Eskalasi Konflik di Timur Tengah, Pemerintah Imbau Penundaan Keberangkatan Umrah

JAKARTA, KOMPAS — Seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah, pemerintah mengimbau agar calon jemaah menunda keberangkatan umrah hingga situasi lebih kondusif. Imbauan ini sebagai langkah antisipasi guna menjamin keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan regional.

Imbauan untuk penundaan keberangkatan umrah tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut Dahnil, langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara.

”Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya makin tinggi, kami mengimbau agar jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujarnya, dalam keterangan pers, Minggu (1/3/2026).

Saat ini Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) mengenai penanganan kepulangan jemaah. Jemaah yang tertunda kepulangannya nanti dapat ditampung di hotel ataupun tempat lain yang aman dan layak.

Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Semua pihak diminta merujuk pada sumber resmi pemerintah guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat menimbulkan keresahan.

Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya makin tinggi, kami mengimbau agar jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya.

Terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026, Dahnil memastikan sampai sekarang belum terdapat dampak terhadap persiapan yang sedang berjalan. Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai dengan jadwal.

”Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan dan kenyamanan jemaah,” ujarnya.

Eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Arab Saudi. Beberapa maskapai dilaporkan mengubah rute atau menunda jadwal penerbangan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika situasi regional.

Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah Indonesia, baik yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih berada di Tanah Air. Berdasarkan laporan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), 58.873 anggota jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi.

Sejumlah negara tetangga Arab Saudi juga telah mengambil langkah penutupan ruang udara untuk kedatangan dan keberangkatan penerbangan menyusul meningkatnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Negara-negara tersebut antara lain Qatar, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah.

Sementara Arab Saudi bersama beberapa negara lain, seperti Oman, Jordania, dan Lebanon, masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas. Namun, status waspada ditetapkan dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan ke depan.

Meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah membuat maskapai internasional membatalkan sejumlah penerbangan, salah satunya Saudia Airlines. Dalam pernyataan resmi melalui akun X Saudia Group, pihak maskapai menjelaskan keputusan ini dilakukan sebagai bentuk penerapan standar keamanan dan keselamatan penerbangan.

”Sehubungan dengan perkembangan situasi di kawasan dan penutupan wilayah udara, sejumlah penerbangan kami dibatalkan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan penerbangan. Pusat koordinasi darurat terus memantau perkembangan bersama pihak terkait,” demikian isi pernyataan resmi tersebut.

Saudia Airlines juga mengimbau para penumpang untuk memeriksa status penerbangan masing-masing sebelum berangkat menuju bandara. Maskapai memastikan pembaruan informasi akan disampaikan melalui saluran komunikasi yang terhubung dengan data pemesanan penumpang.

Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah juga telah bergerak cepat melakukan langkah-langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi keterlambatan atau pembatalan penerbangan yang dapat menyebabkan jemaah umrah Indonesia tertahan di bandara.

Muhammad Ilham Effendy dari Staf Teknis Urusan Haji KUH Jeddah mengatakan, KUH membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga sif dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jemaah terdampak perubahan jadwal penerbangan.

Selain itu, KUH Jeddah membuka komunikasi intensif dengan pihak maskapai penerbangan, travel penyelenggara, serta syarikah (mitra travel di Arab Saudi). Komunikasi dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi jemaah yang tertunda kepulangannya akibat pembatalan atau penyesuaian jadwal penerbangan.

Sebelumnya, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengungkapkan, sudah ada beberapa anggota jemaah umrah di Tanah Air yang terpaksa tertunda keberangkatannya karena situasi darurat ini. Namun, jumlah penundaan keberangkatan ini masih dalam pendataan.

Biro travel umrah dan haji tetap akan terus mengikuti perkembangan dan berkoordinasi dengan Pemerintah RI ataupun pemerintah setempat. Situasi ini pun masuk dalam kategori keadaan kahar atau memaksa sehingga semua travel berharap ada jalan tengah mengenai kerugian para pihak terkait dengan imbas dari kejadian ini.

”Ini adalah risiko bersama yang tidak bisa kita hindari karena semua berada di luar kemampuan kita semua sehingga kerugian, ya, tentunya tidak atau jangan dibebankan ke satu pihak, artinya perlu dibagi bersamalah. Semoga Allah kasih pertolongan kita semua,” ucap Syam. (Kompas.id, 28/2/2026)