Ekonomi Butuh Stimulasi dan Sinergi

Ekonomi dunia mengalami pelemahan, begitu juga ekonomi Indonesia.

Permasalahan penundaan tarif Amerika Serikat yang dikenakan ke banyak negara belum ada solusinya. Perang Rusia-Ukraina belum selesai, ditambah lagi pertikaian Iran-Israel, membayangi harga dan distribusi migas yang berpengaruh besar ke ekonomi dunia dan juga Indonesia.

Sayangnya dalam keadaan ekonomi tertekan, stimulasi dari pemerintah kurang terasa. Praktis semua sektor ekonomi mengalami pelemahan. Industri manufaktur terkontraksi sebagaimana diperlihatkan oleh PMI (Indeks Manajer Pembelian) 46,7 persen. Penjualan kendaraan bermotor dan penjualan eceran turun. Pertumbuhan sektor konstruksi dan pertambangan rendah, di bawah 2 persen. 

Pertumbuhan kredit melemah menjadi sekitar 8 persen. Pertumbuhan sektor perdagangan juga mengalami pelemahan. Karena itu, banyak yang memperkiran pertumbuhan ekonomi di 2025 hanya sekitar 4,7 persen, lebih rendah dari target pemerintah 5,2 persen. 

Stimulasi dari pemerintah yang diharapkan kurang memadai. Potongan tarif transportasi, subsidi upah, dan bansos tak begitu berarti dalam mendorong konsumsi sebagai bagian terbesar ekonomi.

Stimulasi berupa pemotongan tarif listrik pun tidak jadi. Dengan alokasi anggaran yang besar untuk peningkatan gizi, ruang fiskal untuk stimulasi menjadi sangat dibatasi. Praktis dunia usaha dan masyarakat harus bertahan dengan kekuatan dan peluang sendiri.

Kendali kebijakan ekonomi, yang terpusat di tangan Presiden dengan prioritas yang ditentukan sendiri, membatasi teknokrasi dan fleksibilitas kebijakan ekonomi dalam memberikan stimulasi.

Menteri Keuangan, yang sebelumnya cukup kuat dan teknokratik dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan fiskal, menjadi lebih berperan sekadar memberi pembenaran (justifikasi) keputusan Presiden yang sering mengabaikan rasionalisasi dan teknokrasi ekonomi.

Kecenderungan ini menguat pada masa pemerintahan Joko Widodo. Argumentasinya, pemerintah harus menjalankan kebijakan apa yang dikampanyekan presiden terpilih. Pada masa pemerintahan Prabowo, kecenderungan ini terkulminasi.

Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG ), hilirisasi, sampai pembentukan Danantara, praktis diinisiasi dan diputuskan oleh Presiden sendiri dengan kurang menpertimbangkan rasionalisasi dan teknokrasi ekonomi.

Ekonomi Indonesia ibarat pesawat terbang yang dikendalikan penuh oleh pilot (Presiden). Peran kopilot, yang teknokratis diperankan Menkeu,  dikesampingkan. Pilot kurang memberikan peran kopilot dalam melakukan tindakan yang diperlukan ketika pesawat mengalami penurunan kecepatan dan ketinggian. 

Fleksibilitas fiskal terbatasi. Keleluasan untuk memberikan stimulasi saat ekonomi melemah juga dikurangi. Terjadi kesenjangan yang membesar antara politik dan teknokrasi.

Kesenjangan lebih besar antara pencapaian sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang juga terjadi. Pencapaian sasaran jangka pendek tahunan jadi kurang fokus dan kurang konsentrasi. Sasaran jangka menengah dan panjang jadi mengambang, seperti pertumbuhan 8 persen, dan ambisi menjadi negara maju lemah dalam rasionalisasi dan teknokrasi ekonomi.

Sementara itu, pelaku ekonomi swasta kurang mendapatkan arahan, apalagi stimulasi, yang memadai. Pelemahan sinergi swasta dan pemerintah terjadi. Pembangunan infrastruktur diserahkan kepada  swasta, sementara anggaran pemerintah untuk infrastruktur justru sangat dikurangi.

Perusahaan swasta juga tak bersinergi baik dengan BUMN, dengan banyak anak perusahaan yang dilindungi. Akibatnya, perusahaan swasta kesulitan melakukan optimisasi.

Semestinya kebijakan fiskal mempunyai ruang yang memadai bagi kebijakan dengan pendekatan teknokrasi. Ini yang sebelumnya dilakukan dengan cukup baik selama ini.  

Sinergi antara politik dan teknokrasi dalam kebijakan fiskal difasilitasi. Bukan tujuan politik yang mengesampingkan teknokrasi. Kebijakan teknokratis tentu saja tidak dalam vakum, tapi dalam sinergi dan matriks politik representasi. Dengan begitu, stimulasi pada saat ekonomi melemah bisa dilakukan dengan lebih besar dan dini.

Jika program MBG lebih difokuskan pada siswa daripada keluarga miskin, sebagian anggarannya dapat direalokasikan untuk stimulasi ekonomi. Begitu pula dividen BUMN semestinya tidak seluruhnya diambil Danantara, tetapi sebagian tetap masuk anggaran negara untuk stimulasi. 

Sementara itu, kebijakan moneter terkungkung dalam bayangan kebijakan bank sentral AS, The Fed. Pertimbangan utama Bank Indonesia (BI) dalam kebijakan moneter adalah apa yang  dilakukan oleh The Fed. BI tidak bisa menurunkan suku bunga untuk stimulasi sendiri, tetapi mengikuti The Fed. Jika tidak, risiko nilai rupiah menjadi bertekuk lutut.

Semestinya kebijakan moneter membuka ruang bagi independensi, tidak saja dari pemerintah, tapi juga dari bayangan The Fed. Untuk itu, inflasi harus rendah dan ada iklim yang baik untuk aliran modal masuk. Peran BI dalam navigasi ekonomi ini pun haruslah rasional dan kuat.

BI tidak harus terus-menerus membeli obligasi pemerintah, yang merupakan pembiayaan defisit, tetapi lebih baik menurunkan suku bunga yang meningkatkan likuiditas ke seluruh pelaku ekonomi. Pasar modal juga terstimulasi dan mendorong lebih banyak perusahaan masuk ke pasar modal dalam tingkatan  lebih  tinggi.

Umar Juoro, Senior Fellow the Habibie Center dan LP3ES