Gara-gara Tarif Trump, Aliansi AUKUS Goyang

CANBERRA, KAMIS — Penjatuhan tarif impor 10 persen oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Australia tidak hanya memukul kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara. Di sisi pertahanan dan keamanan juga terancam, Aliansi Australia-Inggris-AS atau AUKUS kini goyah. Merujuk Kantor Berita Reuters, Kamis (10/4/2025), muncul keraguan atas masa depan penjualan kapal selam nuklir untuk Angkatan Laut Australia.

Australia sejatinya mengalami defisit di dalam neraca perdagangan dengan AS. Akan tetapi, Trump pada 2 April 2025 tetap mengenakan tarif 10 persen untuk Australia dengan alasan baik kawan maupun lawan sudah terlalu lama mencurangi AS dari segi perdagangan.

Perbuatan Trump ini oleh Canberra ditanggapi dengan negatif. Meskipun tarif 10 persen ini tergolong rendah, bagi Australia ini tindakan yang mengkhianati pertemanan kedua negara. Tanggapan dari masyarakat Australia mendorong pemerintah mengkaji ulang berbagai kerja sama dengan AS, termasuk AUKUS.

”Batalkan AUKUS,” cuit Peter Brandt, Ketua Partai Hijau di X pada 3 April 2025.

Tidak hanya Brandt, majalah Foreign Policy edisi 3 April 2025 melaporkan, banyak politikus independen di parlemen Australia yang berpandangan serupa. Mereka menganggap aliansi yang terbentuk pada 2021 ini tidak lagi sejalan dengan kepentingan Australia.

Bahkan, perkiraannya, pada pemilihan umum Mei 2025, dua partai dominan Australia, Partai Buruh dan Partai Liberal tidak akan memperoleh kursi mayoritas di parlemen. Kandidat-kanditat Partai Hijau ataupun independen yang mendulang banyak suara.

AUKUS dibentuk pada 2021 dengan niat menjegal pengaruh China di Indo-Pasifik. Skema aliansi ini terdiri dari dua pilar. Pilar pertama ialah pengerahan delapan kapal selam bertenaga nuklir untuk berpatroli di Australia dan sekitarnya. Pilar kedua adalah saling berbagi pengetahuan dan teknologi antara Canberra, London, dan Washington DC.

Di dalam pilar pertama terdiri dari dua fase, yang pertama ialah mendatangkan tiga unit kapal selam bertenaga nuklir baru kelas Virginia dari AS ke Australia per 2032. Selain itu, Australia dan Inggris harus menuntaskan pembuatan satu kapal selam bertenaga nuklir berseri SSN-AUKUS per 2040.

Fase kedua ialah menuntaskan pembuatan unit-unit kapal selam tersisa. Total dana proyek pengadaan kapal selam bertenaga nuklir ini adalah 368 miliar dollar Australia.

”Kita memiliki dua kendala. Australia masih harus melunasi biaya pembuatan sebesar 2 miliar dollar Australia untuk pembuatan tiga unit kelas Virginia. Kalaupun lunas, belum ada jaminan bisa selesai dan dikirim tepat waktu,” kata Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di Canberra, Kamis (10/4/2025).

Hal ini karena 35 persen bahan baku pembuatan kapal dan kapal selam di AS diimpor dari negara-negara lain. Semua mitra dagang AS dikenakan tarif impor oleh Trump. Dampaknya, kemungkinan besar harga pembuatan kapal selam kelas Virginia akan naik.

Kenaikan tarif juga akan menghambat rantai pasok. Butuh waktu satu tahun untuk membuat satu unit kapal selam jenis Virginia. Melihat risiko keterlambatan kedatangan bahan baku, akan butuh waktu lebih lama membuat dan menyelesaikan pembanguan kapal selam tersebut. Dampak lanjutannya adalah pengerahan kapal tersebut akan melewati tenggat.

Kendala berikutnya ialah pilar kedua AUKUS mengenai berbagi teknologi. Tidak ada keterangan jumlah dan jenis teknologi yang akan dibagi oleh tiap-tiap pihak. ”AS hanya mau membagi 70 persen teknologi mereka, padahal kita menginginkan semua teknologi terkait ada di dalam aliansi ini,” kata Duta Besar Australia untuk AS Kevin Rudd.

Di luar dua kendala itu, ada aspek lain yang dipermasalahkan AS, yakni keengganan Australia untuk terjun ke medan perang apabila konflik pecah. Saat ini, Angkatan Laut AS tengah menyiapkan diri agar per 2027 memiliki kemampuan cukup untuk menghadapi China, kalau-kalau ada konflik terbuka.

Dalam skenario terburuk, konflik ini berisiko pecah di Selat Taiwan. AS menginginkan sebagai anggota AUKUS, Australia mengirim kapal selam bertenaga nuklir mereka ke perairan tersebut. Akan tetapi, Australia tidak pernah mendukung keinginan AS itu.

Peter Dean, pengamat pertahanan di Universitas Sydney menerangkan, kepentingan Australia ialah jika konflik pecah, mereka mengamankan perairan di sekitar wilayahnya. Ada dua pangkalan militer AS di Australia yang pengamanannya menjadi tanggung jawab Canberra.

Bagi Australia, terlalu jauh membawa kapal mereka berpatroli di Laut China Selatan, apalagi AS memilih pangkalan militer di Jepang yang lebih dekat ke titik perkiraan konflik. Lebih baik mereka mengamankan wilayah Pasifik yang langsung bersinggungan dengan ketahanan Australia.

”Ini tidak sesuai dengan pandangan AS bahwa jika mau menggentarkan China, Australia juga harus siap tempur apabila diperlukan,” tutur Bryan Clark, Direktur Pusat Konsep dan Teknologi Pertahanan Institut Hudson.

Tidak hanya dari AS, Parlemen Inggris pada 2 April 2025 mengumumkan mereka mengkaji ulang kerja sama pertahanan London dan Canberra terkait AUKUS. Menurut London, ini evaluasi yang wajar, mengingat kerja sama telah berjalan empat tahun sehingga sudah waktunya diperiksa.

”Terjadi perubahan dinamika geopolitik di dunia. Oleh sebab itu, kerja sama Inggris dan Australia untuk AUKUS harus dikaji ulang guna memastikan semua berada di jalur yang tepat,” demikian bunyi keterangan di situs Parlemen Inggris.

Ian McPhedran, pengamat pertahanan Australia menulis di situs kajian kebijakan The Mandarin. Meskipun Inggris tidak mengatakan kehilangan kepercayaan terhadap AUKUS, aliansi ini sudah goyang. Kepercayaan masyarakat Australia terhadap AS dan AUKUS turun.

Australia tidak memiliki infrastruktur maupun sumber daya manusia untuk merawat kapal selam bertenagan nuklir. Rakyat juga mengajukan keberatan terhadap usulan pemerintah menaikkan anggaran pertahanan dari 60 miliar dollar Australia per 2025 menjadi 100 miliar dollar Australia per 2030.

”Pada saat yang sama, posisi kita juga terlalu terjepit untuk keluar dari aliansi ini,” kata McPhedran.

Posisi tidak mengenakkan itu juga dijabarkan oleh Letnan Jenderal (purnawirawan) John Frewen di situs Institut Kajian Strategis Australia (ASPI). Ia mengatakan, Australia harus memperhitungkan kembali strategi keamanan dan pertahanan mereka.

Memang, terburu-buru menghakimi sikap AS ke Australia hanya berdasar kelakuan satu masa jabatan pemerintahan. Akan tetapi, Australia tidak bisa lagi mengandalkan AS untuk keamanan sendiri dan kawasan. Australia harus mencari mitra pertahanan baru.

Sebagai sesama anggota Forum Kepulauan Pasifik, Selandia Baru dan Papua Niugini adalah mitra alami Australia. Akan tetapi, kapasitas pertahanan mereka jauh di bawah. Inggris sebagai negara saudara terlalu jauh dari letak geografis Australia.

”Indonesia negara yang sangat penting bagi kita, tetapi hubungan diplomatik Jakarta-Canberra terlalu naik dan turun,” tutur Frewen.

Ia menjelaskan, Singapura dan Jepang merupakan dua negara dengan norma dan kepentingan yang paling mirip dengan Australia. Selain itu, mereka juga memiliki anggaran serta kemampuan pertahanan yang cukup kuat. (Reuters)