukungan pasif dibandingkan dengan generasi lainnya. Hasil jajak pendapat menunjukkan, lebih dari separuh responden di kelompok ini yang terbilang pasif. Bahkan, responden yang berpendapat tidak setuju dan tidak tertarik dengan program koperasi lebih banyak dibandingkan dengan yang setuju dan merasa tertarik.

Menjadi catatan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pengurus koperasi untuk gencar meningkatkan partisipasi aktif generasi muda. Sebab, di tangan merekalah kelak keberlanjutan program besar ini.

Meskipun demikian, temuan jajak pendapat publik ini menandakan bahwa masyarakat sebenarnya masih percaya pada semangat koperasi, asalkan dijalankan dengan cara yang baru dan benar. Sisi keraguan memang masih tersimpan karena koperasi belum menunjukkan bukti keberhasilan nyata. Tak dapat dimungkiri, catatan perjalanan pendirian koperasi selama ini banyak yang tidak berjalan mulus sesuai harapan.

Keraguan publik ini dalam berpartisipasi pada koperasi timbul bisa jadi lantaran literasi atau pengetahuannya tentang program besar ini masih kurang. Jajak pendapat menemukan, terdapat 80 persen responden tidak pernah menjadi anggota koperasi. Bahkan, dari 20 persen yang pernah berurusan dengan koperasi pun, sebagian besar (44,7 persen) tak mengetahui program yang digagas oleh Presiden Prabowo.

Hal ini menunjukkan bahwa program yang akan diluncurkan 21 Juli 2025 masih belum secara luas diketahui masyarakat yang menjadi target program strategis pemerintah. Kalangan yang tahu dan intens mengikuti perkembangan Koperasi Merah Putih tersebar belum merata, masih terbilang bersifat elitis. Minimnya pengetahuan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi bisa menjadi tantangan pertama berjalannya program ini.

Selain persoalan partisipasi dan literasi, jajak pendapat Kompas juga menangkap adanya persoalan kepercayaan publik. Hal ini terekam dari masalah yang dikhawatirkan berpotensi terjadi dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Tiga masalah utama yang dikhawatirkan adalah potensi korupsi, kompetensi pengelola, dan politisasi program.

Bagi sepertiga responden (34 persen), program ini akan menjadi celah terjadinya korupsi oleh pengelola, menjadi kekhawatiran terbesar. Kekhawatiran ini tentu cukup beralasan. Kasus-kasus korupsi dana desa atau dana BUMDes oleh pengurus bahkan kepala desa sendiri membuat publik skeptis. Mereka khawatir, koperasi baru ini hanya akan menambah daftar kegagalan.

Berkaca pada pengelolaan dana desa, tercatat ada 591 kasus korupsi sepanjang 2014 hingga 2024. Kasus korupsi dana desa itu melibatkan 640 terdakwa dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 598,13 miliar. Terdakwa paling banyak adalah kepala desa/bekas kades/penjabat kades mencapai 61,52 persen (Kompas, 14/5/2025).

Selain korupsi, seperlima responden lainnya (20,4 persen) juga mengkhawatirkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak kompeten. Rendahnya profesionalisme dan kompetensi SDM dilatarbelakangi adanya pengurus koperasi di desa yang hanya dipilih berdasarkan kedekatan, bukan kemampuan, sehingga tidak mengerti pembukuan, hukum koperasi, atau strategi bisnis.

Jajak pendapat juga menemukan sebanyak 18,5 persen responden khawatir program koperasi berskala nasional ini akan dipolitisasi menjadi alat politik, bukan sebagai lembaga ekonomi independen. Tak dapat dimungkiri, politik desa sangat kuat dan koperasi menjadi pintu strategis membentuk basis massa. Akibatnya, masyarakat ragu apakah koperasi akan dikelola netral dan profesional.

Meski demikian, di balik celah keraguan tersebut publik menunjukkan ekspektasi yang terbilang besar akan keberhasilan program koperasi ini. Terlihat dari salah satu temuan penting dalam survei ini, yaitu tentang harapan terhadap efektivitas program. Ketika ditanya: ”Apakah yakin koperasi ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat?”, sebanyak 67,9 persen responden menjawab ”yakin” atau ”sangat yakin”, sementara ada 29,6 persen yang masih pesimistis atau bersikap skeptis.

Keyakinan akan keberhasilan program strategis pemerintahan ini terpotret dari semua latar belakang demografi responden, yaitu berdasarkan jenis kelamin, kelompok generasi, tingkat pendidikan, kelompok sosial ekonomi, ataupun lokasi geografis.

Faktor yang mendorong keyakinan publik antara lain adanya harapan koperasi akan menjadi solusi ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, membantu pinjaman modal, atau mendorong usaha kecil di tengah kesenjangan dan mahalnya biaya hidup. Selain itu, pengalaman positif dari kesuksesan koperasi di sejumlah daerah menjadi pengalaman yang menularkan harapan kolektif.

Sikap optimisme yang diungkapkan bagian terbesar publik ini menjadi modal sosial yang perlu terus dijaga karena harapan tinggi juga berarti risiko kekecewaan lebih besar jika gagal diwujudkan. Kini bola ada di tangan pemerintah dan pemimpin lokal untuk menjembatani ide dan aksi, mengubah potensi menjadi bukti.