Dibayangi Tekanan Trump, Mahasiswa Internasional di AS Resah

Salah satu keunggulan Amerika Serikat adalah keberadaan universitas-universitas terbaik yang mengemuka dengan berbagai riset dan kebebasan akademis. Namun, sepak terjang Presiden AS Donald Trump dengan merazia kampus, memecat staf, menghentikan pendanaan, serta menangkap mahasiswa antiperang dan pro-Palestina telah menimbulkan keresahan di kampus–kampus di Amerika Serikat.

Salah satu kampus terbaik AS, Columbia University di New York, misalnya, terpaksa memecat staf dan menghentikan sejumlah riset. Para mahasiswa internasional di kampus itu juga dibayangi akan ditangkap, lalu dideportasi.

Biliana (29), bukan nama asli, seorang mahasiswi asing di Columbia, yang sedang mengikuti ujian semester, misalnya, ketakutan ditangkap Polisi Imigrasi Federal AS (ICE).

Sementara itu, sejumlah guru besar di kampus itu kebingungan mencari pendanaan riset yang dipangkas Presiden Trump.

Trump menuding Kampus Columbia dan sejumlah kampus ternama AS mengajarkan sikap anti-Semit (anti-Yahudi) dan ideologi liberal.

Tudingan itu menguat seiring dukungan pemerintah dan politisi AS terhadap perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza. Serangan Israel itu telah menelan puluhan ribu korban jiwa, terutama perempuan dan anak–anak.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Chicago John Mearsheimer dan Stephen Walt, Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Harvard, dalam buku The Israel Lobby and US Foreign Policy mengungkapkan betapa para politisi AS terjerat lobi kaum zionis yang memberikan dukungan keuangan dan politik bagi mereka.

Imbal baliknya, semua tindakan zionis harus didukung tanpa syarat oleh para elite politik AS.

Dukungan elite politik, khususnya Trump, juga mewujud sebagai tekanan terhadap kalangan akademik. Ratusan mahasiswa asing di kampus–kampus AS, termasuk di Columbia, diancam visanya bakal dibatalkan.

Ancaman itu muncul karena mereka terlibat aksi solidaritas terhadap Palestina ataupun dakwaan lain, seperti pelanggaran aturan lalu lintas. ”Kita tidak bisa mengatakan apa pun secara bebas. Kita juga tidak bisa berbagi informasi karena takut akan ditangkap,” kata Biliana.

Pihak Rektorat Universitas Columbia sudah melakukan skorsing terhadap 65 mahasiswa yang terlibat aksi pro-Palestina. Terjadi eskalasi aksi akibat perang yang terus berlanjut. Akhirnya mereka menduduki perpustakaan utama kampus yang berujung dengan sanksi skorsing tersebut, Rabu (7/5/2025).

Universitas Columbia juga melarang 33 orang untuk memasuki kompleks kampus. Di antara mereka terdapat para aktivis dari kampus lain serta alumni Columbia yang terlibat dalam unjuk rasa properdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Para pengunjuk rasa menuntut kampus menghentikan pendanaan 14,8 miliar dollar AS untuk riset senjata dan memutus hubungan dengan perusahaan swasta yang terkait dengan pendudukan Israel di Tanah Palestina.

Pada unjuk rasa Rabu pekan lalu, Kepolisian Kota New York (NYPD) dikerahkan untuk menangkap para pengunjuk rasa dari dalam gedung perpustakaan. Unjuk rasa pekan lalu termasuk yang terbesar sejak gelombang protes bergulir tahun lalu.

”Ketika aturan dilanggar dan komunitas akademis terganggu, pilihan harus diambil, termasuk juga konsekuensinya,” kata seorang pejabat kampus Columbia.

Presiden Dewan Mahasiswa Universitas Columbia, Oscar Wolfe, mengatakan, para mahasiswa dan mahasiswi asing mengalami ketakutan. Wolfe yang baru menjadi mahasiswa pada September 2023 mengatakan, dia hanya sebulan saja merasakan suasana kampus yang tenang. Selanjutnya, aksi demo pro-Israel dan pro-Palestina berlangsung di kampusnya.

Karena kekacauan tersebut, kini Kampus Columbia yang biasanya menjadi bagian dari atraksi wisata di New York ditutup dari kunjungan wisatawan.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, para pejabat sedang memeriksa visa para ”pengacau” dan kelompok pro-Hamas yang tidak diinginkan di AS.

Sementara para guru besar di Columbia kini sedang mencari jalan untuk dapat tetap menjaga tradisi riset dan akademis. Pejabat Rektor Claire Shipman mengatakan, hampir 180 anggota staf kampus mengandalkan dana dari Pemerintah Federal yang kini dipangkas. ”Mereka terancam kehilangan pekerjaan,” kata Shipman.

Rebecca Muhle, guru besar psikiatri, mengatakan, usulan riset soal autism yang diajukannya tidak dibatalkan, tetapi belum ada pendanaan. ”Statusnya digantung. Situasi saat ini chaos. Kita tidak dapat mengadakan riset dalam keadaan chaos,” kata Muhle.

Kampus lain, Universitas Harvard, mengajukan tuntutan hukum terhadap keputusan pemerintahan Trump membekukan dana riset 2 miliar dollar AS.

Dari jurusan sosial, Guru Besar Sejarah Matthew Conelly, ahli arsip rahasia AS, mengatakan, dua usulan risetnya juga dibatalkan tanpa penjelasan apa pun.

Padahal, proyek yang diajukannya untuk melatih para akademisi dan arsiparis menganalisis, melestarikan arsip, terutama ke bentuk digital. Hal itu sangat penting dalam kajian sejarah dan arsip rahasia.

”Yang kami perjuangkan, berbeda 180 derajat dari apa yang diinginkan Trump. Kalau kami pasrah, mereka akan menang,” kata Conelly.

Adapun Wolfe mengingatkan, jika pihak kampus kalah, ini adalah kekalahan bagi masyarakat madani dan peradaban.

Dalam perjuangan melawan deportasi semena–mena oleh pemerintahan Trump, seorang mahasiswi asal Turki, Rumeysa Ozturk (30) dari Universitas Tufts, di Boston, Massachusets, dibebaskan setelah sempat ditahan di pusat detensi imigrasi di Louisiana selama enam pekan. Upaya deportasi terhadapnya dibatalkan oleh hakim Pengadilan Federal.

Setibanya di Bandara Logan, Boston, Ozturk mengatakan, dia gembira dapat melanjutkan pendidikan setelah melalui masa sulit.

”Dalam 45 hari terakhir, saya kehilangan kemerdekaan saya dan juga hak untuk mengikuti pendidikan doktoral. Saya sangat bersyukur atas dukungan yang diberikan,” kata Ozturk.

Hakim Federal memerintahkan pembebasan Ozturk, Jumat (9/5/2025), dengan keputusan bahwa dia ditangkap dan ditahan secara ilegal karena ikut menuliskan kritik terhadap sikap kampus mendukung Israel dan perang di Jalur Gaza.

”Saya percaya dalam sistem peradilan AS,” kata Ozturk. Dia didampingi dua anggota Kongres dari Massachusetts, Senator Edward Markey dan Ayanna Pressley. (AFP/Reuters/AP)