Etika Komunikasi Pejabat Publik

Dalam beberapa pekan terakhir, publik dihebohkan oleh sejumlah pernyataan kontroversial dari pejabat tinggi negara.

Di antara pernyataan itu adalah ucapan ”Ndasmu” oleh Presiden Prabowo Subianto saat acara perayaan hari jadi Gerindra, pernyataan ”Kabur aja, kalau perlu jangan balik lagi” dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan merespons tagar #kaburajadulu, dan ucapan ”Kau yang gelap, bukan Indonesia” oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terhadap viralnya tagar #IndonesiaGelap.

Pernyataan-pernyataan itu tidak sekadar viral di medsos, tetapi juga memantik pertanyaan mendasar: di mana letak etika komunikasi para pejabat publik? Komunikasi politik, sebagai bagian dari komunikasi publik, seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip etika, transparansi, dan tanggung jawab. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya.

Dari kacamata komunikasi dan etika komunikasi, kita bisa menganalisis mengapa pernyataan-pernyataan itu menimbulkan polemik dan apa implikasinya pada kepercayaan publik. Pejabat publik, sebagai representasi negara, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika dalam berkomunikasi.

Setiap kata yang mereka ucapkan tidak hanya mencerminkan pribadi mereka, tetapi juga citra institusi yang mereka wakili. Dalam teori komunikasi politik, pesan yang disampaikan oleh pemimpin memiliki kekuatan untuk memengaruhi opini publik, membentuk persepsi, dan bahkan menggerakkan tindakan kolektif.

Namun, dalam kasus Prabowo, penggunaan kata ”Ndasmu” dalam momen perayaan HUT Gerindra justru mengundang kritik. Meski konteksnya ”mungkin” tidak ditujukan untuk publik luas, dan sebagai candaan merespons berbagai kritik terhadap kebijakan yang dibuat, rekaman yang sudah tersebar luas di media itu menunjukkan betapa mudahnya komunikasi internal menjadi konsumsi publik di era digital.

Di sini, etika komunikasi menuntut pejabat untuk selalu waspada dalam memilih kata-kata karena setiap ucapan dapat memiliki konsekuensi luas. Dalam situasi krisis atau kritik, pejabat publik seharusnya bersikap responsif dan dialogis, bukan defensif. Teori manajemen krisis dalam komunikasi politik menekankan pentingnya mengakui masalah, memberikan penjelasan yang jelas, dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki situasi.

Etika komunikasi menekankan pentingnya kejujuran, penghormatan, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pesan. Dalam konteks ketiga contoh pernyataan para pejabat publik itu, misalnya, terlihat bagaimana komunikasi yang tidak mengedepankan empati dan sense of crisis, dapat menimbulkan kekecewaan.

Alih-alih memberikan solusi, pernyataan itu justru dianggap merendahkan dan tak melihat konteks persoalan secara utuh.

Prinsip respect (penghormatan) dalam etika komunikasi seharusnya menjadi panduan bagi pejabat saat berbicara dengan atau tentang masyarakat.

Ketika prinsip ini diabaikan, yang muncul adalah kesenjangan antara penguasa dan rakyat, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik. Alih-alih merespons dengan empati dan solutif, pernyataan itu justru dianggap defensif dan cenderung menyalahkan publik. Dalam teori komunikasi, respons seperti ini dapat memperburuk krisis kepercayaan karena publik merasa tidak dihargai dan diabaikan.

Etika komunikasi menuntut pejabat untuk bersikap rendah hati (humility) dan terbuka terhadap kritik. Ketika publik menyuarakan ketidakpuasan, tugas pejabat adalah mendengarkan, merespons dengan bijak, dan mengambil langkah perbaikan. Bukan malah menganggap kritik sebagai serangan pribadi atau upaya menjatuhkan.

Ketiga kasus di atas mengungkapkan beberapa masalah mendasar dalam komunikasi publik di Indonesia. Pertama, masih ada kecenderungan di kalangan pejabat untuk menggunakan bahasa yang emosional atau tidak santun.

Kedua, banyak pejabat yang kurang peka terhadap realitas sosial sehingga pesan yang disampaikan terkesan tidak relevan atau bahkan menyinggung. Ketiga, respons terhadap kritik sering kali bersifat defensif, alih-alih dialogis.

Ketika etika komunikasi diabaikan, implikasinya tidak hanya sebatas viral di media sosial, tetapi juga akan mengikis, bahkan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa etika komunikasi bukan hanya tentang apa yang diucapkan, melainkan juga bagaimana merespons kritik dan umpan balik dari publik.

Dalam perspektif komunikasi politik, kepercayaan adalah modal utama untuk membangun legitimasi. Tanpa kepercayaan, kebijakan pemerintah akan sulit diterima dan partisipasi publik dalam proses demokrasi dapat menurun.

Kasus-kasus terakhir ini menunjukkan betapa pentingnya pejabat publik untuk memahami peran mereka sebagai komunikator. Setiap kata yang mereka ucapkan memiliki konsekuensi politik dan sosial.

Oleh karena itu, etika komunikasi harus menjadi pedoman utama dalam setiap interaksi mereka dengan publik.

Pernyataan kontroversial para pejabat dalam beberapa waktu terakhir adalah cerminan dari lemahnya pemahaman tentang etika komunikasi. Di era di mana di setiap ucapan dapat dengan mudah direkam dan disebarluaskan, pejabat publik harus lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi.

Membangun budaya komunikasi yang beretika bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan juga institusi pemerintahan, termasuk para pejabat publik. Pemerintahan perlu memberikan keteladan kepada rakyat.

Dengan demikian, para pejabat publik tidak hanya mampu menyampaikan pesan dengan baik, tetapi juga memberikan contoh teladan yang baik serta menjaga martabat dan kepercayaan publik pada institusi pemerintahan.

Saat ini adalah era di mana setiap ucapan bisa dengan cepat jadi viral. Pejabat publik harus lebih bijak dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi. Hanya dengan mengedepankan etika komunikasi, pemerintah bisa membangun hubungan lebih harmonis dan saling percaya dengan masyarakat.

Dalam konteks komunikasi politik, kata-kata dapat membangun atau meruntuhkan kepercayaan. Sudah seharusnya para pejabat publik menyadari hal ini dan menjadikan etika komunikasi sebagai landasan dalam setiap tindakan mereka.

Mahbub Ubaedi Alwi, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI