Macron: Standar Ganda Membahayakan Perdamaian Dunia

SINGAPURA, JUMAT — Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam pidato pembuka Shangri-La Dialoge di Singapura, Jumat (30/5/2025), mengatakan, memberlakukan standar ganda sangat berbahaya dalam menyikapi konflik dan perubahan di dunia.

”Keamanan dan perang jangan hanya dilihat dari dekat tidaknya suatu konflik dari perbatasan negara. Seperti Perang Ukraina, dilihat hanya sebagai perang di Eropa tanpa kepedulian dunia, akan berbahaya. Bagaimana jika terjadi kejadian serupa di Taiwan dan Filipina,” kata Macron tanpa menjelaskan konflik antarnegara mana yang bisa terjadi.

Macron mengatakan, dia mendengar di Afrika dan Amerika Latin bahwa terkait perang di Gaza, Amerika Serikat dan Eropa dinilai membiarkan Israel bertindak semaunya.

Demi menghindari standar ganda, Macron menambahkan, Perancis dan Eropa harus segera mengakui Palestina dan pihak lainnya (Israel) demi menjamin arsitektur keamanan Timur Tengah. Menurut dia, perang dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza tidak bisa diabaikan.

”Kita kecam Hamas, tuntut bebaskan sandera, kita mendesak gencatan senjata. Terima kasih, AS, Mesir, Jordania. Kita tetap harus mengupayakan gencatan senjata serta mengakui Palestina dan pengakuan mutual (Israel) demi arsitektur keamanan kawasan,” paparnya.

”Jika mengabaikan Gaza, itu berarti tindakan standar ganda yang menjatuhkan kredibilitas dan ketertiban dunia,” ujar Macron menegaskan.

Persoalan standar ganda lainnya, kata Macron, adalah persoalan pembangunan yang berkelanjutan dan penanganan masalah kesehatan. Dia mencontohkan, pandemi Covid-19 membawa dampak pada keamanan dan ketahanan sebuah negara.

”Negara kaya melakukan standar ganda jika tidak melakukan investasi terkait iklim, keragaman hayati, dan kesehatan. Hal-hal ini dapat memicu krisis keamanan baru,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dunia saat ini dalam risiko terbelah akibat kekuatan besar yang mendesak negara-negara harus memihak. Kondisi tersebut justru menghancurkan tata tertib dunia dan berbagai lembaga yang dibangun pasca-Perang Dunia II untuk menjaga keamanan dan ketertiban dunia di bidang kesehatan, ekonomi, dan hak asasi manusia.

Macron menggarisbawahi, tantangan lain yang muncul saat ini adalah persoalan ekonomi dan menjaga stabilitas. Kompetisi Amerika Serikat-China berdampak pada negara-negara lain.

”Tanpa memihak salah satu, Perancis adalah teman dan sekutu AS. Perancis juga bekerja sama dengan China walau terkadang berkompetisi di hal-hal tertentu. Perancis akan tetap seperti itu. Perancis menjaga otonomi strategis,” kata Macron menegaskan.

Dia menekankan, Perancis tetap dekat dengan Eropa dan Indo-Pasifik. Perancis mau bekerja sama, tetapi tidak mau tergantung dan diperintah pihak lain.

Macron menjelaskan, Perancis akan tetap menjadi mitra strategis Indo-Pasifik. ”Kami memiliki satu juta penduduk Perancis di Mayotte, Reunion (di dekat Madagaskar), Kaledonia Baru (di dekat Australia), hingga Polinesia Perancis. Ada 8.000 personel militer Perancis di kawasan ini. Perancis yang Eropa berkomitmen pada hubungan strategis Indo-Pasifik,” kata Macron.

Pada Mei 2024, Perancis kewalahan menghadapi kerusuhan warga asli Kanak di Kaledonia Baru yang menuntut kemerdekaan tanah air mereka dari Perancis.

Direktur Eksekutif International Institute for Security Studies (IISS) Bastian Giegerich mengatakan, melalui kepemimpinan Macron, Perancis menjadi negara Eropa pertama yang mengadopsi strategi Indo-Pasifik. Hubungan Perancis dengan kawasan ini memiliki banyak sisi, mulai dari wilayah luar negerinya hingga peran globalnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

IISS berharap Macron mengartikulasikan perspektif dan strategi Perancis untuk tantangan keamanan Indo-Pasifik yang mendesak pada Dialog Shangri-La IISS ke-22. Dialog diikuti 550 delegasi dari lembaga pertahanan dan keamanan di lebih dari 40 negara di seluruh dunia.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth sebelum berangkat ke Singapura mengatakan, kebijakan AS adalah menangkal serangan China ke Taiwan. Dalam komunike Departemen Luar Negeri AS 1 Januari 1979, AS menyatakan mengakui Taiwan sebagai bagian tidak terpisahkan dari China dan mendorong upaya damai persatuan China-Taiwan.

”Kita tidak mau bermusuhan dengan China. Namun, kita tetap memperjuangkan kepentingan AS,” kata Hegseth.

Namun, AS terus menjual senjata ke Taiwan hingga kini. Kunjungan Hegseth juga berlangsung di tengah perang tarif yang dilancarkan Presiden Donald Trump terhadap China dan seluruh dunia.

Menurut sumber Pentagon, Hegseth akan bertemu dengan Menhan Filipina Gilbert Teodoro. Belum diketahui apakah akan ada pertemuan delegasi AS-China dalam Shangri-La Dialogue kali ini.

China, yang biasanya mengirim delegasi dipimpin Menteri Pertahanan ke Shangri-La Forum, kali ini hanya dipimpin Mayor Jenderal Hu Gangfeng, Wakil Direktur Universitas Pertahanan Tentara Pembebasan Rakyat China. Delegasi tersebut dijadwalkan berbicara pada Sabtu membahas kerja sama keamanan maritim bersama pembicara dari Jepang, Vietnam, Chile, dan Inggris.

Tindakan perikanan tangkap China yang agresif dengan mengerahkan milisi maritim menjadi salah satu catatan di Indo-Pasifik, Amerika Latin, dan perairan Arktik. (AP)