Ekonomi Sedang Sulit, Bagaimana Cara Kelas Menengah Berkelit?

Seburuk apa sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia?

Beberapa indikator makroekonomi pada awal 2025 menunjukkan perekonomian Indonesia tengah menghadapi tekanan, dari eksternal maupun domestik.

Pelemahan itu setidaknya terlihat lewat empat indikator, yakni deflasi, tertekannya nilai tukar rupiah, amblasnya pasar saham, serta anomali penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) secara berturut-turut pada Januari dan Februari 2025 mengalami deflasi secara bulanan.

Pada Februari 2025, deflasi bahkan turut terjadi secara tahunan, yaitu 0,09 persen. Terakhir kali deflasi tahunan terjadi adalah 25 tahun lalu, tepatnya Maret 2000 sebesar 1,10 persen.

Di sisi lain, pergerakan nilai tukar rupiah berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada awal tahun dalam kisaran Rp 16.200-Rp 16.500 per dollar AS, bahkan sempat menyentuh level Rp 16.575 per dollar AS pada 28 Februari 2025. Terakhir kali rupiah terpukul hingga level Rp 16.500 per dollar AS adalah lima tahun silam.

Tak hanya itu, pada pengujung Februari 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut amblas hingga ke level 6.300 atau terkoreksi 5 persen dibandingkan penutupan perdagangan pada pekan sebelumnya. Ini sekaligus menjadi catatan terendah sejak 2021.

Keuangan negara juga tidak baik-baik saja. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi APBN 2025 hingga Februari 2025 telah mencatat defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ini terhitung anomali, sebab APBN biasanya masih mengalami surplus pada awal tahun, kecuali ada krisis ekonomi. Anomali itu antara lain disebabkan oleh anjloknya penerimaan pajak.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, sejumlah indikator itu mengindikasikan kondisi perekonomian tengah memburuk. Alih-alih menangani pelemahan ekonomi dengan tepat, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru menambah persoalan.

Situasi itu akan membuat pertumbuhan ekonomi tahun ini berpotensi lebih rendah dari perkiraan atau di bawah 5 persen. ”Alih-alih mengakselerasi pertumbuhan lebih tinggi sesuai harapan, berbagai kebijakan justru dapat menekan pertumbuhan ekonomi,” katanya, Kamis (13/3/2025).

Bagaimana kondisi finansial dan daya beli kelas menengah saat ini?

Deflasi bulanan dan tahunan yang terjadi selama awal 2025, bahkan menjelang Ramadhan, mengindikasikan rendahnya tingkat permintaan atau melemahnya daya beli masyarakat.

Secara historis, dari tahun ke tahun, konsumsi masyarakat biasanya meningkat menjelang Ramadhan, yang semestinya mendorong inflasi dan bukan deflasi.

Sebagai perbandingan, tahun lalu saat Ramadhan dimulai pada 11 Maret 2024, BPS mencatat tingkat inflasi bulanan 0,37 persen pada Februari 2024.

Pemerintah beralasan deflasi disebabkan oleh kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang diberikan selama periode Januari-Februari 2025.

Namun, sejumlah kalangan menilai ada faktor pelemahan daya beli yang turut berkontribusi pada deflasi jelang Ramadhan. Peneliti Ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai, tanpa diskon tarif listrik sekalipun, secara nominal angka inflasi tahunan akan tetap di titik terendah.

Pasalnya, deflasi tahunan saat ini mencakup pula deflasi bulanan yang sudah terjadi selama lima bulan berturut-turut pada 2024, yakni sejak Mei (0,03 persen), Juni (0,08 persen), Juli (0,18 persen), Agustus (0,03 persen), dan September (0,12 persen).

”Kondisi yang melatarbelakangi deflasi selama satu tahun terakhir adalah daya beli masyarakat yang masih rendah karena pendapatan yang terbatas,” ujarnya, Selasa (11/3/2025).

Lesunya daya beli antara lain didorong oleh penyusutan jumlah lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, PHK selama 2024 meningkat 20,21 persen dibandingkan dengan 2023. Adapun pada dua bulan pertama 2025, fenomena PHK masih berlangsung di sejumlah industri padat karya.

Pada saat yang sama, kenaikan harga kebutuhan pokok menekan kelas menengah. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), rata-rata penghasilan bersih masyarakat hanya meningkat 15 persen selama 2017-2023, sedangkan IHK naik lebih tinggi, yakni 18,5 persen.

Selain itu, pelemahan daya beli juga terjadi akibat turunnya jumlah populasi kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir. Data BPS menunjukkan, populasi kelas menengah menyusut signifikan, dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024.

Solusi apa yang sejauh ini ditempuh sebagian warga untuk berkelit dari situasi sulit?

Tekanan ekonomi membuat sebagian kelas menengah tak dapat mengelak dari tawaran berutang, baik dari teman dan keluarga, perbankan maupun pinjaman daring.

Platform seperti buy now pay later (BNPL) dan pinjaman daring belakangan ini menjadi solusi cepat ketika layanan perbankan mensyaratkan administrasi yang cenderung sukar.

Kondisi itu tampak dari meningkatnya penyaluran kredit oleh BNPL dan pinjaman daring. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit BNPL per Januari 2025 tercatat sebesar Rp 26,69 triliun atau tumbuh 44,19 persen secara tahunan. Ini terdiri dari BNPL perusahaan pembiayaan Rp 7,12 triliun dan BNPL perbankan Rp 22,57 triliun.

Sementara itu, saldo pembiayaan oleh industri pinjaman daring alias fintech peer to peer lending per Januari 2025 tercatat p 78,5 triliun atau tumbuh 29,94 persen secara tahunan. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang tumbuh 29,14 persen secara tahunan.

Peningkatan tersebut juga terjadi di kredit rumah tangga oleh perbankan. Per Desember 2024, kredit rumah tangga perbankan tercatat Rp 1.836 triliun atau tumbuh 10,38 persen secara tahunan. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2023 yang tumbuh 9,17 persen secara tahunan.

Kelas menengah juga marak memakai tabungan untuk menyambung hidup, hingga melahirkan istilah populer ”mantab” alias makan tabungan.

Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) turun dari 16,7 persen pada Februari 2024 menjadi 14,7 persen pada Februari 2025. Di sisi lain, rerata pendapatan untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) masyarakat meningkat, dari 73 persen pada Februari 2024 menjadi 74,7 persen pada Februari 2025.

Direktur Eksekutif Information Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengingatkan, di balik kemudahan pinjaman instan, ada risiko yang harus dipahami.

Meski pengajuannya lebih mudah dari kredit perbankan, bunga kredit yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Besaran suku bunga kredit tersebut benar-benar harus dipertimbangkan oleh masyarakat, lantaran berpotensi akan menjadi beban dan berujung gagal bayar.

(4) Apa yang semestinya dilakukan kelas menengah untuk bertahan?

Setidaknya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, mulai dari mengatur keuangan hingga memilih instrumen investasi. Langkah mengatur keuangan dimulai dari mengidentifikasi pengeluaran rutin sehari-hari, antara untuk kebutuhan, keinginan, dan untuk ditabung.

Idealnya, anggaran untuk kebutuhan, seperti tempat tinggal, makanan, utilitas, dan pembayaran cicilan, mengambil porsi 70-85 persen dari total penghasilan. Kemudian, sebesar 5-10 persen dari total penghasilan untuk keinginan, seperti hiburan, hobi, dan olahraga.

Setelah itu, porsi 10-20 persen dari total penghasilan dapat dialokasikan untuk ditabung, untuk dana darurat, serta untuk berinvestasi. Prinsip-prinsip dasar tersebut akan sangat membantu warga kelas menengah dalam mengelola keuangannya.

Head of Deposit and Wealth Management UOB Indonesia Vera Margaret berpendapat, dibutuhkan juga kesadaran menahan keinginan untuk sesuatu yang lebih penting. Belakangan, sejak 2025, muncul gerakan untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan mendorong gaya hidup minimalis (no buy challenge).

Berdasarkan survei daring Snapchart, 68 persen dari total 1.236 responden menyatakan telah berpartisipasi dalam no buy challenge sebagai bagian dari strategi untuk menyiasati ketidakpastian ekonomi. Sebagian besar di antara mereka lebih memilih untuk beralih pada produk atau jenama barang yang lebih murah alias substitusi.

”Dari hasil survei yang dilakukan lintas kelas, mulai dari yang bawah, tengah, hingga atas, semuanya berpendapat, ya, saya perlu melakukan no buy challenge. Saya seharusnya enggak beli barang yang saya enggak perlu. Saya seharusnya enggak jajan kalau saya sudah makan siang,” katanya dalam sesi diskusi di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Setelah mampu mengatur keuangannya, langkah selanjutnya ialah menabung dan berinvestasi. Dalam hal ini, investasi dapat menjadi salah satu pilihan bagi warga kelas menengah ketika menghadapi inflasi atau kenaikan harga.

”Dalam kondisi sekarang, dengan kecenderungan tingkat suku bunga turun, produk investasi yang ramai dipilih adalah obligasi, ujar Vera.