Finlandia: Negosiasi Damai Harus Sesuai Ketentuan Ukraina

JAKARTA, KOMPAS — Finlandia mendorong agar negosiasi perdamaian antara Ukraina dan Rusia mengikuti ketentuan Ukraina. Peran Indonesia dianggap krusial dalam mendukung perdamaian antara kedua negara sesuai hukum internasional.

Deputi Wakil Tetap Finlandia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Lauri Voionmaa mengatakan, Rusia terus mempertahankan agar perang berlangsung. Kremlin juga menolak bernegosiasi perdamaian yang bermakna.

”Dari pandangan kami, prinsip penting perjanjian damai harus sesuai dengan ketentuan Ukraina agar mencapai perdamaian yang awet. Berdasarkan pengalaman kami sebagai mediator, pembicaraan damai harus bisa diterima oleh kedua pihak dan dalam kasus ini Ukraina yang diinvasi,” kata Voionmaa dalam acara temu media di Jakarta, Kamis (6/2/2025). Hadir pula Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Pekka Kaihilahti.

Voionmaa berpendapat, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah mengusulkan rencana perdamaian yang baik. Rencana itu mencakup beragam topik konkret, mulai dari integritas teritorial, keamanan nuklir, sampai perbaikan kerusakan lingkungan.

Menurut Voionmaa, Finlandia menilai penting agar Indonesia ikut menjaga hukum dan prinsip internasional sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Finlandia melihat, invasi Rusia adalah pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan dan integritas wilayah.

”Kami berharap Indonesia mengambil posisi di PBB dengan mendukung Ukraina ketika ada resolusi yang mendukung Ukraina. Akan ada pembahasan satu resolusi pada 24 Februari nanti tepat pada peringatan tiga tahun invasi,” tutur Voionmaa.

Menurut catatan Kompas, sebagai contoh, Indonesia pernah abstain dalam voting pembekuan Rusia dari Dewan HAM PBB pada 2022. Setahun kemudian, Indonesia mendukung resolusi tidak mengikat yang menyerukan Rusia untuk mengakhiri permusuhan di Ukraina dan menarik pasukannya.

Di masa Perang Dingin, Finlandia memilih agar tetap netral di antara perseteruan Blok Barat dan Blok Timur. Sama seperti Ukraina, Rusia sempat memberi ultimatum ketika Finlandia ingin menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Finlandia akhirnya bergabung dengan NATO pada 2023. ”Ada momen tertentu di mana tidak mungkin untuk tetap netral,” ujar Voionmaa.

Kaihilahti mengatakan, dukungan Indonesia berperan penting karena perang Ukraina-Rusia bukan hanya isu bilateral maupun kawasan. Ini isu global karena berkaitan masalah sistemik.

Selain Piagam PBB, Rusia dinilai telah melanggar beberapa perjanjian internasional yang menjamin integritas teritorial Ukraina. Salah satunya Memorandum Budapest. Pada 1994, Ukraina sepakat menyerahkan senjata nuklir dan sebagai gantinya memperoleh jaminan kemerdekaan dan kedaulatan dari Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris. Karena itu, Ukraina berhak memilih ingin berafiliasi dengan blok mana pun.

”Ini bukan hanya masalah Eropa. Rusia memberi preseden buruk secara global bahwa satu negara bisa memulai perang, mengambil tanah, dan melakukan negosiasi yang dapat dikompromikan. Kongo adalah contoh negara yang mengikuti taktik Presiden Rusia Vladimir Putin,” kata Kaihilahti.

Kaihilahti menambahkan, Finlandia tidak ingin Ukraina bernasib serupa dengannya. Rusia pernah mengolonisasi Finlandia selama 100 tahun lebih. Waktu itu, PBB belum dibentuk sehingga negosiasi perdamaian di antara kedua negara tidak adil.

”Hasilnya, kami kekurangan 10 persen teritori, kehilangan sebagian besar kawasan industri, dan kehilangan tambang nikel yang waktu itu terbesar di dunia. Sebanyak 10 persen populasi harus dievakuasi. Kami juga harus membayar reparasi ke negara pemenang dan harus merekonstruksi negara,” ujar Kaihilahti.

Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki tahun ketiga. Kaihilahti mengatakan, sejauh ini Helsinki telah mengucurkan dana hampir 3 miliar euro (Rp 50,9 triliun) untuk militer Ukraina. Jumlah ini di luar bantuan kemanusiaan di Ukraina dan negara-negara lainnya. Finlandia akan terus membantu Ukraina selama perang berlangsung. 

”Kami berkomitmen untuk membantu selama yang dibutuhkan. Tentu saja ini berdampak ke bantuan untuk negara lain dan di negara sendiri. Kami menahan anggaran di sistem kesehatan dan edukasi. Kondisi ekonomi Finlandia sedang tidak baik,” tutur Kaihilahti.

Kerja sama antara Finlandia dan Rusia ikut terputus. Mengutip Reuters pada 2024, misalnya, Rusia menyita aset-aset perusahaan energi milik Finlandia, Fortum, setelah invasi pada 2022. Perusahaan ini mempunyai 12 pembangkit listrik di Rusia. Pada 2023, Fortum mengumumkan kerugian sebesar 1,7 miliar euro setelah keluar dari Rusia.

Menurut Kaihilahti, kontribusi Rusia dalam total perdagangan Finlandia turun drastis. ”Sebelum isu Crimea, Rusia berkontribusi 10 persen lalu berkurang menjadi 5 persen sebelum perang Ukraina-Rusia. Sekarang, kontribusi Rusia pada perdagangan Finlandia hampir 0 persen. Jadi dari perspektif kami, semakin cepat perang berakhir, semakin baik,” ujarnya.

PBB tengah membahas reformasi arsitektur pembangunan perdamaian dan operasi penjaga perdamaian. Upaya reformasi ini berdasarkan Pakta untuk Masa Depan yang dikeluarkan PBB pada September 2024.

Voionmaa baru saja ikut dalam pertemuan United Nations (UN) Peacekeeping Ministerial Preparatory Meeting: The Future of UN Peacekeeping, di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor. Acara berlangsung selama 4-5 Februari 2025.

”Indonesia dan Finlandia adalah kontributor solid pada misi perdamaian PBB. Kedua negara punya kepentingan dalam reformasi operasi penjaga perdamaian agar sesuai untuk operasi, dan pada saat yang bersamaan ada diskusi arsitektur pembangunan perdamaian. Ini berjalan secara paralel,” tutur Voionmaa.

Pembahasan reformasi arsitektur pembangunan perdamaian mencakup isu pemanfaatan jaringan mediator perdamaian, arsitektur keuangan, dan bantuan keuangan pembangunan. Adapun reformasi operasi penjagaan perdamaian meliputi perencanaan misi yang lebih baik, pengerahan pasukan dalam isu yang lebih spesifik, dan pelatihan pasukan yang berkualitas sesuai kondisi di lapangan.

Namun, Voionmaa mengatakan, sistem yang sedang dibangun bersama itu tengah menghadapi banyak tantangan, termasuk karena Perang Ukraina-Rusia.

”Sebelum invasi, dunia lebih gampang dinavigasi, misalnya fokus mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekarang pembahasan perang terus mencuat di setiap pertemuan bilateral dan memengaruhi relasi kami dengan negara lain, seperti China, saat diskusi tentang multilateral,” kata Voionmaa.