Efisiensi Biaya Haji Terus Diupayakan, Masa Tunggu Diusulkan Lebih Cepat

MALANG, KOMPAS — Indonesia terus berupaya menekan biaya layanan haji agar lebih murah dan efisien. Baru-baru ini, Indonesia juga mendapatkan penurunan biaya layanan haji di sektor masyair sebesar 200 riyal per orang dari Arab Saudi. Masyair merupakan paket layanan komprehensif selama puncak ibadah haji di tiga lokasi utama, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina, di Arab Saudi.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf seusai menjadi pembicara kunci pada Seminar Hari Santri Nasional ”Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia” di Universitas Brawijaya, Malang, Rabu (22/10/2025) sore, mengatakan, perundingan lain dalam layanan haji sedang diupayakan.

”Sekarang kita sedang menyiapkan perundingan harga soal hotel, katering, dan transportasi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan penurunan juga,” ujar Irfan.

Namun, dari penurunan di sektor masyair itu, masih banyak komponen riyal dan dollar AS. Dari depresiasi rupiah terhadap dollar AS ataupun riyal, ternyata masih ada defisit Rp 3 juta. Nilai penurunan masyair 200 riyal membuat ada efisiensi Rp 1 juta sehingga masih ada kekurangan Rp 2 juta yang harus dicarikan solusi untuk menutup kekurangan itu.  

”Kalau ingin lebih murah, tentu kita cari efisiensi lebih dari Rp 2 juta supaya lebih turun dari tahun lalu. Yang Rp 2 juta kita masih cari. Namun, insya Allah, kita yakinlah, kalau kita ada niat untuk bisa perbaikan, ya, perbaikan,” tuturnya.

Disinggung soal angka pasti biaya haji tahun 2026, Irfan belum mengetahuinya. DPR baru akan membentuk Panitia Kerja Biaya Perjalanan Ibadah Haji pada 27 Oktober 2025. ”Jadi, kita rundingan dengan DPR sekaligus kita lihat kondisi riil di sana,” ucapnya.

Nilai biaya haji yang baru saja berlalu (2025) sebesar Rp 89 juta. Presiden memerintahkan agar biaya haji harus turun. Karena itu, mau tidak mau, harus dicari solusinya tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji.

Pada kesempatan ini, Irfan juga menyampaikan masa tunggu ibadah haji diupayakan bisa menjadi 26,4 tahun. Saat ini masa tunggu tiap daerah berbeda-beda, paling tinggi di Sulawesi Selatan selama 45 tahun, Jawa Barat 18-19 tahun, dan Jawa Timur 29-30 tahun. ”Kalau kita bagi kuota per provinsi sesuai dengan antrean, maka sama semua 26,4 tahun,” ucapnya.

Namun, Kementerian Haji dan Umrah masih menunggu persetujuan dari DPR soal masa tunggu ibadah haji itu karena undang-undang mengharuskan ada persetujuan dari mereka. ”Mudah-mudahan disetujui oleh DPR,” katanya.  

Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah tengah mempersiapkan pembagiannya sambil menunggu kapan hal itu disetujui. ”Sambil menunggu itu, sementara masih menggunakan angka 80 persen dari tahun lalu supaya tetap jalan. Kalau berhenti menunggu, maka akan terlambat lagi. Tahun lalu kelemahan kita terlambat dalam persiapannya,” katanya.

Disinggung soal kampung haji di Arab Saudi sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Irfan mengatakan bahwa penyelenggara, pelaksana, serta semua perhitungan teknis dan finansial dari Danantara. Pihaknya hanya pengguna (user), tetapi tetap akan memberikan masukan-masukan terkait apa saja yang diperlukan oleh jemaah di kampung haji.

”Harapan kami, 2028 satu atau dua tower bisa digunakan. Sampai akhir, pasti ada pilihan tower karena ada 200.000 (anggota) jemaah yang berada dalam satu tempat di sana,” ujarnya.   

Sebelumnya diberitakan, harapan Indonesia memiliki kampung haji tersendiri yang bisa melayani jemaah semakin nyata. Pemerintah Indonesia kini mengikuti tender untuk mendapatkan lahan di Mekkah, Arab Saudi.

Terkait peringatan Hari Santri, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Kartayuda, yang juga menjadi pembicara kunci pada seminar tersebut, menyebutkan, jihad kekinian diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah sedang berupaya memperbaiki semua hal dari hulu. Semua pihak, termasuk perguruan tinggi, mesti menghadapi bonus demografi sebagai peluang sekaligus tantangan.

Rifqinizamy menilai perlunya menyatukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.  

Rektor Universitas Brawijaya Widodo mengatakan, santri bukan saja pencari pengetahuan, melainkan juga penjaga nilai dan moral bangsa. Sejarah membuktikan bahwa santri dan ulama berdiri di garis depan perjuangan kemerdekaan RI. Santri bukan saja mereka yang belajar di pesantren, melainkan juga menjadi teladan akhlak sosial.

Menurut Widodo, untuk membangun peradaban perlu pengetahuan, teknologi, komitmen, dan menjaga moralitas. Kombinasi dari semua itu dimiliki oleh santri.

”Sehingga masyarakat kita juga harus mulai membuka pemahaman baru bahwa yang disebut santri tidak hanya orang yang mempelajari ilmu agama, tetapi semua orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, dengan menyematkan imannya di dada. Dan, orang yang berbuat kesalehan sosial, spiritual,” katanya.