Gaji Besar DPR, Akankah Berdampak ke Kinerja Parlemen?

Kenaikan gaji dan tunjangan anggota parlemen di Indonesia menuai kritik. Terlepas dari perdebatan soal nominal, persoalan yang lebih mendesak justru pada mekanisme akuntabilitas dan integritas dari para anggota parlemen yang menerima pendapatan besar.

Sejumlah studi dan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa kedua hal ini lebih penting untuk diperhatikan.

Perkara gaji anggota parlemen acap mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, sejumlah kalangan memandang gaji anggota yang terlalu besar menjadi pemborosan anggaran di tengah kinerja parlemen yang belum memuaskan dan situasi ekonomi yang berat.

Namun, di sisi lain, sebagian pihak justru melihat nominal besar ini menjadi prakondisi yang diperlukan agar ruang parlemen diisi oleh sosok-sosok yang kompeten dan berintegritas.

Pandangan soal pentingnya gaji yang mencukupi dalam posisi politik ini ditunjukkan oleh sejumlah kasus. Studi dari Gagliarducci & Nannicini (2013), kasus di Italia menunjukkan bahwa kenaikan gaji wali kota dapat menaikkan kualitas kandidat yang berkontestasi dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan kota.

Sejumlah studi lain melihat pengaruh dari kenaikan gaji anggota dengan performa mereka di parlemen. Studi dari Thomas Braendle (2014), misalnya, mencoba mengkaji peristiwa kenaikan gaji anggota parlemen Uni Eropa pada 2009. Saat itu, gaji para anggota ini mengalami kenaikan yang cukup fantastis di angka 200 persen.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa sebagian indikator dalam hal produktivitas meningkat, termasuk seberapa banyak anggota parlemen berbicara dalam sidang dan jumlah draf laporan yang dikeluarkan oleh parlemen.

Meskipun begitu, kenaikan gaji ini justru dibarengi dengan makin seringnya para anggota parlemen absen dari sidang. Dengan kata lain, gaji lebih besar tidak secara otomatis mendongkrak kinerja legislatif.

Namun, studi lain bisa memberikan pemahaman bagaimana kenaikan gaji bisa mendorong kinerja parlemen ke arah yang lebih positif. Salah satunya ialah dengan gaji yang makin besar, para anggota bisa lebih fokus untuk bekerja dan tidak perlu mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan-pekerjaan lain di luar lingkup kerja parlementer.

Telaah oleh Christian Staat & Colin R Kuehnhanss (2016), misalnya, menunjukkan bahwa kerja sampingan berhubungan secara negatif dengan kinerja anggota di parlemen.

Selaras, studi dari Kotakorpi & Poutvaara (2011) yang mengkaji kenaikan gaji anggota parlemen di Finlandia secara cukup signifikan di kisaran 35 persen, menangkap adanya peningkatan indikator kualitas kandidat.

Artinya, gaji yang kian kompetitif ini bisa menarik talenta-talenta yang mungkin sebelumnya lebih terktarik untuk bekerja di sektor swasta yang menjanjikan bayaran yang lebih besar.

Temuan serupa juga didapatkan dari studi oleh Dal Bó, Finan, & Rossi (2013), dalam konteks birokrat di Meksiko, gaji yang lebih tinggi dapat menarik lebih banyak pelamar yang berkualitas dan membantu mengisi pos-pos yang sulit.

Aspek lain yang menarik untuk ditelaah adalah hubungan antara besaran nominal gaji anggota parlemen dan korupsi. Menariknya, hasil studi dari Mocan & Altındağ (2013) menunjukkan bahwa upah yang tinggi tidak menurunkan niatan para politisi untuk tidak melakukan korupsi.

Dari sejumlah hal yang dilihat, niatan untuk terpilih lagi dalam pemilu selanjutnya justru bisa lebih memengaruhi politisi untuk tidak bersikap koruptif.

Niatan untuk berkarier panjang di ranah politik sebagai variabel yang memengaruhi integritas politisi ini juga selaras dengan temuan dari penelitian oleh Ferraz & Finan (2011).

Studi di Brasil ini menemukan bahwa pejabat yang masih bisa berkontestasi di pemilihan umum berikutnya relatif lebih bersih dari penyimpangan dana dibandingkan dengan mereka yang sudah tidak bisa lanjut bertarung di pemilihan selanjutnya. Dalam konteks ini, potensi untuk kehilangan jabatan lebih berpengaruh terhadap korupsi dibandingkan dengan besaran gaji yang diterima.

Pada akhirnya, dapat dilihat bahwa persoalan gaji anggota parlemen ini bukan hanya berbicara soal besar kecil nominalnya. Meskipun cenderung dinilai negatif oleh sebagian dari masyarakat, nominal gaji yang besar bisa saja berdampak positif, seperti memancing sosok-sosok berkualitas untuk berkarier sebagai anggota parlemen.

Tidak hanya itu, gaji yang besar ini seharusnya dapat memberikan garansi bagi para anggota untuk bisa berkecukupan ketika fokus berkarya di parlemen dan tidak perlu mencari pendapatan tambahan dari pekerjaan sampingan.

Meskipun begitu, kenaikan gaji ini perlu untuk diimbangi oleh mekanisme pengawasan kinerja yang jelas. Tentunya, seiring dengan kenaikan remunerasi yang diberikan, para anggota parlemen harus bisa menunjukkan integritas, kedisiplinan, dan kinerja yang mumpuni. Tanpa adanya pembuktian yang dapat dirasakan oleh masyarakat, kenaikan gaji anggota DPR selamanya akan ditentang oleh publik.

Terlebih lagi, sejumlah studi yang sebelumnya dilakukan, dampak positif dari kenaikan gaji politisi baru bisa dirasakan dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Pasalnya, dampak positif ini muncul akibat semakin banyaknya talenta yang masuk ke seleksi kandidasi politik. Artinya, perbaikan yang terjadi bukan merupakan dampak langsung dari kenaikan gaji anggota parlemen yang saat ini tengah bertugas.

Maka dari itu, apabila agenda kenaikan gaji ini dilanjutkan, perlu ada sensitivitas yang tinggi dari para anggota parlemen. Apalagi, para anggota DPR RI periode 2024-2029 ini masih belum lama berkiprah. Dilantik pada Oktober 2024, belum sampai setahun waktu yang mereka miliki untuk membuktikan kinerja kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, tidak heran apabila rencana kenaikan gaji anggota parlemen direspons negatif oleh publik yang belum teryakinkan oleh kinerja mereka. (LITBANG KOMPAS)