Ekonomi 2025: Mesin Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2025, menjadi tahun pertama ajang pembuktian kinerja kepemimpinan Prabowo-Gibran. ”Mesin-mesin” ekonomi baru harus diciptakan untuk mendongkrak perputaran ekonomi di tengah berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Setelah melewati berbagai dinamika sepanjang 2024, halang rintang ekonomi Indonesia di tahun ini pun dinilai masih akan sangat menantang. Sejumlah lembaga pun memproyeksi pertumbuhan ekonomi Tanah Air masih belum akan beranjak dari angka 5 persen. Dalam laporannya yang dirilis pada Oktober 2024, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,1 persen. Sama seperti prediksi Bank Dunia.

Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) sedikit lebih pesimistis dengan hanya memasang angka lima 5 untuk laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025. Sebagai pelaksana pemerintahan, Kementerian Keuangan terpantau sedikit lebih optimistis dengan menargetkan angka 5,2 persen sebagaimana yang tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Adapun Bank Indonesia mengakomodasi segala kemungkinan terburuk hingga terbaik yang tampak dari angka prediksi pertumbuhan di kisaran 4,8-5,6 persen.             

Ketidakpastian ekonomi global yang diwarnai dengan konflik geopolitik antarnegara menjadi salah satu faktor yang melatarbelakanginya, misalnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan pasukan Korea Utara untuk mendukung pasukan Rusia serta alutsista negara-negara sekutu Amerika Serikat untuk mendukung kekuatan Ukraina. Ada pula konflik bersenjata Israel dan Palestina hingga meluas ke sejumlah negara tetangganya di Libanon, Suriah, hingga menarik Iran dalam konflik tersebut. Hal ini sangat berisiko untuk memicu konflik lebih luas lagi di kawasan Timur Tengah.

Geopolitik dunia berpotensi kian bergejolak lebih besar lagi dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat. Selain berpotensi kembali memanasnya perang dagang dengan China karena kebijakan tarif, kepemimpinan presiden ke-45 AS itu juga diprediksi akan memengaruhi eskalasi ekonomi global.

Pasalnya, berbagai kebijakan proteksi terhadap ekonomi domestik AS akan membuat perdagangan di tingkat dunia tidak optimal. Beberapa negara mitra utama AS akan terdampak ekonomi lantaran pembatasan perdagangan. Selain itu, pada kepemimpinannya yang kedua kebijakan Trump disebut-sebut akan cenderung mengurangi keterlibatan AS dalam berbagai forum dunia.

Bagi Indonesia, dampak kebijakan Trump pun dapat dikatakan tak terhindarkan. Apalagi, pemerintahan Prabowo-Gibran memantapkan keputusan untuk bergabung dengan BRICS. Sejak Senin (6/5/2025), Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh kumpulan sejumlah negara Asia itu.

Berbagai manfaat saat menjadi anggota BRICS memang berpotensi besar dapat dirasakan oleh Indonesia seperti memperluas akses perdagangan, meningkatkan investasi, hingga pertahanan dan keamanan. Namun, dengan demikian, Indonesia juga harus bersiap menerima tarif 100 persen dari AS untuk setiap transaksi yang dilakukan jika tidak menggunakan dollar AS dalam perdagangan, sebagaimana yang diutarakan Trump melalui media sosialnya. Hal ini menjadi menantang lantaran selama ini AS menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Berbagai dinamika ini semakin mengancam kinerja perdagangan internasional Indonesia yang beberapa waktu belakangan terbilang melemah. Salah satunya tergambar dari surplus neraca perdagangan yang cenderung turun. Merujuk data BPS, sepanjang Januari-November 2024 nilai surplus perdagangan Indonesia ”hanya” 28.857,6 juta dollar AS, padahal sepanjang 2023 mampu mencapai 36.933,2 juta dollar AS.

Jika dilihat rata-rata surplus per bulan selama Januari-November 2024 ini nilainya berkisar 2.623 juta dollar AS per bulan. Jadi, diperkirakan perkiraan total surplus 2024 hanya sekitar 31.500 juta dollar AS. Artinya, tidak mampu melampaui capaian tahun sebelumnya. Nilainya semakin jauh jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 54.456 juta dollar AS.

Di tengah situasi global dan upaya penyelamatan yang masih penuh ketidakpastian itu menuntut Indonesia untuk memperkuat ekonomi domestik, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Meski demikian, bukan berarti langkah tersebut tanpa rintangan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak memiliki momentum khusus seperti pemilu dan pilkada. Artinya, perputaran ekonomi yang cukup masif hanya akan didorong oleh rutinitas perayaan tahunan, seperti Ramadhan-Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru.

Karena itu, Indonesia harus mengoptimalkan berbagai kebijakan fiskal yang telah diputuskan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Anggaran sekurang-kurangnya Rp 71 triliun yang digelontorkan pemerintah diharapkan dapat menghadirkan dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian secara nasional.

Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran itu diproyeksi akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,1 persen. Dengan demikian, akan mendorong ekonomi RI secara keseluruhan tumbuh sebesar 5,2 persen selama 2025.

Dengan catatan, optimisme itu hanya akan tercapai jika program MBG benar-benar melibatkan warga dan UMKM lokal sebagai penyedia makanan atau unit dapur umum yang menyuplai makan bergizi tersebut. Hal ini semestinya bukan hal yang mustahil, sebab segala komponen yang dibutuhkan tersedia di seluruh daerah di Tanah Air. Jadi, tak ada alasan bagi program ini tidak membawa manfaat bagi kemajuan setiap daerah, selain bagi para penerima manfaat secara langsung. Program ini pun idealnya dapat mendorong kinerja sektor pertanian yang selama ini cukup tertatih untuk bertumbuh.

Tak hanya itu, sebanyak 0,82 juta tenaga kerja pun diprediksi akan terserap dengan adanya program tersebut. Jika benar terwujud, hal ini menjadi angin segar di tengah badai gelombang PHK yang menyerbu sepanjang tahun 2024 akibat melemahnya kinerja manufaktur Tanah Air.

Meski demikian, industri pengolahan dalam negeri tetap harus diperkuat lantaran masih menjadi salah satu sektor dengan tingkat serapan tenaga kerja terbesar setelah pertanian. Sumbangan sektor padat karya itu pada perekonomian pun masih menjadi yang terbesar hingga saat ini walaupun kontribusinya bagi ekonomi nasional perlahan menurun. Upaya membuka peluang pasar baru dan revitalisasi industri harus dilakukan agar mesin industri manufaktur mampu bergerak lebih kencang.

Selain MBG, program pembangunan tiga juta rumah yang diinisiasi pemerintah baru pun diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar. Apalagi, perumahan menjadi salah satu sektor dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terbilang besar. Berdasarkan laporan Kementerian PUPR tahun 2022, dengan rata-rata anggaran Rp 120 triliun per tahun, sebesar 80-90 persennya menggunakan komponen dalam negeri.

Sama halnya dengan program Makan Bergizi Gratis, potensi terbukanya lapangan kerja juga cukup besar. Sebab, umumnya pembangunan hunian dilakukan oleh pekerja-pekerja lokal. Dengan demikian, juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran yang selama ini masih digeluti oleh Indonesia.

Hilirisasi juga perlu terus dioptimalkan. Meski demikian, idealnya konsep tersebut tidak hanya menyasar komoditas hasil pertambangan. Sebab, Indonesia memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan melalui konsep hilirisasi, seperti produk-produk hasil pertanian.

Di balik itu semua, pemerintah juga tetap harus berupaya untuk menarik investasi, terutama dari luar negeri. Hal ini ditujukan agar membuka lapangan kerja yang lebih luas. Sebab, hingga Agustus 2024, setidaknya 7,5 juta orang di Indonesia masih tercatat sebagai penganggur. Ini menjadi tantangan besar di tengah potensi biaya hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan nilai investasi sebesar Rp 1.905 triliun. Untuk mencapai itu, pemerintah juga harus memastikan iklim usaha yang sehat untuk menjaga kepercayaan investor.

Tak terkecuali, pemerintah juga harus berupaya untuk mengurangi angka kebocoran APBN yang kini di kisaran 30-40 persen. Artinya, pemerintah harus memastikan bahwa angka korupsi dapat ditekan agar ekonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai semua target yang telah ditetapkan.

Sejumlah tantangan tersebut menjadi ujian pembuktian Prabowo-Gibran dalam mengatasi beragam persoalan yang harus segera diatasi guna meningkatkan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. (Litbang Kompas)