El Nino 2026: Pendekatan Spasial untuk Siasati Tekanan Inflasi Pangan

Pada Maret 2026, harga tomat di Sulawesi Selatan meningkat 34,60 persen dan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi bulanan provinsi tersebut. Namun, pada periode yang sama, harga tomat di Sumatera Barat justru turun hingga 24,90 persen dan menjadi komoditas utama penyumbang deflasi. Satu komoditas, tetapi menunjukkan dinamika yang sangat berbeda antarwilayah.

Fenomena ini bukan kejadian sesaat, melainkan pola berulang dalam inflasi pangan Indonesia yang bersifat spasial. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi geografi, pola produksi dan konsumsi, hingga kondisi iklim lokal. Karena itu, pengendalian inflasi pangan membutuhkan kebijakan yang mengintegrasikan perspektif kewilayahan. Urgensi pendekatan ini semakin menguat seiring meningkatnya tekanan inflasi pangan yang asimetris, terutama dalam menghadapi ancaman El Nino 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino 2026 akan memicu musim kemarau yang lebih panjang dan kering dari biasanya. Saat ini, sekitar 7 persen zona musim telah memasuki kemarau dan jumlahnya akan meningkat signifikan pada April hingga Juni 2026. Sebanyak 325 zona musim atau 46,5 persen wilayah diperkirakan mengalami awal kemarau lebih cepat, dengan puncak pada Agustus 2026 di sekitar 61,4 persen wilayah. Selain itu, sekitar 64,5 persen zona musim diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal.

BRIN menguatkan proyeksi tersebut dengan menyebut potensi El Nino ”Godzilla” pada 2026. Dampaknya tidak seragam. Wilayah Jawa dan Bali–Nusa Tenggara diperkirakan mengalami kekeringan lebih parah, berisiko menekan produksi di lumbung padi nasional di Pantura Jawa. Sebaliknya, wilayah timur laut, seperti Sulawesi, Halmahera, dan Maluku, berpotensi mengalami curah hujan tinggi dan banjir. Sementara itu, Sumatera dan Kalimantan menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi ini menegaskan pentingnya pengendalian inflasi berbasis kedaerahan. Kebijakan seragam tidak efektif tanpa penyesuaian lokal. Pengalaman sebelumnya menunjukkan dampak El Nino terhadap produksi pangan signifikan. Pada 2023, produksi beras turun sekitar 645.090 ton. Produksi jagung pipilan juga menurun 10,03 persen secara tahunan. Penurunan ini mendorong inflasi pangan bergejolak. Inflasi volatile food tercatat 6,73 persen (yoy) pada Desember 2023 dan meningkat hingga 10,33 persen (yoy) pada Maret 2024, dipicu gagal panen pada semester II-2023.

Karena itu, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) perlu diperkuat. Pendekatan kolaboratif ini terbukti efektif menahan gejolak harga di berbagai daerah, terutama ketika tekanan berasal dari faktor iklim yang berbeda antarwilayah.

Di Jawa dan Bali-Nusa Tenggara, prioritas kebijakan perlu difokuskan pada penyesuaian jadwal tanam berbasis prakiraan iklim, penguatan cadangan pangan, dan kelancaran distribusi antardaerah. Pemantauan produksi sejak fase awal menjadi penting agar intervensi pasar dapat dilakukan sebelum tekanan harga muncul di tingkat konsumen.

Di Sumatera dan Kalimantan, kemarau panjang berpotensi menurunkan debit air untuk irigasi, terutama di sentra produksi seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Risiko gagal panen meningkat, diikuti potensi gangguan distribusi akibat kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, pengelolaan air dan kelancaran logistik harus menjadi fokus utama kebijakan daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi, seperti sistem irigasi hemat air dan pemantauan berbasis data satelit, dapat membantu meningkatkan ketahanan produksi di tengah tekanan iklim.

Sementara itu, di Sulawesi dan Maluku-Papua, tantangan inflasi bersifat paradoksal. Sebagian wilayah berpotensi mengalami hujan lebat dan banjir, sementara wilayah lain, seperti Sulawesi Selatan, menghadapi kekeringan. Kondisi ini menuntut penguatan konektivitas logistik dan redistribusi pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit agar stabilitas harga tetap terjaga. Penguatan infrastruktur transportasi dan sistem logistik dingin juga menjadi penting untuk menjaga kualitas komoditas pangan yang mudah rusak.

Dengan pendekatan spasial, pengendalian inflasi pangan di tengah iklim ekstrem tidak lagi sekadar upaya stabilisasi harga jangka pendek. Hal itu telah menjadi bagian dari tata kelola ekonomi yang menuntut respons adaptif, koordinasi lintas wilayah, serta ketepatan membaca dinamika lokal agar kebijakan yang diambil efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh kemampuan distribusi dan manajemen risiko berbasis wilayah. Pada akhirnya, keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kualitas data, serta kecepatan respons pemerintah dalam membaca perubahan dinamika di lapangan. Hal ini sekaligus menuntut penguatan kapasitas kelembagaan daerah agar mampu bertindak cepat dan tepat.

Muhamad Rifki Maulana Manajer Departemen Regional Bank Indonesia