Efisiensi Anggaran Riset Perguruan Tinggi Diupayakan Kecil

JAKARTA, KOMPAS – Anggaran riset dan pengembangan di perguruan tinggi diupayakan agar tidak terkena dampak efisiensi. Guna mengoptimalkan anggaran riset yang masih terbatas dari pemerintah, riset yang dilakukan berbasis masalah sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sosial, dan ekologi serta berkelanjutan.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan Aziman di acara Ngopi Bareng Kemendiktisaintek di Jakarta, Selasa (11/2/2025), memaparkan pembahasan efisiensi anggaran masih berlangsung. Terkait anggaran riset perguruan tinggi, UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa sekitar 30 persen dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) untuk penelitian.

“Jadi, kami berupaya supaya anggarannya tidak lebih kecil. Karena dana riset dari APBN dalam anggaran Kemendiktisaintek yang Rp 57 triliun hanya sekitar Rp 1,2 triliun. Kami upayakan mencari cara supaya potongan dana riset sekecil-kecilnya,” kata Fauzan.

Alokasi dana riset dalam anggaran Kemendiktisaintek masih belum mampu mendukung semua proposal riset yang masuk dari para dosen di perguruan tinggi. Di tahun 2024, dukungan pendaan rsiet hanya bisa mencapai tujuh persen dari total proposal yang masuk.

“Kalau dipotong berarti lebih kecil lagi. Karena itu, skema riset dan pendanaan dari berbagai sumber juga terus diupayakan. Karena riset berbasis masalah/tantangan bukan lagi berbasis bidang, yang diterapkan tahun ini, kan, untuk mendukung penyelesaian masalah prioritas yang jadi perhatian Presiden, termasuk di Asta Cita,” papar Fauzan.

Fokus riset dan pengembangan berbasis masalah/tantangan difokuskan, antara lain, pada teknologi pangan dan kesehatan, kecerdasan buatan dan teknologi informasi komunikasi dan otomasi, energi baru dan terbarukan, transportasi dan infrastuktur, serta material maju dan teknologi nano.

“Nanti yang membuat atau merumuskan masalah kolaborasi bersama perguruan tinggi dengan melibatkan pemerintah daerah, industri, dan pemangku kepentingan terkait,” ujar Fauzan.

Sebagai contoh, untuk mendukung swasembada pangan, Indonesia menghadapi masalah produktivitas lahan dan benih. Riset dan pengembangan diharapkan menghasilkan solusi agar bangsa ini memiliki kedaulatan pangan, tidak bergantung pada impor. Sebab, untuk bawang putih saja hampir 99 persen  impor dengan nilai sekitar Rp 10 triliun/ tahun karena produknya bisa lebih murah dan kualitasnya bagus, kulitnya juga mudah dikupas jika dibandingkan produk lokal.

Skema riset dan pendanaan dari berbagai sumber juga terus diupayakan.

“Kita memanfaatkan riset dan pengembangan dengan kontribusi genomik atau internet of things/ IOT atau teknologi lainnya sehingga dapat dipetakan daerah mana yang perlu dikembangkam atau mekanisasi,” ujar Fauzan.

Direktur Hilirisasi dan kemitraan, Ditjen Riset dan Pengembangan, Kemenditisaintek, Yos Sunitioseo mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi skema riset dan skema pendanaan yang sudah berjalan supaya efektivitasnya meningkat. Selain itu, merancang skema baru yang dapat menjembatani hasil riset menjadi produk yang bisa diserap industri. Untuk pendanaannya difokuskan dengan memanfaatkan pendanaan kemitraan industri atau co-funding riset dengan negara lain.

Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat I Ketut Adnyana mengatakan, riset berbasis masalah atau tantangan melibatkan perguruan tinggi akademik dan vokasi. Salah satunya, riset untuk menghasilkan bibit unggul sehingga produktivitas hasil panen meningkat.

Fauzan mengatakan, dukungan pendanaan riset dan pengembangan juga diberikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemendiktisaintek ingin agar beasiswa untuk mahasiswa pascasarjana juga terintegrasi dengan riset berbasis masalah.

Ketika mahasiswa mendapat beasiswa LPDP, terutama yang kuliah di perguruan tinggi top dunia, pemilihan program studi hingga risetnya sesuai dengan upaya untuk mengatasi masalah bangsa. Hal ini tidak hanya berdampak pada karir mahasiswa, namun juga membuat kolaborasi dan jejaring perguruan tinggi dalam negeri akan lebih luas dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.