Fragmen Kawan, Tetangga, dan Lawan Dagang Trump

Tarif impor Amerika Serikat di era Donald Trump memunculkan sejumlah fragmen perdagangan. Tetangga dekat disikat. Yang tak mau menjadi kawan, disebut anti-Amerika, dilawan. Berbeda dengan Indonesia yang tengah menempatkan diri sebagai tetangga yang baik.

Baru-baru ini, Kanada dan Meksiko yang merupakan kawan sekaligus tetangga dagang AS disikat. Padahal, ketiga negara tersebut, sejak 1994, terikat Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang digantikan Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA) pada 2020.

Pada 11 Juli 2025, melalui suratnya, Trump bakal menaikkan tarif imbalan impor Kanada dari 25 persen menjadi 35 persen. Sehari setelahnya, pada 12 Juli 2025, Trump juga akan menaikkan tarif imbalan impor Meksiko dari 25 persen menjadi 30 persen.

Trump bakal menerapkan tarif terbaru tersebut jika Kanada dan Meksiko mengambil langkah balasan terhadap AS. Tarif itu bakal diterapkan per 1 Agustus 2025.

Meksiko khawatir era nearshoring boom bakal berakhir akibat tarif Trump. Nearshoring boom di Meksiko merupakan fenomena relokasi operasi bisnis perusahaan-perusahaan AS dari negara-negara seperti China dan Eropa ke Meksiko sejak 2020.

Fenomena itu didorong beberapa faktor, seperti ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok global, dan USMCA. Pengenaan tarif resiprokal Trump ke Meksiko bakal berdampak pada penurunan investasi dan biaya perdagangan yang lebih tinggi.

Meksiko khawatir era ”booming nearshoring” bakal berakhir gegara tarif Trump.

Kawan sekaligus tetangga saja disikat, apalagi negara-negara yang selama ini berbeda pandangan politik dengan AS. Negara-negara yang tergabung dalam BRICS, misalnya, bakal dikenai tambahan tarif impor 10 persen di luar tarif yang ditetapkan untuk setiap negara.

”Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika, BRICS, akan dikenai tarif tambahan sebesar 10 persen. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” seru Trump di platform media sosialnya, Truth Social, pada 6 Juli 2025.

Trump menyerukan hal itu ketika para pemimpin negara-negara BRICS, termasuk Indonesia, berkumpul di Rio de Janeiro, Brasil, pada 5-6 Juli 2025. Dari empat pendiri BRIC, yakni Brasil, China, India, dan Rusia, satu sudah dipastikan terkena tarif tinggi.

Brasil dikenai tarif impor 50 persen. India dan China tengah bernegosiasi dengan AS. Untuk sementara, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap India sebesar 26 persen, sedangkan China terkena tarif 30 persen selama masa negosiasi.

Adapun Rusia tidak dikenai tarif imbalan impor oleh AS karena sudah terkena sanksi ekonomi akibat menyerang Ukraina sejak 2022. Sanksi itu antara lain berupa penghentian ekspor dan impor, serta pembekuan aset perusahaan dan transaksi keuangan.

Indonesia yang turut menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil terkena getahnya. Meski tambahan tarif 10 persen terhadap anggota BRICS belum dikenakan, Indonesia yang telah bernegosiasi dengan AS tetap terkena tarif resipokral 32 persen.

Hal itu tertuang dalam surat Trump yang dilayangkan kepada Indonesia pada 7 Juli 2025. Untungnya, Trump masih membuka peluang negosiasi bagi Indonesia sebelum tarif imbalan impor itu diberlakukan pada 1 Agustus 2025.

Dalam Global Trade Update Edisi Juli 2025, Lembaga Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) menyebutkan, perdagangan global menghadapi tantangan yang semakin besar pada paruh kedua tahun 2025. Ketidakpastian kebijakan perdagangan dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut berpotensi menyebabkan perdagangan dan ekonomi tumbuh melambat.

Tarif baru AS—termasuk tarif dasar 10 persen dan bea tambahan impor 50 persen untuk baja dan aluminium—telah meningkatkan risiko fragmentasi perdagangan. Meskipun tindakan pembalasan sejauh ini terbatas, gelombang tindakan unilateral selanjutnya dapat memicu eskalasi yang meluas ke negara-negara pihak ketiga dan mengganggu stabilitas rantai pasok.

Friendshoring atau kerja sama antarnegara, terutama di bidang perdagangan dan investasi, berdasarkan kesamaan pandangan geopolitik semakin meningkat. Pergeseran ini sebagian besar didorong oleh berkurangnya saling ketergantungan antara China dan AS.

Ketahanan perdagangan pada paruh kedua tahun 2025 akan bergantung pada kejelasan kebijakan, perkembangan geopolitik, dan kemampuan beradaptasi rantai pasok.

Selain itu, disebabkan juga oleh upaya sejumlah negara yang mendiversifikasi rantai pasok dan menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu mitra. UNCTAD mencontohkan, dalam 12 bulan terakhir, ketergantungan perdagangan antara China dan AS telah turun 0,6 persen.

Bersamaan dengan itu, nearshoring telah menurun. Ini menunjukkan kembalinya ekspansi perdagangan antarnegara yang secara geografis berjauhan. Ketergantungan perdagangan AS dengan Kanada, misalnya, turun 1,1 persen.

”Ketahanan perdagangan pada paruh kedua tahun 2025 akan bergantung pada kejelasan kebijakan, perkembangan geopolitik, dan kemampuan beradaptasi rantai pasok,” sebut UNCTAD dalam laporannya.

Gegara tarif respirokal Trump, Indonesia juga rela mengalihkan sebagian pembelian minyak mentah dari Singapura ke AS. Faktor geopolitik telah mengalahkan efisiensi ekonomi sebagai pertimbangan utama. Terhambatnya pasar-pasar ekspor utama, termasuk ke AS, juga memaksa Indonesia semakin mendiversifikasi pasarnya.

Pada 13 Maret 2025, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, konflik geopolitik telah membuat dunia terfragmentasi atau terkotak-kotak. Friendshoring tidak lagi mendefinisikan pertemanan yang sebenarnya, tetapi lebih mencerminkan kesamaan pandangan geopolitik.

”Ternyata selama ini yang dianggap aman, friendshoring, itu sekarang tidak ada friends lagi. Kalau mau berteman, kita amankan,” ujarnya.

Bahkan, pada 9 Juli 2025, Sri Mulyani menyatakan, era kerja sama global mulai memudar. Dahulu, satu negara bisa sejahtera dan makmur dengan mengajak negara lain. Kini, kalau satu negara sejahtera, berarti negara lain akan berkorban atau terkorbankan.

Dahulu, satu negara bisa sejahtera dan makmur dengan mengajak negara lain. Kini, kalau satu negara sejahtera, berarti negara lain akan berkorban atau terkorbankan.

Ia juga menyinggung tumpulnya peran dan fungsi lembaga-lembaga multilateral di tengah ketidakpastian ekonomi global. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tak berkutik menghadapi tarif Trump.

Hal serupa terjadi pada lembaga multilateral lain, seperti PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia. Lembaga-lembaga itu tidak mampu mengatasi sejumlah negara yang bertindak demi kepentingan nasional tanpa mematuhi berbagai kesepakatan yang telah dijalin.

”Lembaga-lembaga itu juga tidak mampu menyelesaikan sengketa dan masalah ekonomi-politik yang terjadi di antara negara-negara anggotanya. Seharusnya mereka dapat menjadi wadah untuk membahas, mencari solusi, serta arah kebijakan internasional,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Di tengah kondisi itu, Indonesia di era kepemimpinan Prabowo Subianto masih mengedepankan kebijakan politik luar negeri tetangga baik. Sikap politik itu menjadi bagian dari 17 program prioritas, terutama poin kesembilan, yakni penguatan pertahanan dan keamanan negara, serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.

”Politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal merdeka adalah bebas aktif, nonblok tidak memihak. Hubungan baik dengan semua (negara) bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Indonesia akan menjalankan kebijakan politik luar negeri tetangga baik,” ujar Prabowo dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam (Kompas, 7/1/2024).

Indonesia bahkan sampai berani menempuh risiko politik. Di tengah proses negosiasi tarif resiprokal AS, Prabowo menghadiri KTT BRICS di Brasil. Prabowo bahkan tidak menghadiri pertemuan G7 di Kanada demi menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Rusia, pada 19 Juni 2025.

Hal itu bisa menguatkan anggapan bahwa Indonesia yang resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025 mendekat ke blok Rusia dan China. Apalagi, beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mendulang banyak investasi dari China.

Kendati tak mudah menepis anggapan itu, Indonesia tetap perlu terus menunjukkan diri sebagai tetangga baik bagi negara ataupun kelompok ekonomi mana pun. Setidaknya, Indonesia telah memiliki modal besar dengan memperkuat kerja sama antarnegara perbatasan, Selatan-Selatan, ASEAN, Asia-Pasifik, Uni Eropa, dan Timur Tengah.

Bahkan, saat ini, RI telah memiliki 21 perjanjian tarif preferensial (PTA), perjanjian perdagangan bebas (FTA), dan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan 30 negara. Negara-negara tersebut tersebar di enam kawasan/regional, seperti Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Amerika Latin, dan Afrika.