Pertumbuhan Ekonomi RI Tak Boleh Terganggu Kebijakan Pemangkasan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Ekonom berpendapat, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh terganggu akibat kebijakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya tetap direalisasikan.

Menurut ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat menunjukkan kondisi fiskal sedang sulit. Pemerintah juga menghadapi tantangan terhadap prospek penerimaan negara pada 2025. Ia menduga kebijakan pemangkasan anggaran tersebut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

”Yang mengkhawatirkan, jika program MBG kemudian mengorbankan banyak program penting lainnya, bahkan program yang lebih penting. Kecenderungan itu ada,” kata Wijayanto, Minggu (2/2/2025).

Dari informasi yang beredar, salah satu kementerian yang terkena kebijakan pemangkasan anggaran adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Pagu awal kementerian ini adalah Rp 110 triliun, tetapi dipangkas Rp 81 triliun. Dengan demikian, sisa anggaran Kementerian PU di tahun ini menjadi Rp 29 triliun.

Wijayanto menilai, dengan sisa anggaran sebanyak itu, Kementerian PU tidak akan bisa berbuat banyak. Padahal, banyak program strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan kementerian ini, seperti program swasembada pangan yang membutuhkan pembangunan irigasi dan jalan, serta program swasembada energi.

”Program infrastruktur strategis terkait logistik, perumahan, pangan, dan energi perlu terus jalan. Proyek-proyek di Kementerian PU berkontribusi signifikan pada ekonomi nasional. Saya khawatir pemotongan anggaran ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah ataupun jangka panjang,” ujar Wijayanto.

Dalam jangka menengah, kata Wijayanto, target pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan sulit dicapai. Apalagi, logistic cost to GDP ratio Indonesia masih 24 persen, jauh lebih tidak efisien dibandingkan negara-negara tetangga.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, Kementerian PU harus kembali menentukan dan menghitung proyek-proyek prioritas yang akan direalisasikan tahun ini. Pihaknya juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran tahun 2025. Pemangkasan anggaran Kementerian PU dikhawatirkan akan berdampak pada kurang lancarnya distribusi barang dan biaya logistik pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, serta berkurangnya penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, Kementerian PU tetap berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat pada pengurangan biaya produksi dan kelancaran distribusi barang sehingga dapat menekan biaya logistik.

”Ketersediaan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan air baku, irigasi, dan air bersih dapat mengurangi biaya produksi dan menurunkan harga pangan,” kata Diana.

Diana menyampaikan, dalam rangka mendukung pengurangan biaya produksi, Kementerian PU telah menyelesaikan 53 bendungan dari target 61 bendungan, dengan 8 bendungan lainnya ditargetkan selesai setelah tahun 2024. 

Dengan selesainya 61 bendungan, akan menambah luasan irigasi yang sumber airnya berasal dari bendungan seluas 396.000 hektar, tambahan air baku 52 meter kubik per detik, potensi pembangkit listrik 255 megawatt, serta bermanfaat untuk pengendali banjir, konservasi air, dan destinasi pariwisata. Pada sektor konektivitas, telah diselesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.432 kilometer (km) serta pembangunan jalan nasional non-tol baru sepanjang 5.999 km pada2015-2024. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran tahun 2025 hingga Rp 306,7 triliun. Hasil efisiensi besar-besaran itu akan dipakai untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas Prabowo dan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang penuh tantangan ke depan (Kompas.id, 23/1/2025).

Arahan untuk melakukan efisiensi itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025.

Dalam inpres tersebut, Prabowo memerintahkan jajaran kabinetnya untuk melakukan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun sepanjang tahun anggaran 2025. Efisiensi itu terdiri dari penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.