Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan, Potret Tradisi Politik Modern

Satu tahun, dalam siklus politik modern, bukan sekadar penanda waktu, melainkan simbol pengujian. Euforia kampanye hingga pelantikan pemimpin baru berlanjut pada pertanyaan, apa hasil nyata dari sebuah pemerintahan dalam setahun?

Di banyak negara yang menganut sistem politik modern, satu tahun pertama sudah lumrah dijadikan momentum cerminan awal apakah janji politik berhenti sebatas retorika atau telah menjelma menjadi kebijakan nyata.

Bulan-bulan awal setelah pelantikan, hubungan antara pemimpin dan rakyat biasanya masih hangat. Sebagian menyebutnya sebagai ”bulan madu politik”. Survei kepercayaan publik terhadap pemerintah pun cenderung tinggi.

Pada Januari 2025, ketika pemerintahan baru berjalan 100 hari, apresiasi tinggi publik tergambar. Hasil survei Litbang Kompas kala itu menunjukkan mayoritas responden (80,9 persen) menyatakan rasa puas terhadap kinerja pemerintah. Hanya seperlima responden yang menyatakan tidak puas.

Setahun pemerintahan berjalan, sejumlah lembaga merilis kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Survei Poltracking Indonesia menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada di angka 78,1 persen.

Sementara itu, Indonesia Political Opinion mencatat tingkat kepuasan berada di angka 66 persen. Berikutnya, Algoritma mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah sebesar 69,5 persen.

Lembaga lain yang telah merilis hasil surveinya yakni Index Politica dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah di angka 83,5 persen. Di antara angka-angka tersebut, masih terdapat sejumlah lembaga yang merilis hasil surveinya.

Akan tetapi, untuk mengamati tren, dapat diambil rata-rata dari empat lembaga survei tersebut. Jika dihitung, rata-rata kepuasan dari empat lembaga tersebut sebesar 74,2. Apabila dibandingkan dengan survei Januari, tampak ada penurunan sekitar 6 persen. Apa artinya?

Dalam tradisi politik modern, sebagaimana disinggung sebelumnya, satu tahun pemerintahan merupakan masa transisi dari eruforia menuju evaluasi. Pemerintah mulai dinilai dari hasil kerjanya.

Setahun pertama menjadi momentum bagi rakyat untuk menagih kontrak politik secara lebih serius. Dalam momentum ini, penurunan angka kepuasan dapat dipandang sebagai hal wajar.

Pasalnya, demokrasi hidup dari janji dan akuntabilitas. Pemilu adalah kontrak politik dan pemerintahan yang lahir dari rahim demokrasi itu wajib membuktikan keseriusan. Tanpa kontrak politik dengan rakyat yang kritis, demokrasi akan menjadi panggung dan warga sebagai penonton.

Akan tetapi, satu tahun pemerintahan pun menyimpan paradoks. Penurunan kepuasan bisa terjadi akibat ekspektasi publik yang terlampau tinggi dibandingkan dengan kapasitas birokrasi. Sudah alami ketika rakyat ingin perubahan instan.

Di sisi lain, pemerintah harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran, resistensi politik, hingga dinamika global yang di luar kendali. Namun, bagaimanapun kontrak politik ini harus digenapi dalam demokrasi.

Sejak era filsuf politik seperti Thomas Hobbes, John Locke, hingga J.J. Rousseau telah ”disepakati” bahwa negara lahir karena kesepakatan rakyat untuk menyerahkan sebagian kebebasannya demi keamanan dan kesejahteraan.

J.J. Rousseau pernah menekankan dengan apa yang ia sebut sebagai volonte generale atau kehendak umum. Inilah yang harus diutamakan oleh rezim.

Jika satu tahun pertama pemerintahan dinilai kurang mampu menunjukkan arah keberpihakan pada kehendak umum, legitimasi politik akan cepat tergerus.

Jika menengok ke masa sebelum demokrasi modern, evaluasi terhadap penguasa hampir tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem monarki absolut, misalnya, legitimasi raja ataupun kaisar sebatas dinilai dari simbol kekuasaan dan stabilitas negara.

Keberhasilan sosok raja setidaknya diukur dari dua hal. Pertama, kemampuannya menjaga keamanan wilayah. Kedua, kemegahan yang bisa ia tunjukkan lewat upacara, monumen, atau peperangan yang dimenangi.

Di Eropa, pada abad pertengahan, penguasa dinilai bukan dari janji atau capaian program kerja, melainkan dari restu gereja dan loyalitas dari jajaran bangsawan. Legitimasi politik lebih condong bersifat sakral ketimbang rasional.

Setali tiga uang dengan kerajaan di Nusantasa kuno, kesahinan seorang raja dinilai kemampuan menjaga wahyu keprabon, yakni mandat ilahi untuk melindungi rakyat dari bencana dan ancaman musuh. Inilah yang disebut oleh Max Webber sebagai legitimasi tradisional.

Perubahan mulai muncul di dunia pada abad ke-18, baik di Amerika Serikat maupun Perancis, dengan gagasan kedaulatan rakyat. Di sinilah evaluasi penguasa mulai dipindahkan dari ranah elite menuju ranah publik. Rakyat mulai memiliki hak untuk menilai dan menagih janji dari pemimpin.

Kini, di era modern, ekspektasi publik pada tahun pertama merupakan campuran antara keinginan instan dan kesabaran rasional. Di satu sisi publik maklum reformasi struktural perlu waktu. Namun, rakyat ingin ada tanda bahwa arah yang dituju makin jelas.

Pada akhirnya, evaluasi satu tahun pemerintahan dalam tradisi politik modern telah berubah menjadi cerminan refleksi relasi antara penguasa dan rakyat menjadi semakin jujur. Dalam demokrasi modern, legitimasi tidak diwariskan, tetapi menjadi kontrak yang terus diuji oleh rakyat.

Tradisi evaluasi ini pun menjadi denyut nadi demokrasi itu sendiri. Dalam masyarakat demokrasi yang makin dewasa, kritik dari rakyat—termasuk hasil survei publik—bukanlah ancaman, melainkan vitamin yang menyehatkan dalam satu tahun pemerintahan berjalan. (LITBANG KOMPAS)