Mulai 2025, pemerintah bergerak menjalankan visi Indonesia 2045. Efisiensi anggaran menjadi tantangan untuk mencapai beragam target yang telah ditetapkan.
18 Feb 2025 15:03 WIB · Riset
Satu pekan terakhir (12-17 Februari 2025), tagar #Indonesia Gelap banyak digunakan warganet Indonesia. Dari pantauan menggunakan aplikasi Talkwalker dengan kata kunci “Indonesia Gelap” pada 18 Februari 2025 pukul 08.00, tagar Indonesia Gelap masih terpantau landai pada 12-15 Februari 2025. Unggahan konten pada periode tersebut paling banyak tercatat baru mendapai 100 unggahan.
Namun menjelang 16 Februari 2025, unggahan terkait konten terkait Indonesia Gelap makin kencang berdetak. Pada 16 Februari 2025 pukul 11.00-12.00, misalnya, jumlah unggahannya mencapai 351 konten. Sehari sesudahnya, pada 17 Februari 2025, konten yang menggunakan tagar Indonesia Gelap pada jam yang sama meningkat menjadi 570 unggahan.
Puncak unggahan tertinggi terkait konten Indonesia Gelap terpantau pada 17 Februari 2025 pukul 19.00-20.00 yakni sebanyak 7.200 unggahan. Secara total dalam sepekan (12-17 Februari 2025, jumlah konten yang diunggah terkait Indonesia Gelap mencapai 70.750 konten dan menghasilkan 229.451 interaksi warganet yang dominan datang dari pengguna platform X (98 persen).
Salah satu konten terpopuler yang mendapat banyak interaksi warganet diunggah oleh akun X @MARQUES_93 pada 17 Februari 2025 pukul 12.49. Akun tersebut mengunggah informasi tentang aksi BEM SI berunjuk rasa menuntut transparansi Program Makan Bergizi Gratis, menolak revisi UU Minerba, dan menolak dwifungsi TNI”. Dalam satu hari unggahan ini disambut 2.200 interaksi dan 13.300 impresi dari pengguna X.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/17/e0330a40-a24f-4c4d-9a5f-547307e08c3a_jpg.jpg)
Makin masifnya tagar Indonesia Gelap di media sosial tidak telepas dari keresahan mahasiswa dari sejumlah kampus yang mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Puncaknya, para mahasiswa ini melakukan unjuk rasa di sejumlah wilayah.
Sejumlah tuntutan yang diungkapkan ialah evaluasi program Makan Bergizi Gratis, izin tambang bagi kampus yang dapat mengganggu independensi kampus, serta efisiensi anggaran yang berdampak pada biaya operasional perguruan tinggi termasuk ancaman kenaikan uang kuliah (Kompas, 18/2/2025).
Penurunan kualitas pendidikan menjadi salah satu keresahan para mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Investasi pendidikan mulai dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi dapat terancam dengan pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran demi sejumlah program prioritas.
Di sisi lain, Indonesia telah memiliki serangkaian target yang harus tercapai pada saat memasuki usia kemerdekaan satu abad pada tahun 2045. Target ini telah dirumuskan oleh pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/17/4a8a8de3-e073-4e66-8ee0-455e0ceec5a4_jpg.jpg)
Secara keseluruhan, terdapat 45 indikator perbaikan pada berbagai bidang yang harus dicapai pada sektor pendidikan. Namun, bukan hanya sektor pendidikan, pembangunan bidang kesehatan hingga infrastruktur juga telah ditetapkan sebagai tujuan kemakmuran Indonesia pada usia emasnya nanti.
Banyaknya target yang harus dicapai dan tingginya capaian target yang ditetapkan, berdampak pada besarnya upaya yang mesti dilakukan untuk mencapai target ini. Oleh sebab itu, UU mengamanatkan agar upaya-upaya untuk mencapai target dalam visi Indonesia Emas 2045 harus telah dimulai sejak tahun ini.
Pada tahun 2025 hingga 2029 mendatang, Indonesia memasuki target jangka pendek, yakni fase penguatan transformasi. Pada bidang sosial, penguatan harus dilakukan pada bidang pendidikan, pelayanan dasar kesehatan, hingga perlindungan sosial.
Kini, upaya pelaksanaan program jangka pendek ini terancam terkendala karena rencana efisiensi anggaran secara besar-besaran yang dilakukan pada periode awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Ditargetkan, efisiensi Rp 306,69 triliun untuk menutupi kebutuhan anggaran negara pada program lainnya seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Efisiensi anggaran ini berdampak pada hampir seluruh sektor. Bahkan, sektor pendidikan dan kesehatan yang termasuk pada target super prioritas dalam visi Indonesia 2045, juga harus merasakan dampak efisiensi.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/17/d7d6a2c9-d905-4593-8f88-205e0fdee181_jpg.jpg)
Pada bidang pendidikan dasar dan menengah, efisiensi anggaran diperkirakan mencapai Rp 7,2 triliun. Pengurangan ini mencapai 21 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 33,5 triliun (Kompas, 5/2/2205). Besarnya jumlah pemangkasan anggaran ini berdampak pada sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah pemangkasan kuota Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Sebelumnya, pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 806.486 guru akan mengikuti pendidikan profesi.
Namun, jumlah ini turun hingga 50 persen menjadi 400.000 guru. Kondisi ini berakibat panjangnya daftar antrean bagi guru-guru untuk melakukan sertifikasi. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru pun turut dikorbankan akibat efisiensi. Padahal, sebanyak 1,6 juta guru dari total 2,9 juta guru masih belum menerima sertifikasi.
Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada sejumlah target pada visi Indonesia Emas 2045 bidang pendidikan. Pasalnya, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas guru untuk mencapai target sektor pendidikan tahun 2045.
Target kenaikan skor PISA, misalnya, Indonesia menargetkan kenaikan skor yang sangat signifikan untuk tes kemampuan membaca, matematika, dan sains pada tahun 2045. Skor PISA pada ketiga bidang ini ditargetkan meningkat hingga di atas 100 poin dalam kurun waktu dua dekade.
PISA adalah sebuah dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) terhadap pelajar berusia 15 tahun secara acak untuk dites terkait kemampuan membaca, matematika, dan sains dengan standar yang sama pada setiap negara. Semakin tinggi skor dari penilaian, maka semakin baik kemampuan pelajar di suatu negara pada setiap bidang.
Pemangkasan kuota PPG dikhawatirkan dapat berpengaruh pada kualitas guru di Indonesia. Padahal, kenaikan skor PISA menuntut kapasitas dan kualitas guru guna menghadirkan pembelajaran yang mengasah nilai kritis para pelajar. Apalagi, skor PISA Indonesia menunjukan tren penurunan dalam satu dekade terakhir.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/18/67b28bcd-3bd6-4752-a2d2-d34d2820b43d_png.png)
Tak hanya pada bidang pendidikan, efisiensi anggaran juga memangkas anggaran kesehatan dari Rp 19,6 triliun dari total pagu anggaran Rp 105,7 triliun (Kompas, 6/2/2025). Pada bidang kesehatan, terdapat beberapa program super prioritas yang telah ditetapkan. Investasi pelayanan kesehatan primer dan eliminasi penyakit menular serta penyakit tropis seperti tuberkulosis dan kusta menjadi target yang harus dicapai.
Khususnya untuk tuberkulosis, pemerintah menetapkan target penurunan angka insidensi secara signifikan. Jika pada tahun 2025 diproyeksikan insidensi tuberkulosis mencapai 272 per 100.000 penduduk, angka ini ditargetkan turun menjadi 76 per 100.000 penduduk pada tahun 2045.
Target lain pada bidang kesehatan ialah cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Pada tahun 2045, ditargetkan 99,5 persen masyarakat Indonesia telah terdaftar dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/17/c01edb8f-6949-4b2d-89db-56ff56c4916c_jpg.jpg)
Aspek lain yang juga perlu menjadi perhatian ialah tingkat pengangguran terbuka, yakni perbandingan antara jumlah pengangguran dibandingkan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada tahun 2045, ditargetkan tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai empat persen. Pada Agustus 2024, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 4,91 persen.
Efisiensi anggaran perlu memperhitungkan dampak dari sisi tenaga kerja. Pemangkasan yang dilakukan jangan sampai berdampak pada nasib pekerja honorer, terganggunya proyek-proyek pembangunan, dan dampak pada keberlangsungan usaha masyarakat yang justru dapat mengakibatkan bertambahnya pengangguran.
Secara keseluruhan, efisiensi anggaran menyentuh beragam sektor yang menjadi target dalam menuju cita-cita Indonesia emas 2045. Tuntutan para mahasiswa dan tagar #Indonesia Gelap menjadi instrumen pengingat terhadap kebijakan pemerintah agar tidak terjebak dalam kebijakan populis dan melupakan arah pembangunan mendasar bangsa seturut visi Indonesia Emas 2045. (LITBANG KOMPAS)
Penulis:
Andreas Yoga PrasetyoEditor:
Budiawan Sidik AInfografik:
Gunawan KartapranataPenyelaras Bahasa:
Lucia Dwi Puspita Sari