Garis Kemiskinan Perlu Dinaikkan

Pada April 2025, Bank Dunia mengeluarkan ”Macro Poverty Outlook” untuk banyak negara di dunia, kecuali kelompok negara berpendapatan tinggi. Dengan menggunakan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP), pada 2024 tingkat kemiskinan Indonesia yang masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas mencapai 60,3 persen. Sementara BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,57 persen.

Perbedaan yang besar ini menimbulkan pertanyaan seberapa jauh perbedaan metodologi yang digunakan, mana yang lebih mencerminkan realitas sebenarnya, apa manfaat gambaran kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, serta apa perbaikan yang perlu dilakukan pada garis kemiskinan nasional saat ini.

BPS sendiri pada awal Mei 2025 telah mengeluarkan siaran pers dan menjelaskan dengan baik perbedaan angka kemiskinan Bank Dunia dan BPS. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut materi pertanyaan tersebut di atas.

Angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS adalah kemiskinan absolut, dihitung berdasarkan pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar per orang per hari.

Ia terdiri dari dua komponen utama, yaitu makanan dengan konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari dan makanan lainnya serta nonmakanan mencakup kebutuhan minimal tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan lainnya.

Angka terakhir, jumlah penduduk miskin Indonesia September 2024 tercatat 24,06 juta jiwa (8,57 persen).

Bank Dunia menghitung kemiskinan juga berdasarkan kebutuhan dasar, tapi disesuaikan dengan kelompok pendapatan negara. Oleh karena itu, digunakan paritas daya beli untuk menyetarakan harga barang dan jasa lintas negara.

Meskipun metode ini masih diragukan akurasinya, proyek yang dikenal dengan International Comparasion Program (ICP) sudah lama dikembangkan dan disempurnakan, dapat mewakili pembandingan paritas daya beli antarnegara, khususnya untuk pengukuran tingkat kemiskinan.

Bank Dunia membagi tingkat kemiskinan dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu untuk kelompok negara miskin, negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income countries/LMIC), dan negara berpendapatan menengah atas (upper middle income countries/UMIC).

Setiap kategori di atas dibuat dengan garis kemiskinan berturut-turut 2,15 dollar AS PPP, 3,65 dollar AS PPP, dan 6,85 dollar AS PPP.

Garis kemiskinan ekstrem disusun dari 28 negara termiskin di dunia. Garis kemiskinan untuk LMIC dan UMIC tetap didasarkan pada pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi dengan kualitas yang lebih baik untuk kelompok pendapatan yang lebih tinggi.

Laporan Bank Dunia, April 2025, menyebutkan tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan 2,15 dollar AS PPP sebesar 1,3 persen, berdasarkan LMIC sebesar 15,6 persen, dan berdasarkan UMIC sebesar 60,3 persen.

Garis kemiskinan nasional tahun 2024 sebesar Rp 595.242 per kapita per bulan setara dengan 3,16 dollar AS PPP per kapita per hari, di atas garis kemiskinan ekstrem dan di bawah garis kemiskinan LMIC dan UMIC.

Apakah garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp 595.242 per kapita per bulan menggambarkan tingkat kemiskinan?

Kita perlu menyetarakan pengeluaran per kapita menjadi per keluarga dalam sebulan. Untuk lebih menggambarkan keadaan diambil garis kemiskinan di Jawa Timur, yaitu sebesar Rp 547.751 per kapita per bulan. Dengan anggota keluarga sebanyak 4,27, pengeluaran per keluarga miskin per bulan maksimal sebesar Rp 2,3 juta-Rp 2,4 juta.

Apakah ini menggambarkan? Pertanyaan diajukan pada salah satu penduduk, di salah satu kecamatan di Tuban, Jawa Timur. Dia menjawab lebih besar, yaitu minimal Rp 3 juta. Tidak terlalu jauh dari Rp 2,3 juta–Rp 2,4 juta karena apabila pertanyaannya dirinci per item barang dan jasa, pengeluaran akan menjadi kurang dari Rp 3 juta.

Jawabannya juga bias ke atas (biased upward) karena yang bersangkutan mungkin termasuk kelompok menuju kelas menengah meski sebelumnya kehidupannya sulit. Batas pengeluaran untuk kelompok menuju kelas menengah di Jawa Timur adalah Rp 8,2 juta per bulan per keluarga.

Meski hanya satu responden dan bersifat umum, jawaban ini cukup menunjukkan bahwa ukuran kemiskinan BPS cukup representatif dengan dua catatan penting.

Pertama, garis kemiskinan Indonesia ini adalah pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan, misalnya kebutuhan minimal untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Kedua, terdapat banyak penduduk yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan atau disebut dengan kelompok rentan miskin. Dengan garis kemiskinan lebih besar 1,0 hingga 1,5 kali, proporsi penduduk rentan miskin adalah 24,42 persen atau 68,51 juta jiwa.

Kelompok rentan miskin ini secara visual hanya berbeda tipis dengan kelompok miskin dengan kesulitan hidup yang hanya sedikit lebih baik. Apabila dijumlah, proporsi kelompok miskin dan rentan miskin hampir mencapai 33 persen.

Salah satu manfaat dari laporan Bank Dunia tersebut adalah didapatnya perbandingan tingkat kemiskinan antarnegara. Indonesia tertinggal dalam mengatasi kemiskinan dibandingkan dengan negara-negara setara di Asia.

Dengan standar LMIC dan UMIC, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 15,6 persen dan 60,3 persen. Bahkan, masih ada 1,3 persen penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, Malaysia untuk garis kemiskinan LMIC dan UMIC pada tahun 2024 berturut-turut 0,0 persen dan 1,3 persen; Thailand 0,1 persen dan 7,1 persen; dan China 0,0 persen dan 11,9 persen. Tiga negara ini pendapatan per kapitanya di atas Indonesia.

Di Vietnam dan Filipina masih ada kelompok masyarakat di bawah garis kemiskinan ekstrem masing-masing sebesar 0,9 persen dan 1,4 persen, tetapi tingkat kemiskinan untuk standar LMIC dan UMIC lebih baik dari Indonesia, yaitu 3,8 persen dan 18,2 persen di Vietnam serta 12,6 persen dan 51,6 persen di Filipina.

Dua negara ini pendapatan per kapitanya di bawah Indonesia, tetapi pertumbuhan ekonominya relatif lebih baik dibandingkan Indonesia.

Dari uraian dan contoh beberapa negara di atas dapat dilihat bahwa garis kemiskinan Indonesia saat ini di atas 2,15 dollar AS PPP, yaitu pada 3,16 dollar AS PPP, tetapi di bawah garis kemiskinan LMIC (3,65 dollar AS PPP). Padahal, Indonesia sudah masuk dalam UMIC meski baru tahap awal.

Ada sebagian kalangan berkeberatan untuk menaikkan garis kemiskinan. Kalau garis kemiskinan mengukur kemiskinan absolut berupa pengeluaran minimal untuk kebutuhan dasar, maka dia hanya perlu merujuk pada barang dan jasa minimal yang dikonsumsi masyarakat. Ini kurang tepat.

Hal ini karena garis kemiskinan seharusnya tak bersifat statis, tapi juga dinamis, dengan mempertimbangkan kemajuan ekonomi secara menyeluruh.

Suatu negara yang tidak lagi tergolong miskin, konsumsinya—baik kelompok makanan dan non-makanan—seharusnya lebih baik dari waktu negara tersebut masih miskin. Intinya garis kemiskinan kita saat ini perlu dinaikkan dengan kualitas konsumsi yang lebih baik.

Indonesia sendiri pernah menyesuaikan garis kemiskinan pada tahun 1998. Selama lebih dari 25 tahun garis kemiskinan belum disesuaikan secara berarti. Kenaikan garis kemiskinan secara nominal lebih disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa serta penambahan item dalam keranjang konsumsi secara marjinal.

Padahal, produk domestik bruto (PDB) per kapita yang pada 1998 sebesar 450 dollar AS karena krisis moneter, telah meningkat menjadi 4.960 dollar AS pada 2024.

Seberapa besar garis kemiskinan perlu dinaikkan?

Garis kemiskinan tahun 2024 dalam paritas daya beli sekitar 3,16 dollar AS PPP. Apabila kualitas makanan dan nonmakanan yang dikonsumsi lebih baik dan garis kemiskinan yang baru sekaligus mencakup kelompok masyarakat rentan miskin, garis kemiskinan tersebut minimal sebesar 4,74 dollar AS PPP. Angka ini satu setengah kali garis kemiskinan Indonesia saat ini dalam dollar AS PPP.

Alternatif lain adalah mencakup sebagian kelompok rentan miskin, yakni dengan menaikkan garis kemiskinan sebesar 25 persen atau menjadi sekitar 4 dollar AS PPP. Diperkirakan satu dari lima penduduk masuk ke dalam masyarakat miskin.

Dengan demikian, garis kemiskinan yang baru terletak lebih besar dan sama dengan 4,74 dollar AS PPP hingga 6,85 dollar AS PPP. Sebaiknya, itu lebih besar dari garis kemiskinan 3,65 dollar AS PPP karena Indonesia tidak lagi negara berpendapatan menengah bawah.

Untuk garis kemiskinan baru 4,74 dollar AS PPP ini tidak lagi dibedakan kelompok masyarakat miskin dengan rentan miskin karena perbedaannya terlalu tipis. Hal ini sekaligus untuk mengurangi pembedaan yang tidak perlu yang justru membingungkan.

Adakah negara yang melakukan kenaikan garis kemiskinan?

Beberapa negara melakukan penyesuaian garis kemiskinan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan politik.

Salah satunya adalah Malaysia. Malaysia menaikkan garis kemiskinan pada tahun 2019 menjadi lebih dari dua kali lipat, yaitu dari 983 ringgit menjadi 2.208 ringgit. Kenaikan garis kemiskinan ini tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Malaysia meskipun tingkat kemiskinan resmi menjadi lebih tinggi dari tingkat kemiskinan paritas daya beli Bank Dunia.

Pada 2022, tingkat kemiskinan Malaysia sebesar 6,2 persen, lebih tinggi dari UMIC yang hanya 1,6 persen pada tahun yang sama.

Pemerintah Indonesia bukannya tidak memberi perhatian pada kelompok rentan miskin. Beberapa program, bantuan sosial, misalnya, diarahkan pada keluarga penerima manfaat yang jumlahnya lebih besar dari keluarga miskin.

Dengan kata lain, itu juga menyasar kelompok rentan miskin. Tapi ini akan lebih efektif jika kelompok miskin dijadikan satu dengan kelompok rentan miskin dengan menaikkan garis kemiskinan. Kebijakan dan program akan lebih terarah dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan sesuai dengan kemajuan ekonomi Indonesia.

Bambang Prijambodo Ekonom Senior