Ekonomi Ramadhan: Menjaga Konsumsi di Tengah Daya Beli Lesu

Ramadhan sudah tiba. Rak minimarket dipenuhi sirop, kurma, dan biskuit kalengan. Iklan produk khas Ramadhan muncul di mana-mana. Seperti tahun-tahun sebelumnya, konsumsi diprediksi melonjak, tapi kali ini daya beli masyarakat sedang diuji.

Ramadhan bukan hanya bulan ibadah, melainkan juga momentum sosial dan ekonomi. Konsumsi rumah tangga melonjak, pelaku usaha menikmati peningkatan penjualan.

Karyawan mendapat tunjangan hari raya (THR) dan kelompok kurang mampu juga merasakan manfaat dari meningkatnya pengeluaran sosial. Layaknya air pasang yang mengangkat semua kapal, Ramadhan membawa berkah bagi semua lapisan masyarakat.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB) Indonesia, mencapai 54,04 persen di 2024 (BPS).

Data PDB triwulanan Indonesia menunjukkan pertumbuhan tertinggi biasanya terjadi pada triwulan II, bertepatan dengan Ramadhan. Ramadhan memang seharusnya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah telah berupaya maksimal menjaga daya beli. Hasilnya, inflasi terjaga sepanjang 2024 (1,57 persen year on year/yoy), bahkan berlanjut pada Januari 2025 (0,74 persen).

Namun, situasi ekonomi domestik masih cukup menantang. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi 2024 hanya 5,03 persen, sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabungan rumah tangga menurun ketimbang tahun sebelumnya, bahkan sudah turun 23 persen dibandingkan dengan 2020. Fenomena ini akan membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam berbelanja selama Ramadhan.

Perilaku konsumen Indonesia selama Ramadhan didorong oleh dua motivasi utama: utilitarian (kebutuhan pokok dan keperluan ibadah) serta hedonistik (fashion, parsel, hiburan, dan elektronik).

Riset Nielsen (2024) menunjukkan masyarakat Indonesia cenderung lebih royal saat momen hari besar.

Senada dengan hal ini, biasanya terjadi pergeseran pola konsumsi menjadi lebih inelastis terhadap harga. Mengambil contoh barang kebutuhan pokok, konsumen akan tetap membeli daging sapi atau ayam meski harganya naik.

Berbagai laporan juga menunjukkan peningkatan penggunaan internet dan media sosial selama Ramadhan. Waktu utama belanja daring juga cenderung melebar ke periode antara buka puasa dan sahur. Konsumsi konten digital jelas akan meningkat, memberikan peluang bagi sektor swasta untuk meningkatkan eksposur produk.

Sisi terangnya, konsumen Indonesia masih optimistis. Pada Januari 2025, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) tetap terjaga di level optimistis, 127,2. Konsumen cenderung memiliki ekspektasi positif terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Kunci pertama agar Ramadhan menjadi katalis yang optimal adalah dengan memahami pergeseran perilaku konsumen. Dari situ, dorongan (nudge) ke konsumen bisa dilakukan dengan efektif.

Kunci kedua, mengelola optimisme konsumen. Optimisme akan tumbuh jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan primer. Artinya, barang kebutuhan pokok harus terjaga kecukupan pasokan ataupun stabilitas harganya.

Kebijakan jaminan harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat petani akan meningkatkan optimisme masyarakat yang menggantungkan usaha pada sektor primer tersebut. Jika efektif, kebijakan ini akan berdampak besar pada pendapatan dan daya beli 28 juta rumah tangga petani.

Delapan stimulus ekonomi yang baru saja diumumkan pemerintah dapat menjadi faktor pendorong konsumsi jika diimplementasikan dengan tepat. Berbagai diskon (tarif tol dan tiket pesawat) serta festival belanja (BINA Diskon, Friday Mubarak) dapat mengerek mood positif konsumen.

Kita perlu mengamplifikasi momentum keagamaan dan sosial Ramadhan di ruang publik. Komunikasi publik dengan emosi positif, seperti gembira, antusias, dan semangat Ramadhan perlu dilakukan dengan masif.

Bagaimanapun eksekusi adalah kunci. Tanpa langkah nyata, momentum ekonomi Ramadhan yang seharusnya menjadi katalis terlewat begitu saja. Semua kalangan seharusnya kebagian berkah bulan Ramadhan. Seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang tak membiarkan seorang anak yatim bersedih di momen Idul Fitri.

Irfan Kurniawan, Analis Perdagangan pada Kementerian Perdagangan