Tarif Trump dan Kebijakan Domestik, Rupiah Melemah hingga Rp 16.500 per Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS - Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menyentuh level Rp 16.500 per dollar AS. Hal ini antara lain terjadi akibat menguatnya indeks dollar AS terhadap mata uang utama lainnya, seiring dengan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada Jumat (28/2/2025), nilai tukar rupiah tercatat berada pada level Rp 16.575 per dollar AS. Dibandingkan penutupan pada akhir tahun 2024, rupiah tercatat melemah sebesar 2,58 persen.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Edi Susiato mengatakan, hampir semua mata uang regional melemah terhadap kurs dollar AS. Hal ini sejalan dengan menguatnya indeks dollar AS terhadap mata uang utama dunia lainnya (DXY).

”Kemarin, hampir semua mata uang regional melemah terhadap dollar AS. Hari ini pun pelemahan mata uang  di regional juga terus berlanjut,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Sejak mencatatkan level terendahnya sekitar 100 pada 22 September 2025, DXY cenderung menguat. Penguatan tersebut berlanjut setelah pemilihan presiden di AS pada 5 November 2024 dengan puncaknya hampir menyentuh 110, yakni 109,96 pada 13 Januari 2025. Kini, DXY tercatat berada pada level 107.

Menurut Edi, kebijakan tarif Trump masih menjadi faktor yang mendorong penguatan indeks dollar AS tersebut. Adapun Trump pada akhirnya akan mengenakan tarif impor masuk sebesar 25 persen untuk Kanada dan Mexico, sebesar 10 persen untuk China, serta mengancam pengenaan tarif impor dari negara-negara di Uni Eropa sebesar 25 persen.

”Tentu BI terus mengawal. Kami bold masuk pasar untuk menjaga keseimbangan supply demand valas (valuta asing) di pasar, agar market confidence tetap terjaga,” ujarnya.

(Pelemahan rupiah) masih dari aksi risk off (menghindari risiko) investor asing menyikapi penyesuaian ragam kebijakan baru di domestik, sehingga outflow tidak terhindarkan.

Dalam upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI dapat menempuh tiga intervensi (triple intervention). Ketiga intervensi tersebut dilakukan, baik di pasar spot, pasar Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), maupun dengan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Sementara itu, ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, berpendapat, pelemahan rupiah turut dipengaruhi oleh keluarnya investor asing dari pasar keuangan domestik. Keluarnya investor asing tersebut, antara lain sebagai respons atas penyesuaian dari berbagai kebijakan pemerintah baru-baru ini.

”(Pelemahan rupiah) masih dari aksi risk off  (menghindari risiko) investor asing menyikapi penyesuaian ragam kebijakan baru di domestik, sehingga outflow tidak terhindarkan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Berdasarkan data transaksi 17–20 Februari 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 7,58 triliun di pasar keuangan domestik. Ini terdiri dari jual neto sebesar Rp 0,46 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp 6,96 triliun di pasar SBN, dan beli neto sebesar Rp 1,08 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Di sisi lain, sejak awal tahun hingga 20 Februari 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 14,48 triliun di pasar keuangan domestik. Ini terdiri dari jual neto sebesar Rp7,74 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp 18,99 triliun di pasar SBN dan Rp 3,23 triliun di SRBI.

”Ke depannya, semoga dengan penerapan DHE (devisa hasil ekspor) nanti, ada arah perbaikan nilai tukar rupiah,” ujar Hosianna.

Sebelumnya, pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA yang berlaku sejak 1 Agustus 2023, dengan menerbitkan PP No 8/2025 tentang DHE SDA. Kebijakan yang berlaku efektif pada Sabtu (1/3/2025) ini ditujukan untuk eksportir yang bergerak di bidang sumber daya alam (SDA) dengan nilai ekspor minimal 250.000 dollar AS.

Mereka wajib menempatkan seluruh devisa hasil ekspornya atau 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia sejak penempatan selama setahun, terutama untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Adapun sektor minyak dan gas bumi dikecualikan, dengan tetap mengacu pada ketentuan PP No 36/2023.

Dengan perubahan terbaru tersebut, pemerintah mengklaim potensi devisa yang masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia mampu mencapai 80 miliar dollar AS. Kini, posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Januari 2025 mencapai 156,1 miliar dollar AS, naik dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2024 yang sebesar 155,7 milliar dolar AS.