Efisiensi Anggaran Pukul Transportasi Publik Palembang, Efek Dominonya Kian Mengancam

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut memukul layanan transportasi publik di Palembang, Sumatera Selatan. Karena subsidi dibatasi, layanan Bus Raya Terpadu atau BRT Palembang dipangkas dari lima koridor menjadi hanya dua koridor mulai 1 Januari 2025. Siap-siap, efek dominonya bakal mengancam.

Euforia perayaan Tahun Baru 2025 ternyata hanya sesaat bagi para pengguna transportasi publik di Palembang, terutama warga yang biasa menggunakan layanan BRT.

BRT Palembang yang biasanya lalu lalang di Koridor 1 (Terminal Alang-alang Lebar-Ampera via Soekarno-Hatta), Koridor 3 (Palembang Icon-Terminal Plaju), dan Koridor 4 (Terminal Alang-alang Lebar-Talang Jambe) belakangan menghilang. Pemerintah menghapus layanan tiga koridor tersebut.

Kini, layanan BRT hanya tersedia di rute Koridor 2 (Terminal Sako-Palembang Icon) dan Koridor 5 (Tanjung Barangan-Palembang Icon). Bus yang dioperasikan pun tak lagi bus berukuran sedang. Gantinya, bus berukuran kecil alias mikrobus.

Para pengguna BRT Koridor 1, 3, dan 4 pun kebingungan karena minim pemberitahuan. Praktis pengumuman hanya disampaikan sekali melalui akun Instagram Teman Bus pada 31 Desember 2024.

Sejumlah pengguna BRT Koridor 1, 3, dan 4 sempat dibuat menunggu lama di halte-halte sepanjang koridor bersangkutan tanpa kejelasan.

Mereka baru sadar saat admin akun Transport for Palembang menjawab sejumlah pertanyaan yang masuk melalui pesan Instagram. Isinya berupa pemberitahuan bahwa operasional BRT di tiga koridor itu telah dihentikan pemerintah.

Muhammad Rizky, pendiri Komunitas Transport for Palembang mengatakan, banyak warga, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja bertanya kenapa BRT di tiga koridor itu tidak muncul. Mereka, kata Rizky, kecewa setelah mengetahui BRT di tiga koridor itu sudah tidak beroperasi.

”Warga kalang kabut karena harus buru-buru mencari moda transportasi lain di tengah jam masuk sekolah, kuliah, maupun kerja yang semakin mepet,” ujar Rizky di Palembang, Rabu (5/2/2025) petang.

Rizky yang mendirikan Komunitas Transport for Palembang sejak Februari 2022 mengatakan, penghapusan tiga koridor BRT itu sangat merugikan warga.

Ia mencontohkan pelajar dan mahasiswa dari kawasan Seberang Ilir Palembang dengan tujuan Plaju Palembang. Selama ini, mereka mengandalkan BRT koridor 3 karena ongkosnya murah, Rp 2.000, per sekali jalan.

Dengan dihapusnya koridor tersebut, mereka tidak ada pilihan transportasi umum lain. Kereta Api Ringan (LRT) Sumsel dan kendaraan pengumpan atau feeder LRT tidak melintasi jalan utama kawasan Plaju.

Akibatnya, yang tersedia hanya angkutan kota atau angkot yang minimal harus berganti kendaraan sekali di sekitar Jembatan Ampera untuk menuju Plaju dari kawasan Seberang Ilir. Namun, karena alasan kenyamanan dan keamanan, angkot tidak menjadi pilihan utama.

Selain itu, tidak semua warga memiliki kendaraan pribadi. Akibatnya, sebagian besar dari mereka terpaksa beralih menggunakan ojek daring.

Ongkos yang harus mereka keluarkan pun melonjak berkali-kali lipat, yakni bisa menjadi Rp 15.000-Rp 20.000 per sekali jalan.

”Karena kepraktisan dan keamanan, ojek daring jadi pilihan terbaik walau ongkos yang dikeluarkan bisa 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan ongkos menggunakan BRT,” kata Rizky.

Menurut Rizky, Pemerintah Kota Palembang harus mengupayakan layanan BRT kembali seperti semula. Minimal, layanan Koridor 3 harus kembali dihidupkan karena menjadi tulang punggung di jam berangkat dan pulang sekolah atau kuliah.

”Di kawasan Plaju itu, ada tiga kampus yang cukup besar, yakni Universitas Muhammadiyah, Universitas PGRI, dan Universitas Bina Darma, serta ada sejumlah sekolahan. Sebagian besar mahasiswa dan pelajar di sana berasal dari kawasan Seberang Ilir,” tuturnya.

Penjabat Wali Kota Palembang Cheka Virgowansyah membenarkan bahwa koridor BRT Palembang menyusut dari lima menjadi dua koridor per 1 Januari 2025. Hal itu merupakan imbas dari efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Karena kebijakan tersebut, subsidi melalui Kementerian Perhubungan hanya diberikan untuk Koridor 2. Sementara untuk Koridor 1, 3, dan 4 dihentikan sementara waktu.

Di samping itu, karena alasan keterbatasan anggaran, Pemkot Palembang hanya sanggup mendanai operasional Koridor 5 yang memiliki rute paling pendek di antara semua koridor.

”Kami sempat berusaha menggandeng pihak swasta untuk bekerja sama mengelola BRT Palembang. Namun, karena alasan tingkat okupansi di bawah standar yang diinginkan pihak swasta, kerja sama itu belum bisa terealisasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Cheka menyampaikan, pihaknya tidak tinggal diam. Dinas Perhubungan Palembang masih berupaya menjajaki Kementerian Perhubungan untuk tetap mensubsidi operasional Koridor 1, 3, dan 4.

”Saat ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Palembang (Agus Supriyanto) pun sedang berada di Jakarta untuk rapat dengan pihak Kemenhub guna membahas kemungkinan tiga koridor itu kembali dihidupkan,” ujar Cheka.

Sebelumnya, Agus mengatakan, dengan berhentinya operasional BRT Koridor 1, 3, dan 4, pihaknya coba mengoptimalkan layanan Koridor 2 dan 5.

Hal itu ditunjukkan dengan perluasan jangkauan trayek Koridor 2 dan 5. Mereka pun menyediakan armada baru berupa mikrobus berjumlah 13 unit untuk Koridor 2 dan 8 unit untuk Koridor 5.

Mikrobus dipilih karena ukurannya lebih sesuai dengan kondisi jalan di dua koridor itu yang relatif tidak terlalu lebar. Dengan begitu, mikrobus bisa bergerak dengan lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan bus ukuran sedang ataupun besar.

”Secara jumlah, armada mikrobus itu jauh lebih banyak ketimbang armada bus ukuran sedang yang digunakan sebelumnya. Hal itu memungkinkan waktu menunggu penumpang akan jauh lebih singkat karena interval waktu kedatangan yang bisa lebih pendek,” terang Agus.

Selain itu, Agus menuturkan, pihaknya mengoptimalkan keberadaan LRT Sumsel melalui program feeder LRT. Saat ini ada tujuh koridor feeder LRT yang mengantarkan penumpang secara gratis dari pusat-pusat permukiman ke stasiun LRT terdekat.

Dalam waktu dekat, koridor feeder LRT akan ditambah secara bertahap hingga menjadi 17 koridor untuk menjangkau semua pusat permukiman di Palembang.

”Kami berupaya mengoptimalkan keberadaan LRT untuk meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi di sepanjang jalur LRT dari utara ke selatan Palembang. Berkurangnya volume kendaraan pribadi di sepanjang jalur itu diharapkan bisa mengurangi kemacetan walau kawasan timur-barat Palembang belum tersedia LRT,” kata Agus.

Ketua Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Muhammad Ichsan Hadjri mengatakan, merosotnya layanan BRT Palembang akan berefek domino bagi perekonomian dan tingkat kemacetan di Palembang.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, ongkos transportasi mereka akan jauh meningkat. Itu, kata dia, akan menjadi beban ekonomi masyarakat.

”Secara jangka panjang, tidak tertutup kemungkinan efeknya akan meningkatkan angka inflasi. Ada tambahan ongkos barang, jasa, dan penumpang yang harus dikeluarkan masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, tingkat kemacetan Palembang berpotensi semakin parah. Berdasarkan survei Tomtom Traffic Index 2024, Palembang menjadi kota termacet ketiga di Indonesia dengan durasi 27 menit 55 detik.

Bahkan, tingkat kemacetan Palembang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua kota terbesar di Indonesia, yakni Surabaya di urutan keempat dan Jakarta di peringkat kelima secara nasional.

Tujuan BRT adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Tetapi, kalau transportasi umum tidak tersedia, pasti warga akan memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akhirnya, seiring bertambahnya jumlah kendaraan pribadi dan ruasnya jalan yang stagnan (tidak bertambah lebar ataupun panjang), otomatis kemacetan Palembang akan lebih parah.

Dengan berkurangnya layanan BRT, kemacetan di Palembang diprediksi lebih parah. Alasannya, secara psikologis, warga yang terdampak oleh hilangnya tiga koridor BRT akan mulai berpikir membeli ataupun beralih menggunakan kendaraan pribadi.

”Tujuan BRT untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Tetapi, kalau transportasi umum tidak tersedia, warga akan memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akhirnya, seiring bertambahnya jumlah kendaraan pribadi dan ruasnya jalan yang stagnan otomatis kemacetan Palembang akan lebih parah,” tegas Ichsan.

Maka itu, Ichsan menyampaikan, kebijakan efisiensi anggaran itu harus dikaji ulang oleh pemerintah. Kebijakan itu tidak boleh dipukul rata untuk sektor layanan dasar bagi kehidupan masyarakat, salah satunya penyediaan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Ichsan mengatakan, kalau memang efisiensi anggaran tetap dilakukan, paling tidak pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya transportasi umum tetap terlayani dengan optimal. Cara itu, antara lain, dengan menggandeng pihak lain untuk mengoperasikan layanan tersebut.

”Pemerintah daerah jangan berpangku tangan mengharapkan subsidi dari pusat. Mereka juga harus berpikir agar bisa memenuhi kebutuhan transportasi umum secara mandiri,” ujar Ichsan.

Setahun terakhir, dengan beragam kegiatan wisata yang diselenggarakan, pemangku pimpinan berulang kali menyatakan ingin menjadikan Palembang sebagai kota global. Namun, fenomena berkurangnya layanan BRT Palembang menunjukkan bahwa keinginan itu hanya angan belaka.

Alasannya, salah satu ciri kota global adalah mampu memberikan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi warganya. Untuk itu, cita-cita menjadikan Palembang sebagai kota global sepertinya masih jauh panggang dari api.