Delapan dekade sejak kelahirannya sebagai fondasi bangsa, Pancasila kini dihadapkan pada tantangan besar, dari krisis keteladanan hingga pengaruh globalisasi.
02 Jun 2025 06:05 WIB · Riset
Pada 1 Juni 2025, Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia serta fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah berusia 80 tahun. Selama itu, Pancasila telah melalui berbagai tantangan. Nilai-nilainya yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial diharapkan selalu menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun, di tengah pesatnya perubahan zaman dan gempuran globalisasi, apakah nilai-nilai Pancasila masih membumi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia?
Secara umum, hasil jajak pendapat Kompas mencatatkan mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap penting nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah kehidupan bernegara. Mayoritas responden (86,3 persen) menyatakan, nilai-nilai Pancasila masih diterapkan dalam keseharian mereka meski sebagian besar mengaku sudah jarang melihat atau mengalaminya langsung.
Pengakuan soal sudah jarangnya Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diungkap oleh 46 persen responden. Sementara 40,3 persen lainnya menyatakan masih sering melihat atau mengalami praktik-praktik penerapan Pancasila. Namun, ada 11,2 persen responden yang merasa nilai-nilai Pancasila sudah mulai ditinggalkan.
Menariknya, dari kelompok responden yang paling banyak menyuarakannya, nilai-nilai Pancasila sudah mulai ditinggalkan berasal dari kelompok generasi Z (berusia 17-27 tahun). Separuh lebih responden yang memandang Pancasila cenderung sudah ditinggalkan merupakan gen Z.
Praktik nyata pengamalan Pancasila yang tak selalu hadir di tengah masyarakat kian diperparah dengan terkikisnya keteladanan oleh kelompok elite negeri ini. Persepsi masyarakat pada para elite (pemimpin, pejabat, tokoh masyarakat, dan lainnya) dalam mengamalkan Pancasila cenderung skeptis. Ini terbaca dari sebagian besar responden (43,7 persen) yang menilai ”sama saja” pengamalan Pancasila di tingkat elite.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/06/01/a66be0b8-c026-4b0c-8103-c31f317123f5_png.png)
Sebanyak 26,3 persen responden menilai para elite menerapkan Pancasila dengan lebih baik. Namun, 25 persen justru menilai buruk. Hal ini mengindikasikan, ada keraguan masyarakat terhadap kelompok elite dalam memaknai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, nilai-nilai luhur Pancasila hanya bisa bermakna jika dihidupi secara kolektif, terutama oleh para pemimpin. Namun, ketika para elite gagal menunjukkan keteladanan, rakyat bisa kehilangan kepercayaan.
Temuan ini mengindikasikan adanya jarak antara harapan dan praktik nilai Pancasila, terutama pada level pemimpin. Ketika keteladanan dari para figur publik melemah, masyarakat bisa kehilangan arah dan kepercayaan pada nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Hal ini menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda yang merasa nilai-nilai Pancasila sudah ditinggalkan. Sementara tantangan yang dihadapi semakin berat di era globalisasi.
Kekhawatiran pada eksistensi Pancasila ini tampak dari jawaban atas pertanyaan, apa tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi?
Memasuki era globalisasi, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan baru dalam menjaga eksistensi dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, secara umum ada tiga tantangan utama yang paling banyak disebut responden.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/06/01/3f84dd42-df19-407d-9c8c-bf32b8768ed9_jpg.jpg)
Pengaruh teknologi dan media digital disebut 34,5 persen responden akan membawa dampak dan jadi tantangan bagi pengamalan Pancasila. Ini terutama terkait penyebaran hoaks ataupun ujaran kebencian yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tak dapat dimungkiri, semakin mudah dan terbukanya akses informasi, semakin cepat dan besar pula potensi masuknya disinformasi yang dapat menyebabkan polarisasi sosial hingga menimbulkan konflik.
Tantangan berikutnya yang diserukan 34,3 persen responden adalah penyimpangan kekuasaan dan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang merusak rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Tantangan ini sejalan dengan melemahnya keteladanan para elite yang dirasakan masyarakat.
Berita korupsi sudah jadi konsumsi sehari-hari masyarakat. Laporan Penindakan Kasus Korupsi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, lima tahun terakhir (2019-2023), tren jumlah kasus dan tersangka korupsi terus meningkat. Tahun 2023, ICW mencatat ada 791 kasus dan 1.695 tersangka korupsi selama lima tahun itu. Tersangka terbanyak (26 persen) berlatar belakang swasta. Lalu pegawai pemerintahan, mulai dari level desa hingga pejabat pemerintahan pusat, termasuk aparat penegak hukum.
Jika ditelisik dari pendapat gen Z, penyimpangan kekuasaan dan praktik KKN justru jadi tantangan yang mendapat sorotan utama. Ini disampaikan oleh hampir separuh (49,7 persen) dari jumlah responden generasi itu. Tak mengherankan jika mereka khawatir dengan eksistensi Pancasila.
Tantangan terbesar lainnya yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ialah minimnya pemahaman dan pendidikan Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda. Ini jadi perhatian 30,6 persen responden. Temuan ini mengonfirmasi ada krisis literasi ideologi di kalangan generasi muda. Penguatan pendidikan Pancasila di semua level pendidikan pun menjadi keniscayaan.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/06/01/f9ba434c-ed5e-4dd5-90e7-9818f9b3a5bb_png.png)
Potret hasil jajak pendapat menunjukkan, publik justru lebih mengkhawatirkan tantangan utama yang bersifat internal, terutama terkait integritas dan pendidikan. Meski demikian, tantangan eksternal seperti pengaruh teknologi dan media digital, pengaruh budaya asing dan ideologi baru, perilaku diskriminatif, intoleransi, ataupun radikalisme juga dianggap signifikan.
Di sisi lain, masyarakat tetap optimistis dengan masa depan Indonesia sebagai negara yang plural dan berdasarkan Pancasila. Optimisme ini ditunjukkan oleh mayoritas responden (94,3 persen) yang menilai Pancasila adalah satu- satunya ideologi terbaik bagi Indonesia. Hampir tiga perempat responden juga yakin pemerintah mampu mengatasi tantangan yang dapat menggerus pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tentu, keyakinan ini membutuhkan pembuktian nyata dengan kerja-kerja pemerintah di lapangan.
Pada akhirnya, Pancasila akan terus diuji oleh zaman. Guna menghadapi ujian itu, menghidupkan terus-menerus pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata harus terus digelorakan seperti semangat yang hadir dari tema peringatan hari lahir ke-80 Pancasila di 2025 ini: ”Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.
Penulis:
MB DEWI PANCAWATIEditor:
Anita YossiharaPenyelaras Bahasa:
Kusnadi .