Gabung Dewan Perdamaian Tak Banyak Pengaruhi Kesepakatan Tarif

JAKARTA, KOMPAS — Perundingan dagang RI-Amerika Serikat dinilai tak setara. Maka, hasilnya pun tak berimbang. Padahal, Indonesia sudah mengupayakan berbagai hal, termasuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada Poppy S Winanti mengatakan, hasil kesepakatan tarif Indonesia-AS menunjukkan negosiasi yang tidak setara. ”Jadi, bergabung dengan Dewan Perdamaian tidak meningkatkan leverage (daya tawar) Indonesia untuk bernegosiasi tarif dengan AS,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump meneken kesepakatan itu pada Kamis (19/2/2026). Prabowo di AS sejak Selasa lalu.

Kondisi ini bukanlah hal baru. Sebab, negara-negara yang kuat secara ekonomi, seperti AS, mempunyai kemampuan untuk lebih memengaruhi negara lain.

Dalam kesepakatan yang disiarkan Kantor Perwakilan Dagang AS, produk RI ke AS dikenai tarif sampai 19 persen. Sementara hampir seluruh produk AS di Indonesia bebas hambatan tarif dan aneka hambatan non-tarif.

Narasi yang menyebutkan masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian untuk meningkatkan posisi tawar dengan AS hanya untuk menenangkan publik domestik.

Menurut Poppy, hasil kebijakan tarif Trump sebenarnya mulai terbaca pada akhir tahun lalu. Meski saat itu kesepakatannya belum ditandatangani, penerapan tarif bagi negara-negara anggota ASEAN sudah terlihat pada kisaran 19-20 persen.

Sementara, Dewan Perdamaian baru diluncurkan pada Januari 2026 di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Poppy menilai, sejak awal kebijakan tarif Trump tidak berkaitan dengan keanggotaaan Dewan Perdamaian. Sebab, jika kedua hal itu terkait, semestinya Indonesia dikenakan tarif yang lebih rendah.

”Narasi yang menyebutkan masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian untuk meningkatkan posisi tawar dengan AS hanya untuk menenangkan publik domestik. Kenyataannya, tidak ada pengaruhnya,” jelasnya.

Poppy menambahkan, kalaupun negosiasi dilakukan setelah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian, hasilnya tidak menunjukkan sesuai yang diharapkan. Hal ini sekaligus menunjukkan kebijakan tarif Trump sebenarnya sudah final sejak akhir tahun lalu sebelum Dewan Perdamaian diluncurkan.

”Ini semacam kegagalan kalkulasi politik. Jadi, masuk Dewan Perdamaian terkesan blunder. Tidak ada pengaruhnya untuk memperkuat daya tawar,” ujarnya.

RI-AS telah menyepakati antara lain ketentuan tarif bea masuk produk-produk dari kedua negara. Washington tetap menerapkan rata-rata tarif 19 persen atas produk asal Indonesia.

Itu adalah tarif yang sama bagi Kamboja dan Malaysia. Indonesia juga mesti membuka diri dan melonggarkan aturan atas sejumlah produk AS.

Mereka (AS) yang menentukan kendali. Dengan sikap Indonesia, AS terkesan memuji-mujinya. Padahal, hal itu karena sesuai dengan keinginan mereka.

Sementara Indonesia mengenakan tarif 0 persen bagi sejumlah produk AS, terutama produk pertanian seperti gandum (wheat) dan kedelai (soybean). Dengan demikian, bahan baku mi instan, tahu, dan tempe yang berbasis impor dari AS tidak dikenai beban tarif tambahan. Perlu diketahui, gandum dan kedelai asal AS selama ini sudah bebas tarif.

”Kami telah bernegosiasi sangat intensif selama beberapa bulan terakhir dan saya pikir kami telah mencapai pemahaman yang solid tentang banyak masalah,” kata Prabowo kepada para eksekutif bisnis di Kamar Dagang AS.

Perjanjian perdagangan itu ditandatangani saat Prabowo menghadiri pertemuan pertama Dewan Perdamaian (Board of Peace) di AS. Perusahaan Indonesia dan AS juga mencapai 11 kesepakatan pada pekan ini senilai 38,4 miliar dolar AS, termasuk pembelian kedelai, jagung, kapas, dan gandum AS, kerja sama dalam mineral penting dan pemulihan ladang minyak, serta usaha patungan dalam cip komputer.

Sementara itu, keterangan dari Gedung Putih menyebutkan, kesepakatan perdagangan dengan Indonesia merupakan kesepakatan yang hebat. ”Perjanjian ini akan membantu kedua negara untuk memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dengan demikian terus mengarah pada kemakmuran global,” tulis pernyataan Gedung Putih.

Trump pun memuji Prabowo atas perjanjian tersebut. ”Presiden Prabowo, terima kasih banyak. Anda memiliki negara yang besar, dan Anda melakukan pekerjaan yang hebat,” katanya.

Dalam dokumen agreement on reciprocal trade (ART), AS menurunkan tarif resiprokal untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia menjadi 0 persen. Produk tersebut mencakup sektor pertanian dan industri, seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, serta komponen pesawat terbang.

Khusus tekstil dan apparel, AS memberikan tarif 0 persen melalui skema tariff rate quota (TRQ) alias ”dengan syarat”. Secara umum, mekanisme ini menerapkan kuota tertentu atas produk yang boleh masuk ke pasar AS dengan tarif bea masuk 0 persen. Jika jumlah barang yang diekspor Indonesia ke AS sudah melewati kuota yang berlaku, tarif bea masuk 0 persen tidak berlaku.

Dosen Hubungan Internasional UGM, Muhadi Sugiono, mengatakan, posisi Indonesia untuk bernegosiasi dengan AS tidak seimbang. ”Mereka (AS) yang menentukan kendali. Dengan sikap Indonesia, AS terkesan memuji-mujinya. Padahal, hal itu karena sesuai dengan keinginan mereka,” ujarnya.

Menurut Muhadi, bergabung dengan Dewan Perdamaian juga menjadi salah satu upaya Indonesia untuk berbaik hati dengan AS. Namun, hal ini juga berpotensi membuat diplomasi Indonesia menjadi transaksional dan mengalihkan tujuan utama masuk dalam dewan tersebut.

Muhadi menambahkan, Dewan Perdamaian idealnya bisa dijadikan instrumen bagi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Gaza. Selain itu, memperkuat konsistensi Indonesia untuk mendukung solusi dua negara, yang berarti berdirinya negara Palestina merdeka.

Namun, kehadiran Israel di lembaga itu patut menjadi pertanyaan. Sebab, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menyatakan penolakannya terhadap kemerdekaan Palestina.

”Apakah Indonesia bisa berkontribusi dalam Dewan Perdamaian atau tidak? Kita akan melihat hasil konkret setelah lembaga ini berjalan. Apakah akan mengarah pada penarikan tentara Israel (dari Gaza) serta terbentuknya dua negara merdeka? Kalau ini tidak berhasil atau sebagian saja yang tercapai, itu bukan target yang patut dirayakan,” katanya. (AP)