Efisiensi BBM Pemerintah, Kemhan: Kebutuhan Operasional Strategis Tetap Terjaga

JAKARTA, KOMPAS — Efisiensi bahan bakar minyak atau BBM untuk menghadapi dinamika geopolitik global juga terjadi lingkungan Kementerian Pertahanan. Kebutuhan operasional strategis untuk pertahanan negara dipastikan tetap terjaga.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Sirait menyatakan, efisiensi BBM ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, agar seluruh jajaran pemerintah menyiapkan langkah proaktif dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

”Jadi, indikator dasarnya adalah perkembangan situasi global, khususnya di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Adapun waktu pelaksanaannya akan disesuaikan dengan evaluasi situasi dan kebutuhan ke depan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Sebelumnya, wacana efisiensi ini disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Saat itu, Prabowo menyebut Indonesia harus mengupayakan penghematan meski optimistis Indonesia masih sangat kuat dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Kebijakan ini diambil sekarang sebagai langkah antisipatif dan kehati-hatian, bukan karena kondisi darurat. Untuk soal suplai BBM pertahanan, prinsipnya adalah memastikan dukungan kebutuhan operasional strategis tetap terjaga.

”Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balanced budget, itu paling ideal,” kata Presiden.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menyebut sejumlah upaya efisiensi yang bisa dilakukan. Selain pemotongan gaji anggota parlemen dan kabinet, ada juga pemotongan penggunaan bahan bakar hingga 50 persen dari total penggunaan pemerintah.

”Ini saya minta dibicarakan nanti, ya, mungkin oleh menko-menko nanti beberapa hari ini kita lihat, kita pikirkan,” ujar Prabowo.

Meski demikian, Rico menekankan efisiensi ini bukan dalam kondisi darurat, melainkan langkah antisipasi dan kehati-hatian. Dia juga menegaskan, efisiensi tidak mengurangi kebutuhan operasional untuk pertahanan negara.

”Kebijakan ini diambil sekarang sebagai langkah antisipatif dan kehati-hatian, bukan karena kondisi darurat. Untuk soal suplai BBM pertahanan, prinsipnya adalah memastikan dukungan kebutuhan operasional strategis tetap terjaga,” kata Rico.

Menurut Prabowo, penghematan energi melalui kebijakan bekerja dari rumah juga bisa dilakukan. Kebijakan serupa dulu sempat diberlakukan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

”Dulu, kita berhasil atasi Covid, kita mampu banyak yang bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” ujar Presiden.

Para menteri pun langsung menyiapkan kebijakannya terkait arahan Presiden ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, misalnya, pada Senin (23/3/2026) menyampaikan, surat edaran sedang dipersiapkan. Imbauan bekerja di rumah ini tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN) pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan swasta.

Pada Sabtu (21/3/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan kebijakan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan tengah dipersiapkan. Namun, dia memastikan sistem kerja ini tidak diberlakukan untuk semua sektor.

”Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa, misalnya, sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, sektor perdagangan tentu itu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut. Makanya, minta waktu untuk kita matangkan,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Menurut Prasetyo, kebijakan ini untuk meningkatkan efisiensi kerja dan tidak berkaitan dengan masalah pasokan BBM. Dia juga menegaskan, pasokan energi di Indonesia masih aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. 

”Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan. Insya Allah, pasokan BBM tidak masalah, pasokan BBM aman,” kata Prasetyo.