Kecurigaan Mendalam pada Dewan Perdamaian

Belum bertemu, Dewan Perdamaian sudah memicu seteru. Para sekutu Amerika Serikat bergeming. Tak mau ikut dewan itu.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan, pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) akan digelar pada 19 Februari 2026. Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan, Trump disebut akan mengungkap rencana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar AS. Ia juga akan merinci rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional (ISF) ke Gaza.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan, Prabowo akan menggunakan Dewan Perdamaian untuk memperjuangkan perlindungan warga Palestina. Dewan juga digunakan untuk mempromosikan pemulihan Gaza dan mendorong perdamaian berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara.

Terkait keterlibatan dalam ISF, Pemerintah Indonesia menekankan setiap kemungkinan partisipasi dalam pasukan stabilisasi itu berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia. Keterlibatan itu juga berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), politik luar negeri bebas aktif, dan hukum internasional. ”Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi,” demikian pernyataan Kemenlu RI.

Area penugasan pasukan Indonesia dibatasi secara khusus hanya di Gaza yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina. Indonesia secara konsisten menolak segala upaya perubahan demografi ataupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun. Indonesia akan mengakhiri partisipasinya jika pelaksanaan ISF menyimpang dari catatan penting Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

Sebagian sekutu AS di Eropa terus menegaskan penolakan. Dikutip dari The Guardian, Sabtu (14/2/2026), Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan, Dewan Perdamaian merupakan ”kendaraan” pribadi Trump yang menghilangkan pertanggungjawaban apa pun pada Palestina atau PBB.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 memang menegaskan pembentukan Dewan Perdamaian yang akan mengontrol proses rekonstruksi Gaza. Namun, masa berlakunya sampai 2027. Sementara Dewan Perdamaian bentukan Trump tidak menyebutkan batas waktu. ”Memang ada resolusi Dewan Keamanan, tetapi Dewan Perdamaian (yang terbentuk saat ini) tidak mencerminkannya,” ujar Kallas.

Perancis menolak undangan bergabung dengan Dewan Perdamaian. Presiden Perancis Emmanuel Macron menilai, dewan tersebut melampaui kerangka kerja Gaza dan menimbulkan pertanyaan serius, khususnya terkait prinsip dan struktur PBB.

Jerman, Inggris, dan Spanyol juga mengambil jalan serupa. Belum ada tanda-tanda Eropa melunak atas sikap penolakan terhadap Dewan Perdamaian bentukan Trump.

Menlu Spanyol Jose Manuel Albares menuduh Trump coba mengabaikan mandat asli PBB terkait pembentukan Dewan Perdamaian. Menurut dia, Eropa yang merupakan salah satu penyandang dana utama otoritas Palestina telah dikecualikan dari proses pembentukan dewan tersebut.

Kecurigaan ini bukannya tanpa alasan. Piagam Dewan Perdamaian tidak menyebutkan Gaza secara eksplisit. Perwakilan Palestina pun tidak ada dalam dewan itu. Sebagai Ketua Dewan Perdamaian, Trump mempunyai wewenang yang sangat besar dengan hak vetonya.

Perdana Menteri Slovenia Robert Golob menyebutkan, mandat Dewan Perdamaian terlalu luas dan dapat merusak tatanan internasional berdasarkan Piagam PBB. Maka, Slovenia menolak undangan bergabung dengan dewan tersebut.

”Meskipun kami menganggap setiap inisiatif yang dapat menenangkan situasi di Timur Tengah sebagai hal yang terpuji, undangan ini secara berbahaya mengganggu tatanan internasional yang lebih luas dan bukan hanya upaya perdamaian di Gaza,” katanya.