Fenomena Lapar Kerja dan Maraknya Penipuan Lowongan Daring

Di saat situasi ekonomi sedang melemah dan banyak fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, modus penipuan pekerjaan secara daring juga marak. Masyarakat diimbau agar selalu waspada terhadap modus tersebut. Sebab, hanya pada periode Februari-Maret 2025, sejumlah 699 orang menjadi korban modus penipuan itu dan harus dipulangkan dari Myanmar ke Tanah Air.

Suatu hari, GC (33), ibu rumah tangga yang berdomisili di Kabupaten Tangerang, Banten, tiba-tiba mendapatkan pesan dari akun Linkedin. Pesan yang masuk ke kotak pribadi itu berasal dari profil pengguna profesional yang cukup meyakinkan.

Profil pengguna itu menunjukkan dia sebagai headhunter (pemberi kerja) dari perusahaan di Singapura. Perusahaan yang menawarkan pekerjaan itu bergerak di bidang gim daring (i-gaming). Pesan itu menawarkan pekerjaan customer support dengan keterangan tambahan bersedia ditempatkan di Kamboja.

”Bulan Februari, pemilik akun tersebut masih mengirimi saya pesan lagi yang menawarkan pekerjaan customer support. Dengan keterangan jika diterima pada lowongan itu akan ditempatkan di Kamboja. Saya dan suami langsung curiga apakah ini terkait bisnis judi daring?” katanya saat dihubungi, Kamis (27/3/2025).

Walaupun sudah memiliki pekerjaan paruh waktu, ibu satu anak ini tergiur dengan lowongan kerja yang ditawarkan itu. Betapa tidak. Gaji yang ditawarkan di kisaran Rp 10 juta-Rp 16 juta per bulan. Jika bersedia direlokasi ke Kamboja, biaya penerbangan dan akomodasi pun akan ditanggung oleh pemberi kerja.

Namun, karena lowongan itu terasa mencurigakan, GC tidak menindaklanjuti ke langkah selanjutnya. Ia juga sempat dihubungi lagi untuk kedua kalinya oleh akun pemberi kerja, tetapi kemudian ia memilih untuk mengabaikan.

Beberapa waktu terakhir iklan lowongan kerja banyak dijumpai di medsos. Banyak lowongan kerja yang nyata dan legal, tetapi juga tidak sedikit yang merupakan kedok penipuan.

Direktur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Brigadir Jenderal (Pol) Nurul Azizah saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat (21/3/2025), menuturkan, modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui lowongan daring yang kemudian ditempatkan di perusahaan gim daring atau scam memang berpotensi akan kian marak di masa PHK massal ini.

Para korban berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia antara lain Sumatera Utara, Jakarta, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

Merujuk pada data laporan yang masuk, pada 2023 terdapat 1.061 laporan dan pada 2024 terdapat 843 laporan. Adapun, pada 2022, hanya 133 laporan yang masuk.

Pada Februari-Maret ini, ada 699 warga Indonesia yang menjadi korban TAPI dan telah dipulangkan dari Myanmar melalui Thailand. Para pekerja migran itu dipekerjakan sebagai operator scammer atau perusahaan penipuan daring di Myanmar. Mereka adalah korban TPPO.

”Para korban berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia antara lain Sumatera Utara, Jakarta, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan,” jelas Nurul.

Mereka yang sudah dipulangkan, kini menjalani assessment di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial dan di Asrama Haji di Pondok Gede. Menurut penuturan para korban, modus perekrutan dalam pekerjaan operator scam itu adalah melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, maupun Telegram.

Para pemberi kerja menawarkan pekerjaan sebagai customer service dengan upah 25.000-30.000 baht Thailand atau senilai Rp 10 juta-Rp 15 juta per orang. Perekrut juga membiayai fasilitas tiket ke Myanmar dan akomodasi selama di sana.

”Dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan selama di Myanmar, mereka diwajibkan agar dapat mencapai target korban tertentu. Mereka harus mendapatkan nomor telepon untuk calon korban scam daring. Jika tidak mencapai target, mereka akan mendapatkan hukuman, yaitu kekerasan baik verbal maupun fisik serta pemotongan gaji,” kata Nurul.

Anehnya, dari total 699 orang yang telah dipulangkan itu, 116 orang di antaranya pernah bekerja di bidang scam daring. Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik mengelompokkan lima orang sebagai terduga pelaku, yaitu BR, EL alias AW, RI, HR, dan HRR. Dari hasil itu, pihaknya juga sudah mengeluarkan tiga laporan polisi sebagai dasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

”Sampai dengan saat ini, Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri telah menetapkan 1 tersangka dengan inisial HR (27), pekerjaan karyawan swasta dan berdomisili di Bangka Belitung. Di mana tersangka HR pada saat ini ikut dalam pemulangan para korban dari negara Myanmar,” imbuhnya.

Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri Brigadir Jenderal (Pol) Untung Widyatmoko menjelaskan, pemulangan 699 korban TPPO itu cukup menantang. Sebab, tim dari Divisi Hubinter Polri harus menempuh perjalanan dari Bangkok, Thailand, menuju Kota Mae Sot yang berbatasan langsung dengan Myanmar.

”Saudara-saudara kita yang berada di Myanmar ini tepatnya berada di Kota Myawaddi atau biasa disebut Yatai City dan Swe Koko. Kota ini merupakan kota yang didominasi industri penipuan atau scam yang mempekerjakan lebih dari warga negara dari 40 negara asing, salah satunya Indonesia,” kata Untung.

Sesampainya di lokasi, NCB Interpol Divisi Hubinter Polri pun bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI di Bangkok, Thailand, untuk berkoordinasi dengan aparat dan otoritas di Provinsi Tak, Mae Sot. Kota tersebut dikuasai oleh kelompok bersenjata. Dari hasil koordinasi KBRI dan Kementerian Luar Negeri Thailand, Polri diberikan akses untuk mengevakuasi dengan didukung oleh militer Thailand atau Royal Thai Army.

”Kami full di-back up secara sisi keamanan untuk memberikan perimeter. Kami mengevakuasi terhadap saudara-saudara kita WNI yang telah dipekerjakan di sana yang jumlahnya mencapai 699. Itu dibagi dua kelompok pemulangan 400 tahap awal dan 299 tahap kedua,” jelasnya.

Kasus itu masih terus dikembangkan untuk menjerat auktor intelektualis dan pihak-pihak yang terlibat dalam memuluskan pengiriman pekerja migran secara ilegal. Masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur dengan bujuk rayu, iming-iming, baik melalui perekrut langsung, sponsor, maupun di media sosial yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi dan fasilitas yang mewah.

”Pastikan seluruh warga negara mendapatkan informasi dari dinas terkait yang membidangi pekerjaan untuk migrasi yang aman dan nyaman,” kata Nurul.

Nurul menambahkan, salah satu aspek pencegahan yang ia lakukan adalah edukasi kepada masyarakat. Nantinya Direktorat PPA-PPO juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan apa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisasi korban.

Direktur Migrant Care Indonesia Wahyu Susilo mengatakan, modus penipuan lowongan di medsos merupakan konsekuensi dari kelangkaan kerja di Indonesia. Saat ini, di Indonesia sedang terjadi fenomena lapar kerja. Fenomena itu pun menciptakan penipuan lowongan kerja palsu yang menjerumuskan.

Pastikan seluruh warga negara mendapatkan informasi dari dinas terkait yang membidangi pekerjaan untuk migrasi yang aman dan nyaman.

Dalam konteks itu, Indonesia sebenarnya punya gugus tugas anti-perdagangan orang atau trafficking. Gugus tugas yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga ini seharusnya bekerja di lini pencegahan, sosialisasi, dan penegakan hukum.

”Sepengetahuan saya, lini-lini inilah yang tidak pernah dimaksimalkan oleh gugus tugas untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti TPPO yang ke Kamboja, Myanmar, Laos, dan Thailand,” ucap Wahyu.

Untuk itu, Polri diharapkan bisa bersinergi dengan platform digital, seperti Google dan Meta, guna menyaring secara ketat atau filtering terhadap iklan lowongan kerja palsu. Hal itu mendesak dilakukan oleh pemerintah, khususnya untuk mencegah TPPO dengan modus menawarkan iklan lowongan palsu.

”Ini juga harus disambut oleh pemerintah daerah juga karena mereka berasal dari daerah juga,” ujarnya.

Ribuan kasus yang terjadi itu, lanjutnya, bisa ditelusuri dengan kemampuan teknologi dan data mata rantai sindikatnya. Simpul-simpul yang selama ini menjadi pusat penyebaran lowongan palsu, perekrutan, ataupun mengikuti aliran uang itu juga bisa untuk mengungkap auktor intelektualis atau gembong tindak pidana perdagangan orang itu.