Efisiensi Anggaran Dipakai untuk MBG dan Danantara, Apa Dampaknya ke Rakyat?

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dollar AS atau setara Rp 750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan ”menyuntik” BPI Danantara. Pemerintah diingatkan agar kebijakan efisiensi memberi dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Rencana efisiensi anggaran itu diumumkan Prabowo saat berpidato di acara HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Dalam materi paparannya, ia menyebut bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga putaran. 

Putaran pertama adalah penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun. BA BUN adalah pos anggaran yang langsung dikelola oleh Menteri Keuangan dan tidak berada di bawah pos anggaran kementerian dan lembaga (K/L) tertentu.

Putaran kedua berasal dari hasil pemangkasan anggaran di seluruh K/L yang baru selesai dilakukan per 14 Februari 2025 sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penyisiran anggaran itu dilakukan sampai ke satuan 9 atau item belanja rinci. Efisiensi anggaran tersebut awalnya ditargetkan Rp 306,7 triliun, tetapi bertambah menjadi Rp 308 triliun.  

Nantinya, Rp 58 triliun dari hasil efisiensi itu akan dikembalikan lagi ke 17 K/L. Belum diketahui K/L mana saja yang akan menerima pengembalian anggaran. Dengan demikian, hasil efisiensi yang dikantongi Prabowo dari putaran kedua tersisa Rp 250 triliun.

Putaran ketiga adalah tambahan penerimaan yang disasar dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang ditargetkan mencapai Rp 300 triliun pada 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 100 triliun bakal dikembalikan lagi ke BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Dana yang dikantongi Prabowo dari putaran ketiga penerimaan dividen BUMN itu bakal tersisa Rp 200 triliun. Dengan demikian, tiga putaran penghematan itu akan menghasilkan dana cadangan bagi pemerintahan Prabowo sebesar Rp 750 triliun untuk tahun 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan, ia berencana menggunakan sebagian hasil efisiensi itu untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di APBN 2025, program MBG sudah mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun lalu dipangkas tipis menjadi Rp 70,8 triliun.

Sebagian lagi, sebesar 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325 triliun akan diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). BPI Danantara adalah lembaga superholding BUMN yang baru saja dibentuk Prabowo. Model pengelolaannya akan menyerupai Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia. 

Saat dihubungi, Minggu (16/2/2025), Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menjelaskan, pemerintahan Prabowo akan menyesuaikan pemanfaatan hasil efisiensi anggaran itu sesuai kebutuhan. 

Menurut dia, hasil efisiensi anggaran bukan hanya akan digunakan untuk MBG dan Danantara. Pemerintah akan ”mengembalikan” anggaran sebesar Rp 58 triliun ke 17 K/L dari hasil efisiensi yang sudah dilakukan di putaran kedua.

Wihadi menjelaskan, dana itu akan digunakan untuk menambah anggaran bagi program perbaikan sekolah, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. ”Jadi, tetap penambahan anggaran itu nanti disesuaikan. Untuk MBG, lalu Pak Prabowo juga mau memperbaiki sekolah. Ada juga untuk ketahanan pangan. Jadi, tetap ujungnya untuk kepentingan masyarakat,” katanya. 

Dihubungi terpisah, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan pemerintah agar benar-benar menggunakan hasil efisiensi anggaran untuk kepentingan rakyat. ”Efisiensi APBN ide bagus, tetapi tanpa perencanaan matang ia tidak akan memberi dampak yang maksimal, bahkan bisa sebaliknya,” katanya. 

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar fokus pada MBG lalu mengorbankan program lain yang lebih penting. Idealnya, dicari titik yang optimal antara pendanaan untuk MBG dan pemotongan anggaran. 

”Eskalasi MBG tidak perlu terlalu masif, pemotongan anggaran juga jangan terlalu drastis. Jika tetap memaksakan anggaran Rp 170 triliun untuk MBG di 2025 sesuai rencana awal, itu terlalu agresif dan justru berlawanan dengan ide efisiensi yang digelorakan Presiden,” ujar Wijayanto, Minggu.

Ia juga menyoroti penggunaan hasil efisiensi untuk Danantara. Menurut dia, dampak dari pengelolaan dana investasi di Danantara baru bisa didapat di jangka menengah-panjang. 

”Dugaan saya ini untuk modal yang bisa di-leverage hingga enam kali untuk membiayai berbagai program, termasuk infrastruktur dan perumahan. Tantangannya dalam situasi sulit sekarang, tidak mudah mencari investor yang mau menanamkan dananya di Danantara,” katanya. 

Adapun terkait sumber efisiensi, Wihadi menjelaskan, Rp 750 triliun yang disebut Prabowo adalah total penghematan yang sudah dan akan dilakukan pada 2025. Penghematan putaran pertama sudah dilakukan sejak era pemerintahan Joko Widodo lewat automatic adjustment (AA). 

Kebijakan AA kala itu mengharuskan seluruh K/L untuk memblokir sebagian anggaran mereka yang dinilai belum prioritas sehingga bisa ”dicadangkan” untuk belanja yang lebih penting. Jika dalam perjalanannya K/L membutuhkan anggaran tersebut, blokir dapat dibuka. 

Wihadi menjelaskan, sejak awal Prabowo menjabat, sudah ada dana cadangan sebesar Rp 300 triliun dalam pos BA BUN yang dikelola Menkeu dari hasil penghematan melalui AA dan langkah efisiensi lainnya. 

”Selama ini, kan, sudah ada program AA dan spending better yang dilakukan Kemenkeu sejak lama. Jadi, Rp 300 triliun itu adalah hasil penghematan yang memang sudah dimasukkan dalam BA BUN,” katanya.

Sementara, putaran ketiga sebesar Rp 300 triliun berasal dari target dividen yang diproyeksikan untuk tahun 2025. Target itu terhitung ambisius mengingat selama ini BUMN hanya sanggup menyetorkan dividen di kisaran Rp 80 triliun ke kas negara. 

Wihadi mengatakan, sejauh ini belum ada rencana untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada tahun 2026 dan seterusnya. ”Untuk tahun 2026 masih harus ada pembahasan kembali. Yang jelas, tahun ini kita sudah punya penghematan Rp 750 triliun,” katanya.