Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: Percepat Laju Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Estafet kepemimpinan di Kementerian Keuangan berganti. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pergantian ini disebut-sebut sebagai strategi pemerintah menjaga stabilitas pasar, sekaligus menjawab tantangan fiskal yang kian berat.

Pelantikan Purbaya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Momen ini sekaligus menandai penutupan kiprah Sri Mulyani sebagai bendahara negara yang telah membentang di tiga era pemerintahan.

Purbaya bukan sosok baru di lingkar kebijakan ekonomi. Sebelum ditunjuk sebagai menteri keuangan (menkeu), ia menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020. Rekam jejaknya juga terentang di Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga sektor swasta dan pasar modal.

Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari yang sama, Purbaya mengaku baru menerima kabar penunjukannya sebagai menkeu pada Senin siang. Presiden, katanya, langsung memberi pesan jelas, yakni membalik arah dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

”Pesan Presiden adalah balik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan,” ujarnya.

Langkah pertama yang disiapkan adalah mengoptimalkan instrumen fiskal yang tersedia. Purbaya menyoroti belanja negara yang dalam dua triwulan terakhir justru melambat. Menurut dia, kondisi itu harus segera dibalik agar perekonomian tidak kehilangan momentum.

”Fiskal harus sehat, tapi kalau tidak dibelanjakan, ekonomi juga runtuh,” ucap Purbaya.

Selain belanja, ia juga menyoroti stagnasi penerimaan negara. Ia mengakui, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) sulit berubah dalam jangka pendek. Karena itu, strategi yang lebih realistis adalah mempercepat pertumbuhan agar penerimaan meningkat.

Purbaya menegaskan, dirinya tidak akan merombak sistem yang sudah ada, tetapi mengoptimalkan yang sudah berjalan. ”Biasanya pemimpin baru ingin buat tonggak baru. Saya tidak akan seperti itu. Ini mesin lama, tapi kita buat lebih bagus lagi ke depan,” tuturnya.

Di hadapan awak media, Purbaya menekankan pengalamannya di dunia fiskal. Ia pernah terlibat dalam penanganan krisis 2008 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, aktif memberi masukan fiskal sejak di Kantor Staf Presiden pada 2015, hingga merumuskan kebijakan saat pandemi Covid-19 sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

”Kalau ada yang bilang saya tidak punya pengalaman, itu salah besar. Saya sudah lama memberi masukan fiskal ke pemerintah, bahkan sejak tidak dibayar,” ujarnya setengah bercanda.

Menyinggung Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang tengah dibahas dengan DPR, Purbaya menyebut tidak ada perubahan signifikan. Ia lebih menekankan pentingnya dukungan politik untuk mempercepat pertumbuhan.

”Target pertumbuhan bisa 6–7 persen. Kalau itu tercapai, orang tidak akan lagi sibuk berdemo, melainkan mencari kerja dan makan enak,” katanya.

Penunjukan Purbaya juga dipandang sebagai upaya menjaga kepercayaan pasar. Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai latar belakang Purbaya di pasar keuangan membuatnya lebih diterima pelaku pasar. ”Pemilihan dia lebih ke arah itu, agar pasar tetap stabil,” katanya.

Menurut Deni, pergantian Sri Mulyani bukan karena kinerja buruk, melainkan keterbatasan ruang fiskal yang sulit diatasi. Ia menyebut, Sri Mulyani masih mampu menjaga disiplin fiskal meski menghadapi penerimaan yang meleset, pembengkakan belanja, serta bertambahnya jumlah kementerian.

”Dari dulu saya mengagumi kedisiplinan fiskal Sri Mulyani. Itu alasan kenapa dia diakui sebagai menteri keuangan terbaik,” ujarnya.

Meski bisa diterima pasar, Purbaya tetap menghadapi pekerjaan rumah berat. Deni menekankan pentingnya memperbaiki penerimaan negara tanpa membebani rakyat. Fokusnya adalah perbaikan administrasi perpajakan, pemberantasan penghindaran pajak, serta praktik transfer pricing.

Selain itu, defisit anggaran perlu dijaga agar tetap terkendali di bawah perkiraan 2,78 persen dari PDB. ”Belanja negara harus dijaga agar tidak jebol. Semua kementerian meminta anggaran, tetapi menkeu harus berperan sebagai rem,” ucap Deni.

Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyebutkan, tantangan Purbaya bukan sekadar teknis, melainkan sikap politik. ”Apa yang dibutuhkan saat ini adalah menkeu yang berani berbicara ke presiden mengenai program yang perlu dievaluasi, bahkan ketika program itu adalah keinginan presiden,” katanya.

Menurut Andri, pergantian ini akan bermakna jika menkeu berani menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. ”Kalau Ibu Sri hanya diganti dengan menteri yang lebih ’yes man’, kondisi bisa menjadi lebih buruk,” ujarnya.

Dunia usaha juga menaruh harapan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menekankan, Kementerian Keuangan yang baru harus menjaga stabilitas perekonomian agar target pertumbuhan bisa tercapai.

”Kita kasih kesempatan dulu beliau untuk masuk ke kantor, menganalisis. Namun, kalau dari dunia usaha, tentunya kami mengharapkan kestabilan, dan kami juga mendukung program-program pemerintah supaya pertumbuhan bisa bangkit kembali,” ujar Anindya.

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang mencapai 5,12 persen merupakan modal penting. Upaya itu perlu diperkuat dengan belanja pemerintah yang tengah digencarkan di paruh kedua tahun ini.

”Jadi, mudah-mudahan, Kemenkeu bisa mengimbangi itu semua. Ditambah lagi dari konsumsi domestik yang mulai bergerak, kami berharap ada percepatan di lapangan,” ucapnya.