”Free Float” Naik 15 Persen, Pasar Ingatkan Kesiapan Penyerapan

JAKARTA, KOMPAS — Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan ketentuan peningkatan porsi kepemilikan publik atau free float saham hingga minimum 15 persen sebagai salah satu upaya pendalaman pasar modal nasional. Di sisi lain, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran terkait kesiapan pasar menyerap tambahan pasokan saham dalam jumlah besar.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan, ketentuan free float 15 persen masih akan melalui perumusan di tingkat peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI). Proses tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme rule of making rule sebagaimana diatur dalam peraturan OJK.

”Dalam proses itu diwajibkan adanya meaningful participation dari publik dan pelaku usaha. Setiap masukan dan usulan akan diterima,” kata Hasan saat menemui wartawan di Press Room BEI, Selasa (3/2/2026).

Hasan menjelaskan, OJK telah meminta Asosiasi Emiten Indonesia melakukan simulasi internal terkait rencana peningkatan free float. Hasil simulasi tersebut akan menjadi dasar diskusi lanjutan untuk menentukan tahapan dan lini masa implementasi yang realistis menuju batas minimum 15 persen.

”Kami ingin mendengar langsung dari pelaku usaha mengenai kesiapan mereka, termasuk tahapan dan timeline yang memungkinkan. Semangatnya adalah percepatan peningkatan porsi free float demi pendalaman pasar,” katanya.

Menurut OJK, peningkatan free float penting untuk menarik minat investor, khususnya investor asing dan investor institusi domestik berskala besar, yang membutuhkan pasar dengan likuiditas dan kedalaman memadai. Selain itu, kepemilikan publik yang lebih besar dinilai dapat meningkatkan kepercayaan serta memperkuat tata kelola perusahaan.

Sementara itu, pelaku pasar mengingatkan agar kebijakan ini dijalankan secara bertahap. Berdasarkan simulasi OJK, seperti yang dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Desember 2025, kenaikan minimal free float menjadi 15 persen diperkirakan membutuhkan penyerapan saham dengan nilai Rp 203 triliun.

Secara kepatuhan, jika free float naik dari 7,5 persen menjadi 15 persen, tingkat komplians sekitar dua pertiga dari total 900 lebih emiten.

Kepala Departemen Customer Engagement & Market Analyst BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Chory Agung Ramdhani berpendapat, simulasi tersebut menunjukkan, jika aturan free float dilepas serentak, tentu hal itu akan memicu kelebihan pasokan dan menekan harga. Ia percaya OJK tidak akan menggelontorkan aturan dalam semalam.

Ini bisa diawali dari emiten baru yang masuk ke bursa sejak 2026. Bagi emiten yang sudah ada (existing), masa transisi atau grace period adalah harga mati. ”Kami menilai perlu ada klasifikasi emiten berdasarkan kapitalisasi pasar, emiten big caps mungkin butuh waktu lebih lama karena nilai 15 persennya yang sangat jumbo, sementara emiten menengah bisa didorong lebih cepat,” tuturnya kepada Kompas, hari ini.

Di sisi lain, Chory menyampaikan, mereka juga fokus pada kualitas permintaannya. Jika regulasi ini dibarengi dengan transparansi beneficial ownership yang lebih baik, dana asing justru akan lebih percaya diri untuk masuk dan menyerap sebagian dari porsi tersebut sehingga beban tidak hanya bertumpu pada investor domestik.

Untuk investor domestik, BRIDS melihat kunci keberhasilannya ada pada revitalisasi investor institusi domestik, seperti dana pensiun dan asuransi, serta penarikan kembali minat pengelola dana global melalui lembaga seperti Morgan Stanley Capital International.

”Tanpa dorongan agar investor institusi memperbesar porsi kepemilikannya, risiko volatilitas harga saat proses divestasi pemegang saham pengendali akan menjadi sangat tinggi,” ujarnya.

Untuk itu, secara bersamaan, OJK dan BEI perlu konsisten menerapkan exit policy yang jelas bagi yang membandel, tetapi tetap memberikan insentif, seperti diskon pajak emiten, bagi yang patuh.

Meskipun simulasi menunjukkan angka yang fantastis dan jumlah emiten yang tidak patuh cukup banyak, tujuan akhirnya adalah meningkatkan investability pasar kita di mata dunia.

Ekonom Bright Institute sekaligus analis pasar modal, Yanuar Rizky, mengingatkan bahwa kebijakan free float dan narasi penyerapan saham oleh investor institusi perlu diikuti kapasitas dana riil.

Dalam konteks investor institusi, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pasar masih mempertanyakan sumber dana dan kesiapan likuiditas. Tanpa kejelasan tersebut, penyesuaian free float berisiko meningkatkan volatilitas, terlebih karena Indonesia belum memiliki sistem dealer atau dana stabilisasi pasar.

”Klaim bahwa investor institusi akan masuk di level berapa pun tidak otomatis membangun kepercayaan. Pasar menguji pernyataan itu. Ketika tidak terlihat daya beli nyata, kredibilitasnya runtuh,” kata Yanuar.

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir, dijumpai di BEI, Senin, menyampaikan bahwa lembaganya telah melakukan penempatan dana di pasar saham domestik. Upaya ini terhitung sejak Desember 2025 sebagai bagian dari strategi alokasi aset.

”Alokasi untuk stabilisasi pasar modal itu bagian dari strategic asset allocation. Kita akan masuk di pasar modal, baik di bond dan juga di publik. Hari ini pun kita masuk berinvestasi,” kata Pandu.

Emiten yang dibidik Danantara, menurut Pandu, setidaknya memiliki empat kriteria, yakni valuasi menarik serta mempunyai arus kas alias cash flow, fundamental, dan likuiditas yang baik.

Saat ditanya mengenai besaran dana yang dialokasikan ataupun sektor saham yang dibeli, Pandu tidak mengungkapkannya secara detail.