Evaluasi Pendekatan ASEAN terhadap Myanmar

HAIKOU, KOMPAS — ASEAN mendapat peluang menjawab sejumlah persoalan besarnya lewat pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia. Diperlukan pendekatan relevan dan tidak mengulang kesalahan lama dalam menjawab tantangan-tantangan itu.

Malaysia menjadi tuan rumah rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 26-27 Mei 2025. Selain KTT ASEAN, digelar pula KTT ASEAN-China dan KTT ASEAN-China-Organisasi Kerja Sama Teluk (GCC). Forum ketiga merupakan KTT pertama yang melibatkan GCC bersama ASEAN dan China. Sebelumnya, KTT ASEAN-China dan KTT ASEAN-GCC digelar terpisah.

”Sangat disayangkan, Myanmar tetap tidak sepenuhnya dilibatkan dalam kegiatan ASEAN. Pendekatan seperti ini (larangan kehadiran pejabat setingkat menteri di forum ASEAN) terbukti tidak berjalan. Jangan lagi habiskan waktu dan sumber daya,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pers Myanmar U Aye Chan di sela-sela 2025 RCEP Media and Think Tank Forum, Minggu (25/5/2025), di Haikou, China.

Ia mengatakan, dalam perspektif sebagian warga Myanmar, pendekatan oleh Thailand dan Malaysia lebih tepat dibandingkan anggota lain di ASEAN. Malaysia di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Thailand sejak masa mantan PM Prayut Chan-o-Cha dinilai memahami kompleksitas masalah Myanmar.

Anwar adalah salah satu tokoh awal pendorong integrasi Myanmar ke ASEAN dua dekade lalu. Sementara Thailand sejak dulu dekat dengan Myanmar pada sejumlah sektor. ”Mereka (Malaysia-Thailand) paham bahwa pendekatan ASEAN ke Myanmar perlu dievaluasi. Bagi kami, sejak awal ada kesalahan pemahaman sebagian anggota ASEAN pada kondisi di Myanmar,” ujarnya.

Pemimpin umum tabloid Myanmar Insider itu mengatakan, Myanmar menghabiskan puluhan tahun untuk mengupayakan perdamaian internal. Walakin, upaya itu terbukti belum berhasil karena kelompok bersenjata tetap beroperasi. ”Tidak ada bangsa bisa maju selama kelompok bersenjata bebas beroperasi,” kata Chan.

Meski memiliki persenjataan lebih baik dibandingkan kelompok lain, junta tetap tidak mampu mengendalikan seluruh Myanmar. ”Di daerah perbatasan dan pelosok, pengendalinya kelompok lain. Di sana banyak bersarang kejahatan lintas negara yang jadi masalah kawasan dan global, termasuk penipuan dan judi daring yang meresahkan Indonesia,” kata Chan.

Malaysia dan Thailand, lanjutnya, mendukung upaya pemilu ulang Myanmar dalam beberapa pekan mendatang. Isu pemilu menjadi salah satu ganjalan dalam proses perdamaian Myanmar.

Dilaporkan sejumlah media Malaysia, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad Hasan telah menyiapkan proposal untuk disampaikan kepada junta. Proposal itu menjadi bagian dari upaya Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 mencari solusi atas masalah Myanmar.

Proposal disusun berdasarkan pertemuan Malaysia dengan sejumlah pihak di Myanmar. ”Myanmar keluarga ASEAN dan kita bertanggung jawab memastikan Myanmar baik-baik saja. Ini bukan ikut campur masalah Myanmar,” ujarnya sebagaimana dikutip sejumlah media Malaysia.

Isu pemilu, kata Chan, perlu diselesaikan karena menjadi akar kudeta 2021. Sebelum akhirnya melancarkan kudeta, Jenderal Senior Ming Aung Hlaing telah berulang kali mencoba berkomunikasi dengan Aung San Suu Kyi.

Komunikasi dengan pemimpin faktual Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu merupakan bagian dari pencarian solusi atas kegelisahan selepas pemilu Myanmar 2024. ”Ada tudingan kecurangan yang tidak kunjung diselesaikan,” katanya.

Isu itu menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk Amnesty International, jauh sebelum hari pemungutan suara. ”Kami tahu Suu Kyi populer. Walakin, tidak akan cukup populer sampai membuat jumlah suara di hari pemilihan melebihi jumlah pemilih terdaftar,” imbuh Chan.

Isu lain yang perlu dijawab ASEAN dan mitranya terkait dengan dampak perang dagang. ”KTT ASEAN-China-GCC bisa membuka peluang-peluang,” kata Presiden Asosiasi Diplomasi Publik China Wu Hailong.

Ia mengatakan, rangkaian forum di Kuala Lumpur penting dimanfaatkan untuk menjawab tantangan perdagangan global kiwari. Dunia sedang terdampak serius kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat. ”Perundingan Geneva menunjukkan, pendekatan ancaman gagal,” ujarnya.

Ia merujuk pada pertemuan AS-China di Geneva, Swiss, pada 11 Mei 2025. Dalam perundingan itu, AS-China setuju menunda pemberlakukan tarif bea masuk impor hingga 115 persen. ”AS memang pasar penting. Meski demikian, kita tidak boleh bergantung pada satu pasar saja,” katanya.

ASEAN-China telah berkembang menjadi mitra dagang penting. Meski mencatat defisit besar, ASEAN menjadikan China sebagai tujuan ekspor utama.

ASEAN dan China juga sedang menyiapkan protokol terbaru kesepakatan dagangnya, ACFTA. Dikenal sebagai ACFTA 3.0, kesepakatan mutakhir itu, antara lain, membahas soal ekonomi digital dan ekonomi hijau.

Kerja sama ekonomi kawasan, termasuk ACFTA dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP), dapat dioptimalkan sebagai jawaban atas dinamika global saat ini. Apalagi, sejumlah pihak memandang ASEAN-China adalah bagian dari mesin baru penggerak perekonomian global.