Ekonomi Biaya Tinggi Bisa Ganjal Ambisi Prabowo Pacu Pertumbuhan 8 Persen

JAKARTA, KOMPAS – Tekanan suku bunga dan nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan terus berlanjut pada 2025. Hal ini membuat pembiayaan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, membengkak. Ambisi pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen bisa terganjal.

Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) telah memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi kisaran 4,25-4,5 persen sesuai ekspektasi pasar. Namun, The Fed mengindikasikan hanya akan memangkas suku bunga acuannya sebanyak dua kali sebesar 50 bps, lebih rendah dibanding perkiraan awal sebanyak empat kali sebesar 100 bps.

Kebijakan itu mendorong sentimen pasar terhadap prospek kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lama alias higher for longer.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan, kebijakan suku bunga The Fed akan cenderung ketat (hawkish) dengan pertimbangan inflasi akan cenderung lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Kebijakan itu mendorong sentimen pasar terhadap prospek kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lama alias higher for longer.

”Di tengah strategi penurunan suku bunga The Fed secara bertahap, kami memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mengadopsi pendekatan pelonggaran moneter yang terukur sepanjang tahun 2025,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Artinya, BI kemungkinan besar tidak akan terburu-buru untuk menurunkan suku bunga acuannya sebelum The Fed. Langkah tersebut diambil guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah volatilitas pasar yang meningkat seiring dengan kebijakan pemerintahan AS saat ini.

Di sisi lain, permintaan kurs dollar AS terus meningkat, tecermin dari penguatan indeks dollar AS (DXY) terhadap mata uang utama dunia. Hal ini terjadi seiring dengan preferensi investor global yang mulai beralih, dari pasar uang di negara berkembang ke AS.

Pada perdagangan Kamis (19/12/2024), DXY telah menyentuh level 108, tertinggi sejak November 2024. Akibatnya, nilai tukar rupiah sebagaimana dikutip dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) telah menembus level Rp 16.277 per dollar AS.

Josua memperkirakan, suku bunga acuan BI (BI-Rate) sepanjang 2025 diperkirakan hanya akan dipangkas 25 bps menjadi 5,75 persen.

Dengan demikian, Josua memperkirakan, suku bunga acuan BI (BI-Rate) sepanjang 2025 diperkirakan hanya akan dipangkas 25 bps menjadi 5,75 persen. Hal itu pada gilirannya akan berpengaruh terhadap imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang diperkirakan berada di kisaran 6,75-7,05 persen pada 2025.

”Ketidakpastian yang muncul pada 2025, ditambah dengan pendekatan kebijakan moneter The Fed yang berhati-hati, diperkirakan akan mengurangi daya tarik aset portofolio Indonesia sehingga membatasi arus masuk modal baik dari investasi langsung maupun portofolio,” ujar Josua.

Selain permintaan di sektor keuangan yang cenderung melemah, Josua melanjutkan, defisit neraca transaksi berjalan kemungkinan akan melebar seiring dengan perlambatan ekonomi global. Hal ini turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang pada 2025 diperkirakan berada dalam kisaran Rp 15.600-Rp 16.000 per dollar AS.

Terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, berpendapat, kebijakan moneter akan menentukan arah laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi suku bunga global tinggi dan tekanan nilai tukar, BI akan menahan suku bunga acuannya sehingga memberatkan dunia usaha.

”Peluang penurunan suku bunga tahun depan tidak akan signifikan. Hanya 5,5 persen, itu berat bagi dunia usaha dan konsekuensinya sama saja akan menahan laju pertumbuhan kita, terutama dari sektor riil,” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta.

Peluang penurunan suku bunga tahun depan tidak akan signifikan.

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporannya bertajuk ”World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats” memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di kisaran 5 persen. Proyeksinya berturut-turut adalah 5 persen pada 2024, serta 5,1 persen pada 2025 dan 2029.

Dalam periode yang sama, defisit transaksi berjalan Indonesia diproyeksikan oleh IMF akan melebar. Pada 2023, defisit transaksi berjalan adalah 0,3 persen terhadap PDB. IMF memproyeksikan defisitnya akan melebar menjadi 1 persen pada 2024, 2 persen pada 2025, dan 1,4 persen pada 2029.

Di sisi lain, pemerintah dalam asumsi dasar makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menargetkan, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan nilai tukar rupiah berada dalam kisaran Rp 16.000 per dollar AS.

Menurut Tauhid, akan sulit bagi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, apabila suku bunga tetap dipertahankan tinggi. Dengan situasi suku bunga acuan sekitar 6 persen sepanjang 2024, kredit perbankan tumbuh sekitar 10-12 persen dan pertumbuhan ekonomi stagnan 5 persen.

”Kalau ingin growth 8 persen, growth kredit bisa 18 persen atau di atas 13-14 persen. Jadi, memang berat bagi kondisi ekonomi dengan kondisi saat ini,” katanya.

Akan sulit bagi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, apabila suku bunga tetap dipertahankan tinggi.

Sebelumnya, BI memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6 persen. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 1,5-3,5 persen pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan AS dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah.

”Ke depan, BI terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi serta dinamika kondisi ekonomi yang berkembang, dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga kebijakan lanjutan,” katanya dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Desember 2024, di Jakarta, Rabu (18/12/2024).