PEMBANGUNAN

Ekonomi Tumbuh, tetapi Hidup Semakin Sulit

Narasi mengenai keadilan ekonomi dengan konsistensi kebijakan merupakan kunci untuk terus menghidupkan harapan di tengah masyarakat.

04 Jun 2026 08:00 WIB · Artikel Opini

Kompas/Heryunanto

Oleh Tata Mustasya

Polemik mengenai ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,61 persen year on year pada kuartal I-2026 menunjukkan satu hal: ekonomi bergerak, tetapi masyarakat merasa hidup semakin sulit. Pada saat konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah naik, impitan hidup, terutama bagi kelas menengah, terasa melelahkan.

Situasi ini bukan merupakan hal baru, salah satunya terjadi di Chile yang sering disebut dengan ”Chilean paradox”. Statistik dan fundamental ekonomi Chile terlihat baik-baik saja, tetapi kelas menengah rapuh. Hal ini disebabkan, antara lain, kenaikan biaya hidup dan kesenjangan sosial ekonomi.

Pendapatan domestik bruto (PDB) Chile sebesar 16.000 dolar AS/kapita atau sekitar tiga kali lipat Indonesia sebesar 4.700 dolar AS/kapita mengindikasikan Indonesia bisa jauh lebih rentan dibandingkan Chile. Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo Subianto tidak bisa menganggap enteng persoalan ketidakpuasan ekonomi, bahkan yang sangat subyektif sekalipun.

Terdapat tiga sumber kelelahan masyarakat saat ini. Pertama, perubahan pola konsumsi yang melahirkan paradoks dampak. Di satu sisi, kenaikan konsumsi merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi, dengan lebih dari separuh PDB Indonesia ditopang konsumsi. Di sisi lain, hal ini memperburuk ”kelelahan” masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Beberapa hal yang terlihat adalah mahalnya biaya pendidikan berkualitas dan kepemilikan kendaraan bermotor yang cenderung menjadi ”wajib” bagi kelas menengah. Segala sesuatu menjadi berbayar, termasuk kebutuhan air minum. Perubahan pola konsumsi juga melahirkan sumber kelelahan lain, yaitu kerusakan lingkungan, misalnya sampah dan polusi udara yang telah menimbulkan masalah kronis di banyak daerah dan kota.

Faktor kedua adalah kebijakan ekonomi domestik dan situasi geopolitik internasional. Kebijakan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir telah memperburuk kesenjangan ekonomi dengan memberikan insentif bagi bisnis ekstraktif, seperti batubara dan sawit.

Pada saat bersamaan terjadi kenaikan harga rumah yang membuat kepemilikan aset primer sulit dijangkau, banyaknya beban pajak bagi kelas menengah tanpa diimbangi oleh akuntabilitas pemerintah, dan praktik korupsi yang memengaruhi efisiensi ekonomi. Selanjutnya, krisis geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga energi menambah ketidakpastian ekonomi.

Perubahan ekonomi global secara fundamental merupakan faktor ketiga. Digitalisasi dan kecerdasan buatan sedang mengubah struktur pasar kerja. Hal tersebut akan membuat jutaan tenaga kerja di Indonesia, termasuk usia muda, menjadi tidak relevan.

Harari (2024) menjelaskan bagaimana kecerdasan buatan menciptakan tantangan hilangnya pekerjaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada saat revolusi industri di abad ke-20, disrupsi terjadi dalam bentuk perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan dalam tahap transformasi struktural selanjutnya dari sektor industri ke sektor jasa.

Kecerdasan buatan belum pasti menyediakan pekerjaan pengganti. The Economist dalam berita utama berjudul ”The Apocalypse” memaparkan bagaimana AI tidak akan menjadi kiamat total bagi pekerjaan, tetapi dapat melahirkan kesenjangan dan transisi yang merugikan pekerja.

Ilustrasi

Pengambil kebijakan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil harus mampu mengelola ketegangan yang akan terus terjadi antara pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan. Mengutip Amartya Sen, pembangunan seharusnya melahirkan perluasan kebebasan bertindak dan memilih untuk menjalani kehidupan yang berharga. Hal ini menjelaskan kenapa pertumbuhan sekarang menimbulkan kelelahan: dia tidak memperluas, tapi mempersempit pilihan.

Terdapat empat hal pokok yang harus menjadi pertimbangan kebijakan di berbagai sektor. Pertama, meningkatnya biaya kebutuhan hidup yang menghilangkan kebebasan memilih dan bertindak. Kedua, kesenjangan ekonomi yang merusak kohesi sosial.

Ketiga, pekerjaan yang layak untuk generasi muda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) mencapai 17 persen pada tahun 2024 atau 3-4 kali lipat tingkat pengangguran usia di atasnya.

Keempat, kelestarian lingkungan sehingga masyarakat memperoleh air bersih secara gratis dan udara bersih. Suhu yang semakin panas akibat krisis iklim juga merugikan pekerja luar ruang dan membuat sebuah daerah menjadi tidak layak tinggal.

Narasi mengenai keadilan ekonomi dengan konsistensi kebijakan merupakan kunci untuk terus menghidupkan harapan di masyarakat. Hal ini harus dibarengi dengan penciptaan titik-titik ekonomi produktif hingga ke tingkat desa. Ekoturisme, ritel lokal, serta industri dan pertanian rakyat merupakan kunci perputaran ekonomi di daerah, selain tentu saja kita memerlukan industri manufaktur besar.

Hal lainnya ialah sistem perpajakan yang lebih adil bagi kelas menengah. Dengan ruang demokrasi yang luas, berbagai kebijakan tersebut akan mencapai tujuan pembangunan sebenarnya: tumbuh dan bahagia.

Tata Mustasya, Direktur Eksekutif SUSTAIN


Kerabat Kerja

Penulis:

Tata Mustasya
 | 

Editor:

Neli Triana
 | 

Penyelaras Bahasa:

Nur Adji