Era Baru Keseimbangan Relasi Pemerintah-Swasta

TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah menyatakan akan lebih aktif dan proaktif dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju negara maju. Di sisi lain, ruang bagi kontribusi sektor swasta atau dunia usaha tetap dibuka sebagai komitmen pemerintah untuk menghormati pasar.

Demikian sari pati yang disampaikan oleh CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani dalam Kompas100 CEO Forum Ke-16 Powered by PLN di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Hadir pula memberikan sambutan CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Selain itu, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono.

”Pemerintah akan aktif dan proaktif untuk memastikan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan ini berjalan sesuai dengan apa yang akan memberikan dampak yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Rosan.

Sementara arah pembangunan ekonomi nasional itu telah terumuskan dalam program Astacita pemerintah. Targetnya, antara lain, mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen serta menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi.

Sikap tersebut berlandaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Salah satu wujud dari usaha bersama ialah dengan terbentuknya Danantara.

Kalau saya perhatikan, perekonomian kita disusun, bukan tersusun. Berarti apa? Berarti, kita tetap menghormati ”market”, kita tetap menghormati pasar.

Namun, Rosan menjelaskan, upaya untuk mencapai pertumbuhan yang optimal tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau dalam hal ini Danantara. Dengan kata lain, pemerintah membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari sektor swasta.

”Kalau saya perhatikan, perekonomian kita disusun, bukan tersusun. Berarti apa? Berarti, kita tetap menghormati market, kita tetap menghormati pasar,” ujarnya.

Maka dari itu, para pelaku usaha diharapkan dapat turut berkontribusi dalam rangka mempercepat dan meningkatkan perekonomian. Di sisi lain, Rosan menambahkan, pemerintah senantiasa terbuka atas seluruh masukan dari dunia usaha, terutama dari sisi penyesuaian regulasi.

Sementara itu, Ferry mengatakan, koperasi seharusnya menjadi soko guru perekonomian nasional sebagaimana amanat konstitusi dan sistem ekonomi yang dirancang pendiri bangsa. Hal itu sempat terjadi pada 1970-1990-an saat koperasi tumbuh pesat hingga mampu memiliki pabrik sendiri.

Namun, sejak 1998, tepatnya setelah Indonesia menandatangani letter of intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF) di tengah gejolak krisis ekonomi dan politik, sistem ekonomi Indonesia mulai bergeser. Privatisasi dan liberalisasi ekonomi semakin besar, sedangkan peran negara relatif mengecil dalam mengatur sistem ekonomi.

”Ketika sistem ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar dan pasar dibiarkan bebas, peran pemerintah relatif jadi minim. Itu membuat pelaku pasar yang besar mendominasi arena dan meminggirkan pelaku usaha kecil, termasuk koperasi,” katanya.

Akibatnya, menurut Ferry, selama tiga dekade terakhir, Indonesia pun seperti kehilangan jati diri dan arah orientasi ekonomi. ”Terbukti 30 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita, ya, segitu-segitu saja. Kegamangan dan disorientasi ini yang dirasakan Presiden,” ucapnya.

Sistem ekonomi itu pun akan ditata ulang di era pemerintahan Prabowo. Presiden menghendaki sistem ekonomi Indonesia dapat kembali lagi seusai dengan cita-cita para pendiri bangsa, lantaran sebelumnya cenderung diserahkan kepada mekanisme pasar yang terlalu bebas.

Saya rasa jelas bahwa pemerintah sebagai regulator harus bisa menjaga keseimbangan itu. Ini yang saat ini sedang kita kerja samakan dengan Danantara. Perimbangan antara swasta dan BUMN itu sangat penting untuk dijaga.

Zulkifli menambahkan, berbagai program yang dirancang oleh pemerintah saat ini, termasuk ketahanan pangan, diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan sehingga Indonesia mampu kembali mencapai pertumbuhan tinggi, 6-8 persen, sebagaimana pernah dicapai pada era Orde Baru.

”Kata Bung Hatta, tidak mungkin membangun Indonesia cuma satu obor besar di Jakarta. Membangun Indonesia harus ada dinyalakan lilin-lilin kecil di setiap desa. Baru Indonesia akan terang. Kalau hanya satu obor besar di Jakarta, tetap enggak bisa terang. Itulah kami kerjakan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani menegaskan, mekanisme pasar tetap harus dijaga agar porsi antara swasta dan BUMN dalam sistem perekonomian tetap seimbang.

Menurut dia, jangan sampai peningkatan peran pemerintah dalam ekonomi memunculkan efek crowding out yang menekan aktivitas dan investasi di sektor swasta. Sebaliknya, kontribusi belanja pemerintah mesti membawa efek crowding in alias menggerakkan investasi di sektor swasta.

”Saya rasa jelas bahwa pemerintah sebagai regulator harus bisa menjaga keseimbangan itu. Ini yang saat ini sedang kita kerja samakan dengan Danantara. Perimbangan antara swasta dan BUMN itu sangat penting untuk dijaga,” katanya.

Dalam hal ini, pemerintah sebaiknya memastikan kompetisi usaha yang adil serta tidak menimbulkan distorsi harga dan akses pasar bagi swasta, kejelasan tata kelola dan aturan main, baik dalam hal regulasi, perizinan, tarif, maupun desain pasar di sektor-sektor strategis, serta ruang partisipasi dalam berbagai proyek negara, termasuk proyek strategis nasional.

Shinta menambahkan, keseimbangan antara peran BUMN serta swasta patut dijaga, terutama di sektor energi, infrastruktur, dan logistik. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat tetap berfokus pada sektor yang benar-benar membutuhkan negara, sedangkan sektor-sektor yang sudah kompetitif dapat diserahkan pada partisipasi swasta.

”Yang dibutuhkan dunia usaha adalah konsistensi kebijakan, kejelasan aturan main, serta sinergi yang menjaga, agar peran negara tetap menjadi katalis, bukan mematikan peran swasta,” katanya.

Di sisi lain, pengajar di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, berpendapat, sistem ekonomi yang menyerahkan seluruhnya pada mekanisme pasar belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi yang cenderung hanya sekitar 5 persen.

Kita tidak akan bekerja sendirian, tetapi kita bekerja bersama-sama, penuh dengan kekompakan.

Sebaliknya, gagasan untuk memberikan ruang bagi intervensi pemerintah justru dapat menjadi salah satu game changer dalam mewujudkan target pertumbuhan 8 persen. Namun, ini semua membutuhkan komitmen pelaksanaannya, mulai dari kepastian hukum hingga penerapan tata kelola kelembagaan.

”Sebenarnya idenya itu menarik, hanya saja apakah itu bisa jalan atau tidak, sangat bergantung pada kualitas dari intervensinya. Artinya, bergantung pada pelaksanaan program itu. Danantara apakah betul-betul bisa mengonsolidasi BUMN sehingga bisa menjadi aktor yang penting untuk mendorong pembangunan dan industri?” ujarnya.

Sementara itu, Darmawan menyampaikan, Indonesia tengah menghadapi tantangan, mulai dari tekanan ekonomi global, kontraksi pasar, pergeseran investasi, hingga disrupsi teknologi. Untuk itu, semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama agar cita-cita pembangunan nasional terwujud.

”Kita tidak akan bekerja sendirian, tetapi kita bekerja bersama-sama, penuh dengan kekompakan,” katanya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kompas100 CEO Forum Ke-16 Powered by PLN.

Lilik Oetama menambahkan, kerja sama dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pihak mana pun sangat dibutuhkan di tengah tantangan gejolak global. Selain itu, kolaborasi para pemangku kepentingan juga dibutuhkan dalam rangka mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

”Untuk menyikapinya, kita harus bergandengan tangan. Kita harus saling berkolaborasi,” ucapnya.