Ekonomi Lebanon Mundur 15 Tahun akibat Setahun Konflik Bersenjata

BEIRUT, JUMAT — Pertumbuhan ekonomi Lebanon diperkirakan mundur 15 tahun karena konflik bersenjata antara Hizbullah dan Israel selama setahun terakhir. Kerugian ekonomi Lebanon ditaksir lebih dari 5 miliar dollar AS dengan nilai kerusakan infrastruktur miliaran dollar AS.

Dalam laporannya di Lebanon, Bank Dunia memberikan estimasi kerugian ekonomi Lebanon sebesar 5,1 miliar dollar AS (Rp 81 triliun) akibat kerusakan pada 8 Oktober 2023 hingga 27 Oktober 2024.

Konflik bersenjata di negara itu telah menyebabkan kerusakan pada bangunan fisik yang ditaksir senilai sedikitnya 3,4 miliar dollar AS. Sebagian besar kerugian tersebut terkonsentrasi di sektor perdagangan, pariwisata, perhotelan, dan pertanian.

Konflik di Lebanon juga telah merusak 99.209 rumah. Kerusakan bangunan ini terutama di wilayah Lebanon selatan, tepatnya di dekat perbatasan dengan Israel. Kerugian ditaksir mencapai 2,8 miliar dollar AS. Sekitar 81 persen rumah yang rusak dan hancur terletak di Distrik Tyre, Nabatiyeh, Saida, Bint Jbeil, dan Marjayoun.

”Biaya akhir kerusakan dan kerugian bagi Lebanon yang terkait dengan konflik tersebut diperkirakan akan jauh melebihi jumlah gabungan 8,5 miliar dollar AS yang diperkirakan dalam laporan tersebut,” demikian pernyataan bank dunia tersebut.

Dengan berbagai kerusakan itu, Bank Dunia memperkirakan konflik tersebut akan memangkas pertumbuhan PDB riil Lebanon setidaknya 6,6 persen tahun ini. Kondisi itu memperparah kondisi Lebanon yang sudah terpuruk dalam krisis ekonomi parah sejak 2019.

Krisis ekonomi ini telah membuat sebagian besar penduduk Lebanon jatuh miskin. ”Hal ini memperparah kontraksi ekonomi tajam yang sudah terjadi selama lima tahun terakhir. Ekonomi Lebanon sudah susut 34 persen dari PDB riil sehingga kehilangan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan 15 tahun,” kata Bank Dunia.

Sejauh ini, berbagai upaya mencapai gencatan senjata di Lebanon tak memberi hasil. Upaya terbaru datang dari Duta Besar AS untuk Lebanon Lisa Johnson, yang dikabarkan telah mengajukan rancangan usulan gencatan Israel-Hizbullah di Lebanon.

Usulan itu diserahkan kepada Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri pada Kamis (14/11/2024). Selama beberapa pekan terakhir, AS memang telah berupaya menjadi penengah gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, tetapi beragam upaya itu jalan di tempat.

Berri merupakan sekutu Hizbullah dan penghubung diplomasi kelompok itu. Usulan dari Johnson merupakan usulan tertulis pertama Washington dalam setidaknya beberapa pekan terakhir.

”Ini adalah rancangan untuk mendapatkan pengamatan dari pihak Lebanon,” kata salah satu sumber tanpa bersedia diungkap identitasnya, seperti dikutip Reuters.

Sejauh ini belum ada sumber yang dapat memberikan rincian tentang isi usulan tersebut. Tidak ada komentar langsung dari kedutaan AS di Beirut.

Sebagai gambaran, selama ini, prakarsa gencatan senjata berpusat pada implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1701. Resolusi tersebut menetapkan bahwa Lebanon selatan harus bebas dari senjata yang bukan milik negara Lebanon. Resolusi itu berhasil mengakhiri konflik antara Hizbullah dan Israel pada tahun 2006.

Gagasan bahwa Israel dapat menegakkan hukum kapan saja, itu tidak terpikirkan.

Kepala pasukan penjaga perdamaian PBB yang memantau wilayah selatan Lebanon mengatakan, salah satu solusi permanen untuk konflik Israel-Hizbullah adalah penempatan kembali pasukan Lebanon di bagian selatan Lebanon.

Tepatnya di perbatasan Lebanon dengan Israel yang menjadi pusat konflik bersenjata itu. Terlepas dari solusi apa pun yang dicapai dari konflik Hizbullah-Israel ini nantinya.

Setelah hampir setahun saling serang lintas batas di perbatasan Israel-Lebanon tersebut, konflik meningkat ditandai dengan langkah Israel menyerang Hizbullah di Lebanon sejak 23 September 2024.

”Penempatan kembali angkatan bersenjata Lebanon merupakan elemen yang sangat penting untuk penyelesaian yang langgeng,” kata Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix.

Bulan lalu, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengatakan, negaranya siap untuk meningkatkan kehadiran tentara di selatan dari sekitar 4.500 menjadi sedikitnya 11.500 tentara setelah gencatan senjata.

Rancangan proposal yang bocor dalam beberapa pekan terakhir juga mencakup rincian tentang mekanisme pemantauan yang dapat melibatkan negara lain di Lebanon. Lebanon sendiri menyatakan telah mendukung Resolusi DK PBB 1701 sebagai jalan keluar dari konflik bersenjata Hizbullah-Israel pada saat ini.

Namun, Israel menuntut hak untuk dapat menyerang Hizbullah jika mereka melanggar ketentuan gencatan senjata atau menimbulkan ancaman bagi Israel.

Dengan kata lain, Israel tetap ingin dapat melakukan serangan langsung di Lebanon apabila menilai Hizbullah telah melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Pejabat Lebanon mengatakan, klausul mengenai serangan langsung oleh Israel itu belum secara resmi diajukan ke Lebanon. Namun, usulan itu akan ditolak oleh Beirut.

”Gagasan bahwa Israel dapat menegakkan hukum kapan saja, itu tidak terpikirkan,” kata salah satu sumber politik Lebanon pada hari Kamis.

Pekan ini, Israel justru meningkatkan serangan di Beirut selatan. Dalam semalam saja pada Kamis, tiga gelombang serangan udara menghantam benteng Hizbullah. Serangan itu didahului oleh peringatan evakuasi dari Israel yang memberi tahu penduduk untuk segera pergi.

Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan, lebih dari 40 orang tewas dalam serangan Israel di selatan dan timur, termasuk di pusat pertahanan sipil di daerah Baalbek. Serangan Israel juga meningkat di sekitar Damaskus.

Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) melaporkan, 20 orang tewas dalam serangan tersebut, di antaranya adalah anggota Jihad Islam Palestina yang didukung Iran.

Kelompok Jihad Islam telah bertempur bersama Hamas melawan pasukan Israel di Gaza. Kelompok ini juga dikenal telah berperang dengan Israel sebelumnya.

Serangan berulang di Lebanon itu telah menyebabkan eksodus massal warga sipil dari daerah permukiman yang dulunya padat. Beberapa di antara pengungsi itu kembali pada siang hari untuk memeriksa rumah dan bisnis mereka.

Kementerian Kesehatan Lebanon mendata lebih dari 3.400 orang telah tewas di Lebanon sejak bentrokan dimulai tahun lalu. Sebagian besar di antaranya tewas oleh serangan Israel ke Lebanon pada 23 September 2024.

Di Suriah, serangan Israel meningkat di dekat perbatasan dengan Lebanon. Pihak Israel mengatakan mereka menargetkan situs milik Hizbullah yang didukung Iran.

Serangan udara di Suriah pada Kamis bertepatan dengan kunjungan resmi Ali Larijani, penasihat senior pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, ke Damaskus. Larijani bertemu dengan sekutu Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Seorang juru bicara militer Israel membenarkan serangan itu. ”Kami menyerang pangkalan militer Jihad Islam di Suriah,” katanya.

Rami Abdel Rahman, Kepala SOHR, mengatakan bahwa serangan udara yang diluncurkan bertepatan dengan kunjungan Larijani itu bisa dibaca sebagai pesan untuk Iran. ”Namun, kecil kemungkinan penasihat senior tersebut menjadi sasaran,” tambahnya.

Tuduhan Israel melakukan genosida di Gaza menguat. Komite Khusus PBB, Kamis, menyatakan, perang Israel di Gaza sesuai dengan ciri-ciri genosida.

Sebutan ”genosida” ini untuk pertama kalinya digunakan PBB terkait perang Gaza. Sejauh ini, Israel belum menanggapi laporan PBB yang menuduh serangannya mempunyai karakteristik genosida tersebut.

Sementara itu, Amerika Serikat, sekutu Israel, mengatakan tidak setuju dengan temuan komite PBB soal genosida. ”Kami pikir ungkapan dan tuduhan semacam itu tentu tidak berdasar,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel.

Sementara itu, pada hari yang sama, laporan Human Rights Watch (HRW) juga menyatakan, Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan mengusir paksa warga Gaza dari rumahnya.

Israel menyangkal dan mengatakan klaim HRW itu sepenuhnya salah. Israel bersikeras bahwa upaya di Gaza diarahkan semata-mata untuk membongkar kemampuan teror Hamas dan bukan pada rakyat Gaza.

Penilaian Komite Khusus PBB itu merujuk pada korban sipil yang massal, juga kondisi yang mengancam jiwa yang disengaja bagi warga Palestina. Penilaian ini didasarkan pada serangan Hamas ke Israel sejak 7 Oktober 2023 hingga kondisi pada Juli 2024.

Komite tersebut juga mengatakan, Israel melakukan pengepungan, pemblokiran bantuan, penyerangan terarah, dan pembunuhan warga sipil di Gaza. Hal-hal keji itu dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan kematian, kelaparan, dan cedera serius.

Serangan Israel tersebut dilakukan tanpa peduli pada perintah PBB dan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk meminimalkan dampak itu. ”Praktik perang Israel di Gaza konsisten dengan karakteristik genosida", kata komite tersebut.

Laporan itu juga menyebutkan Israel telah menggunakan kelaparan sebagai metode perang dan memberikan hukuman kolektif kepada penduduk Palestina.

Selain laporan itu, sebuah hasil pemeriksaan yang didukung PBB pada akhir pekan lalu memperingatkan bahwa kelaparan akan segera terjadi di Gaza utara. Lokasi ini menjadi sasaran serangan gencar Israel sejak awal Oktober.

Tuduhan ini bukan tuduhan pertama yang dilontarkan terhadap Israel. Afrika Selatan mengajukan kasus ke ICJ tahun lalu. Tuduhannya perang Gaza melanggar Konvensi Genosida PBB 1948. Tuduhan ini dibantah Israel.

”Serangan militer Israel tersebut telah memaksa sedikitnya 100.000 orang mengungsi dari Gaza utara ke kota Gaza dan daerah sekitarnya,” kata juru bicara badan pengungsi Palestina PBB Louise Wateridge.

Secara terpisah, HRW mengatakan, sebuah pernyataan oleh pejabat senior Israel yang memiliki tanggung jawab komando menunjukkan bahwa pengusiran paksa di Palestina dilakukan dengan sengaja. ”Pengusiran paksa itu merupakan bagian dari kebijakan negara Israel sehingga masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Nadia Hardman, peneliti HRW, mengutip laporan itu.

Pengusiran paksa itu merupakan bagian dari kebijakan negara Israel sehingga masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hardman mengatakan, temuan laporan setebal 172 halaman itu didasarkan pada wawancara dengan warga Gaza yang mengungsi, citra satelit, dan pelaporan publik yang dilakukan hingga Agustus 2024.

Israel membantah dan mengatakan pengusiran itu dibenarkan demi keselamatan warga sipil atau demi kepentingan militer. Israel juga menyasar HRW selalu salah dalam menilai Israel.

”Berkali-kali retorika Human Rights Watch mengenai tindakan Israel di Gaza sepenuhnya salah dan tidak sesuai dengan kenyataan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Oren Marmorstein di X.

Hardman mengatakan, Israel tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran kelompok bersenjata untuk membenarkan pengusiran warga sipil dari lokasi tempat tinggalnya.

Untuk sepenuhnya mematuhi hukum humaniter internasional, Israel harus bisa menunjukkan setiap kali bahwa pengusiran warga sipil adalah satu-satunya pilihan.

Menurut data PBB, hingga Oktober 2024, terdapat sekitar 1,9 juta warga Palestina yang mengungsi di Gaza. Jumlah ini menyusut dari populasi resmi Gaza sebelum perang Gaza pada 7 Oktober 2023, yaitu 2,4 juta jiwa.

Salah satu pengungsi dari kota utara Beit Hanun, Iman Hamad (41), menuturkan, dirinya telah dipaksa pindah lebih dari 10 kali. ”Saya dulu berpikir mereka ingin menggusur kami. Sekarang saya sadar bahwa mereka ingin membunuh dan memusnahkan kami,” kata ibu rumah tangga itu.

Laporan PBB yang dipublikasikan pada Kamis itu juga mendokumentasikan bagaimana serangan bom Israel di Gaza telah menghancurkan layanan penting, menimbulkan bencana lingkungan, dan pada akhirnya berakibat pada kesehatan yang berkelanjutan. (AP/AFP/REUTERS)