Efek Trump dan Swasembada Pangan

Indonesia salah satu importir pangan besar di dunia sehingga gejolak perdagangan pangan dunia, yang berpotensi terjadi akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, akan langsung berimbas pada Indonesia.

Swasembada pangan adalah program utama pemerintahan Prabowo. Dampak kebijakan tarif Trump pada perdagangan pertanian global sama merusaknya dengan komoditas lain. Pertanian ada di persimpangan rantai nilai global, pembangunan internasional, dan ketahanan pangan setiap negara.

Sektor pertanian dan pangan secara historis sangat sensitif terhadap kebijakan perdagangan, tarif retaliasi, dan perubahan pasar yang mendadak. Pergerakan perdagangan internasional akan mengalami perubahan, mendorong volatilitas harga, dan meningkatkan ketidakpastian sistem pangan global.

Kebijakan tarif Trump diprediksi akan menyebabkan kontraksi perdagangan pertanian global sebesar 3,3 persen hingga 4,7 persen dan penurunan produk domestik bruto (PDB) 0,3 hingga 0,4 persen (J Glauber dkk, 8/4/2025).

Kebijakan tarif yang diikuti tindakan balasan (retaliasi) akan mengenai, baik importir maupun eksportir utama pertanian. Rantai pasok pangan global akan berubah. Negara-negara eksportir pangan besar, seperti Brasil, Argentina, dan sebagian negara di Eropa, akan menggantikan sebagian produk-produk AS di pasar global.

Bagi AS, sebagai eksportir pangan utama, harga komoditas pangan akan turun karena lebih banyak pangan tersedia untuk konsumsi domestik, sementara harga pangan impor akan naik berkisar 2,8 persen hingga 4,0 persen (N Meyersohn, 9/4/2025). Bagi negara-negara importir pangan besar, seperti Indonesia, ada potensi harga akan naik karena diversi perdagangan dan penurunan perdagangan pangan dunia.

Penurunan perdagangan pangan tertinggi terjadi pada kedelai dan minyak nabati, yaitu sebesar 3,4-8,0 persen, disusul daging dan ikan sebesar 3,9-5.0 persen, susu dan telur 3,8-3,9 persen, pangan jadi 3,6-4,9 persen, kopi dan teh 3,5-4,9 persen, buah-buahan dan sayuran 2,6-4,1 persen, jagung 1,2-3,3 persen, gandum 2,0-2,3 persen, dan yang terendah beras 0,2-2,3 persen.

Krisis pangan terjadi bila kelaparan dan malanutrisi melonjak tinggi pada tingkat lokal, nasional, ataupun global.

Penyebabnya adalah masalah di pasokan pangan akibat penurunan produksi, disrupsi perdagangan, atau kebutuhan yang melonjak, yang menyebabkan kenaikan harga pangan yang tinggi dalam waktu singkat.

Apakah akibat kebijakan tarif Trump, krisis pangan dunia akan terjadi? Jawabannya tidak karena produksi pangan dunia praktis tidak terganggu. Bahkan, diperkirakan produksi gandum dunia 2025 akan meningkat 1,0 persen dibandingkan dengan tahun 2024 (FAO Crop Prospects and Food Situation, No 1, Maret 2025).

Produksi beras dunia juga mengalami peningkatan dua tahun terakhir dari 526 juta ton (2022) menjadi 535 juta ton (2023) dan 543 juta ton (2024). Stock-to-use ratio untuk serealia sedikit menurun dari 30,9 persen di 2023/2024 menjadi 29,9 persen di 2024/2025, kondisi nisbah yang masih sangat aman.

Indeks harga pangan dunia mencapai titik tertinggi selama 10 tahun terakhir pada Maret 2022, yaitu 159,7, kemudian terus mengalami penurunan menjadi 117,0 pada Februari 2024. Setelah itu, indeks harga pangan dunia mengalami sedikit kenaikan menjadi 127,1 pada Maret 2025 (FAO, April 2025).

Penyumbang terbesar kenaikan indeks harga pangan dunia setahun terakhir adalah minyak nabati, dan ini justru menguntungkan Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit. Selain minyak nabati, susu dan produk turunannya juga mengalami kenaikan. Harga gula dunia terus mengalami penurunan. Serealia dan daging relatif stabil.

Indonesia merupakan salah satu importir pangan besar di dunia sehingga gejolak perdagangan pangan dunia akan langsung mengimbas ke negara ini. Impor 12 komoditas pangan utama dengan volume impor lebih dari 100.000 ton per tahun—yaitu beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombay dan susu—terus mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Dari tahun 2000 hingga 2009, total impor 12 komoditas ini naik turun dengan kisaran 8,3 juta ton-11,0 juta ton. Mulai 2009, impor mengalami lonjakan cukup tajam dari 9,1 juta ton menjadi 22,6 juta ton (2014) dan meningkat lagi sebesar 11,8 juta ton dalam 10 tahun terakhir menjadi 34,4 juta ton (BPS dan Pusdatin Kementan 2000-2024).

Bisa diperkirakan impor komoditas pangan di masa mendatang akan semakin besar.

Volume impor terbesar di 2024 adalah gandum 12,3 juta ton, disusul kedelai (bungkil dan biji) 8,2 juta ton, gula tebu 5,3 juta ton, beras 4,5 juta ton, dan jagung 2,0 juta ton. Untuk komoditas lain, di bawah 1 juta ton. Sebagian gandum, kedelai, dan jagung diimpor dari AS.

Pada 2024, Indonesia masih mengalami neraca perdagangan komoditas pertanian yang positif dengan ekspor 37,2 miliar dollar AS dan impor 27,2 miliar dollar AS sehingga menghasilkan surplus perdagangan sebesar 10,0 miliar dollar AS. Ekspor didominasi oleh produk perkebunan, terutama kelapa sawit.

Untuk komoditas pangan (non-perkebunan), Indonesia mengalami defisit cukup besar, yakni 17,1 miliar dollar AS, dengan impor 19,6 miliar dollar AS dan ekspor 2,5 miliar dollar AS.

Target dan program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan adalah upaya yang sangat tepat agar ketergantungan terhadap impor pangan tidak semakin besar dan membahayakan kedaulatan Indonesia di masa depan.

Pemerintah saat ini sedang melakukannya melalui gerakan masif, baik oleh Kementerian Pertanian maupun lembaga dan kementerian lain, serta menjaga harga yang baik di tingkat usaha tani. Seperti, serapan dan penjaminan harga gabah kering panen Rp 6.500 per kilogram.

Upaya ini tiba-tiba menjadi sedikit terkendala ketika Trump mengumumkan tarif resiprokal yang mengguncangkan hampir semua negara di dunia. Berkaitan dengan negosiasi dengan Pemerintah AS, Presiden Prabowo memutuskan menghapuskan kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Impor juga bisa dilakukan oleh siapa pun.

Berdasarkan kajian Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Indonesia dinilai menghambat perdagangan melalui kebijakan kuota impor, impor berbasis neraca komoditas, dan penugasan impor untuk beberapa komoditas oleh lembaga pemerintah, yaitu Bulog.

Kemungkinan besar Indonesia tak melakukan retaliasi dengan menaikkan tarif impor komoditas pertanian yang saat ini berada di angka 0,5 dan 10 persen, tetapi melakukan negosiasi untuk membuka pintu impor yang lebih lebar dan liberalisasi perdagangan pangan. Pembebasan kuota impor dan hambatan perdagangan lainnya dengan AS kemungkinan besar juga akan berlaku bagi negara pengekspor pangan lain.

Dengan demikian, bisa diperkirakan impor komoditas pangan di masa mendatang akan semakin besar. Karena disparitas harga yang cukup tinggi antara komoditas impor dan harga pangan dalam negeri, ini akan memberi tekanan besar ke petani sehingga gairah petani berproduksi yang saat ini sudah mulai membaik menjadi kembali menurun.

Bila kebijakan ini benar-benar dilakukan oleh Indonesia, pemerintah perlu memiliki upaya lain untuk melindungi petani dari tekanan harga pangan agar kesejahteraan petani tak semakin menurun dan upaya keras mencapai swasembada benar-benar terwujud.

Dalam perkembangan terakhir, Presiden Trump mengumumkan menunda tarif resiprokal yang seharusnya mulai berlaku tengah malam pada 9 April 2025, selama 90 hari, kecuali bagi China dan tarif dasar 10 persen. Semoga waktu 90 hari memadai untuk mengemas kebijakan dan negosiasi yang menguntungkan bagi Indonesia, terlebih bagi petani kecil dan bisa mendukung upaya besar mencapai swasembada pangan.

Dwi Andreas Santosa Kepala Biotech Center IPB University, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) dan Research Associate CORE Indonesia