Sistem internasional gagal mencegah Israel melanggar HAM, melakukan genosida, dan membuat kamp konsentrasi di Gaza. Rasa kemanusiaan tak ada untuk Gaza.
Dunia tak berdaya melihat kekejaman Israel di Gaza. Menggunakan meriam dan senapan, mereka terus menembak dan meledakkan warga Gaza yang sedang kelaparan dan antre bantuan makanan.
Warga Gaza dihadapkan pada pilihan: mati ditembak Israel atau kelaparan. Sejak 8 Oktober 2023 hingga Jumat (25/7/2025), sebanyak 83 anak dan 39 orang dewasa Gaza tewas karena gizi buruk dan kekurangan makan.
Sementara sejak Maret 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah lembaga menyebut, ribuan warga Gaza berulang kali tak makan berhari-hari. Makanan dan aneka kebutuhan hanya bisa didapat lewat bantuan kemanusiaan.
Badan PBB yang mengurusi Palestina, UNRWA, punya cadangan bantuan kemanusiaan setara kebutuhan warga Gaza selama tiga bulan. Bantuan itu tak bisa masuk karena Israel melarang nyaris semua lembaga mengirim pasokan ke Gaza sejak Maret 2025.
Sejumlah lembaga kemanusiaan telah menumpuk bantuan di perbatasan Gaza. Sebagian rusak karena berada di luar ruangan dan tak kunjung bisa dikirim ke Gaza. Padahal, hampir 2 juta warga Gaza kelaparan.
Bantuan kemanusiaan hanya boleh disalurkan di empat lokasi oleh lembaga bentukan Amerika Serikat, Gaza Humanitarian Fund (GHF). Sejak GHF beroperasi pada 26 Mei 2025, hampir 1.000 orang tewas ditembak kala antre bantuan kemanusiaan. Tentara Israel dan tentara bayaran GHF menembak antrean orang-orang kelaparan itu.
Sejumlah pihak menyebut, lokasi distribusi bantuan oleh GHF merupakan bagian dari pengusiran warga dari Gaza. Petinggi AS dan Israel telah bolak-balik menyebut mau memindahkan semua warga Gaza.
”Bagi tenaga medis, kami tidak punya kuasa selain untuk membawa barang pribadi. Dulu mungkin boleh membawa uang tunai hingga 2.800 dollar AS. Sekarang dipotong hingga hanya 300 dollar AS. Satu kantong terigu saja sudah 300 dollar AS. Bisa dapat apa?” kata sukarelawan Mer-C yang pernah bertugas di Gaza, Regintha Yasmeen.
Dokter Regintha membagi pengalamannya dalam webinar Center for International Relations LPPSP FISIP Universitas Indonesia dan Human Initiative, Selasa (22/7/2025). Sebelum masuk, ia pernah menduga ke Gaza cuma perlu paspor dan sejumlah dokumen pendukung. Ternyata, situasinya lebih rumit.
Pemeriksaan semua isi tas dan kantong terjadi di sejumlah pos. Bahkan, riwayat dan isi telepon seluler juga diperiksa. Meski sudah diperiksa dan membawa dokumen lengkap serta sedikit uang, belum tentu bisa masuk Gaza.
Bisa masuk atau tidak sepenuhnya tergantung pada persetujuan militer Israel, Tzahal. Kini, semua perbatasan darat dan laut Gaza diblokade Tzahal.
Datang sebagai sukarelawan kesehatan, Regintha tidak boleh membawa obat dan alat kesehatan. Makanan juga tidak boleh dibawa banyak. ”Jika dalam penilaian mereka makanan ini berlebih, mereka akan menahannya. Termasuk jika ketahuan membawa alat medis. Pilihannya masuk dan ditahan atau mundur,” kata dokter yang bertugas di Gaza pada Desember 2024 itu.
Sebelum mendekati pelintasan, tim sudah menyerahkan daftar berikut foto barang bawaan. Meski demikian, tetap saja tentara Israel memaksa membongkar semua tas dan kantong. Mereka yang sepenuhnya memutuskan apa saja dan berapa banyak barang bisa dibawa. Karena berbagai pembatasan Israel itu, Regintha dan sukarelawan lain kesulitan menyediakan layanan medis di Gaza.
Kesaksian itu merupakan bukti lanjutan Israel melarang pasokan aneka kebutuhan hidup ke Gaza. Tzahal memaksa setiap pekerja kemanusiaan menyerahkan data pribadinya.
Regintha merasakan pemaksaan itu di sejumlah pintu pelintasan menuju Gaza. Di semua pintu, Israel menerbangan pesawat nirawak. Regintha pernah mengalami pesawat nirawak terbang di depan wajahnya.
Pesawat nirawak Israel juga kerap masuk ke ruang-ruang di rumah sakit. Pesawat itu dilengkapi senjata dan Regintha pernah didatangi pesawat itu kala menangani pasien.
Di Gaza, Regintha dan sejumlah sukarelawan tak cuma membantu pelayanan kesehatan. Kerap kali, mereka juga membantu penyediaan makanan dan air bersih.
Regintha pernah mencoba membantu dengan mencari pedagang makanan di Gaza. Kalaupun ada stok, tidak jelas juga bagaimana bisa dibeli. Uang tunai nyaris tidak ada, sementara harga aneka barang terus naik karena pasokan terbatas.
Pengalaman lain Regintha adalah diusir kala sedang mengobati pasien. ”Saya dipaksa keluar dari kamar aduan (ruang tindakan medis) oleh militer Israel ketika tengah menangani seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dia harusnya dievakuasi bersama kami, tapi kemudian dia ditembak mati di jalanan,” tuturnya.
”Kurang bukti apa lagi. Sudah sangat jelas agenda mereka sebenarnya terhadap rakyat Gaza,” lanjutnya.
Regintha juga mengatakan, meski tidak bisa melakukan kegiatan sosial dan medis besar, memberikan bantuan makanan atau air bersih sekadarnya serta menemai warga Gaza sehari-hari menjadi penyemangat tersendiri bagi warga. ”Kadang-kadang kami mungkin sama-sama capek. Akan tetapi, melihat mereka sangat bahagia dan semangat menjadi kebahagiaan tersendiri,” katanya.
Solidaritas global
Peneliti CIRes, Agung Nurwijoyo, mengatakan, penderitaan warga Gaza jauh melampaui batas perikemanusiaan. Warga Palestina dan penerusnya di Gaza kelaparan akut dan dipaksa meninggalkan rumah.
Ia mengutip Daniel Levy, mantan anggota tim negosiator Israel pada Perjanjian Oslo 2, dan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert. Menurut Levy dan Olmert, Israel sedang melakukan pembersihan etnis atau genosida di Gaza. Wujud terbarunya adalah memaksa semua warga Gaza tinggal di kawasan khusus dekat Rafah.
Pemerintah dan militer Israel menyebutnya Kota Kemanusiaan. Sementara sejumlah pihak di dalam dan luar Israel menyebut wilayah itu sebagai kamp konsentrasi. Mirip Auschwitz-Birkenau di Polandia dan ghetto di Eropa.
Timur Tengah, kata Agung, tak kunjung bersatu dan bertindak nyata. Bukan cuma pemerintah, sejumlah kelompok di Timur Tengah juga terbelah soal Gaza. Ada poros perlawanan, mediasi, dan normalisasi. Perlawanan berpusat pada Iran dan kelompok lain di kawasan. Mediasi dilakukan Qatar, Jordania, dan Mesir. Sementara normalisasi, antara lain, dilakukan oleh Maroko.
Memang, mayoritas warga di Timur Tengah dan Afrika Utara menentang serbuan Israel ke Gaza. Bagi warga, kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan dan jadi isu bersama.
Solidaritas juga ditunjukkan di beberapa kawasan lain. Dampaknya, citra AS dan sejumlah penyokoh Israel tergerus di panggung global. Sementara citra China dan Rusia cenderung membaik.
Wujud pelanggaran
Guru Besar HI Bidang Jender dan HAM Fisip UI Ani Soetjipto mengatakan, Gaza adalah bentuk paling nyata pelanggaran HAM berat oleh suatu negara terhadap bangsa lain. Gaza juga membuktikan kegagalan sistem internasional. ”Kita melihat bagaimana negara-negara besar itu ketika bicara soal hak asasi manusia kita bilang hipokrit, munafik, dalam artian bahwa pick and choose,” katanya.
Ani menyebut, dominasi narasi besar HAM global, termasuk dari media-media Barat, masih sangat kental dengan nuansa kolonialisme dan imperialisme. Ada standar ganda negara Barat dalam memotret isu Gaza dan Palestina. ”Ada rasisme terstruktur di situ, kejahatan HAM berat. Ada double standard dan tidak berfungsi institusi internasional,” ujarnya.
Ahrul Tsani Fathurahman, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, mengatakan, situasi yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan yang paling brutal abad ini. Masyarakat global harus menyaksikan krisis kemanusiaan, pembunuhan dengan cara yang sangat keji.
Kelaparan dan bahkan pelaparan, imbuh Tsani, sengaja dilakukan oleh pemerintah dan militer Israel. Ironisnya, sistem multilateral yang dipandang bisa melihat situasi di Gaza dan Palestina sebagai sebuah bentuk penjajahan memandang sebaliknya.
Pemerintah Indonesia, menurut dia, tetap pada kebijakan mendorong kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Upaya kerja diplomatik terus dilakukan di sejumlah forum untuk menghentikan kekerasan serta berkoordinasi soal penyaluran bantuan kemanusiaan.
Selain itu, Pemerintah RI berupaya melakukan langkah hukum di lingkup domestik untuk mencegah transfer senjata kepada Israel. ”Jika kami memiliki informasi adanya transfer atau transit (persenjataan) di negara kita (yang bisa digunakan militer Israel), kami bisa sedikitnya melakukan pencegahan,” katanya.
Dunia tak berdaya melihat kekejaman Israel di Gaza. Menggunakan meriam dan senapan, mereka terus menembak dan meledakkan warga Gaza yang sedang kelaparan dan antre bantuan makanan.
Warga Gaza dihadapkan pada pilihan: mati ditembak Israel atau kelaparan. Sejak 8 Oktober 2023 hingga Jumat (25/7/2025), sebanyak 83 anak dan 39 orang dewasa Gaza tewas karena gizi buruk dan kekurangan makan.
Sementara sejak Maret 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah lembaga menyebut, ribuan warga Gaza berulang kali tak makan berhari-hari. Makanan dan aneka kebutuhan hanya bisa didapat lewat bantuan kemanusiaan.
Serial Artikel
Pilihan Pahit Warga Gaza: Teler oleh Oksidon atau Tewas oleh Peluru Israel
Tidak ada cara mendapatkan makanan dan obat di Gaza selain melalui bantuan kemanusiaan. Kini, dalam bantuan itu ada oksidon yang memicu kecanduan.
Badan PBB yang mengurusi Palestina, UNRWA, punya cadangan bantuan kemanusiaan setara kebutuhan warga Gaza selama tiga bulan. Bantuan itu tak bisa masuk karena Israel melarang nyaris semua lembaga mengirim pasokan ke Gaza sejak Maret 2025.
Sejumlah lembaga kemanusiaan telah menumpuk bantuan di perbatasan Gaza. Sebagian rusak karena berada di luar ruangan dan tak kunjung bisa dikirim ke Gaza. Padahal, hampir 2 juta warga Gaza kelaparan.
Bantuan kemanusiaan hanya boleh disalurkan di empat lokasi oleh lembaga bentukan Amerika Serikat, Gaza Humanitarian Fund (GHF). Sejak GHF beroperasi pada 26 Mei 2025, hampir 1.000 orang tewas ditembak kala antre bantuan kemanusiaan. Tentara Israel dan tentara bayaran GHF menembak antrean orang-orang kelaparan itu.
Sejumlah pihak menyebut, lokasi distribusi bantuan oleh GHF merupakan bagian dari pengusiran warga dari Gaza. Petinggi AS dan Israel telah bolak-balik menyebut mau memindahkan semua warga Gaza.
”Bagi tenaga medis, kami tidak punya kuasa selain untuk membawa barang pribadi. Dulu mungkin boleh membawa uang tunai hingga 2.800 dollar AS. Sekarang dipotong hingga hanya 300 dollar AS. Satu kantong terigu saja sudah 300 dollar AS. Bisa dapat apa?” kata sukarelawan Mer-C yang pernah bertugas di Gaza, Regintha Yasmeen.
Dokter Regintha membagi pengalamannya dalam webinar Center for International Relations LPPSP FISIP Universitas Indonesia dan Human Initiative, Selasa (22/7/2025). Sebelum masuk, ia pernah menduga ke Gaza cuma perlu paspor dan sejumlah dokumen pendukung. Ternyata, situasinya lebih rumit.
Pemeriksaan semua isi tas dan kantong terjadi di sejumlah pos. Bahkan, riwayat dan isi telepon seluler juga diperiksa. Meski sudah diperiksa dan membawa dokumen lengkap serta sedikit uang, belum tentu bisa masuk Gaza.
Bisa masuk atau tidak sepenuhnya tergantung pada persetujuan militer Israel, Tzahal. Kini, semua perbatasan darat dan laut Gaza diblokade Tzahal.
Datang sebagai sukarelawan kesehatan, Regintha tidak boleh membawa obat dan alat kesehatan. Makanan juga tidak boleh dibawa banyak. ”Jika dalam penilaian mereka makanan ini berlebih, mereka akan menahannya. Termasuk jika ketahuan membawa alat medis. Pilihannya masuk dan ditahan atau mundur,” kata dokter yang bertugas di Gaza pada Desember 2024 itu.
Sebelum mendekati pelintasan, tim sudah menyerahkan daftar berikut foto barang bawaan. Meski demikian, tetap saja tentara Israel memaksa membongkar semua tas dan kantong. Mereka yang sepenuhnya memutuskan apa saja dan berapa banyak barang bisa dibawa. Karena berbagai pembatasan Israel itu, Regintha dan sukarelawan lain kesulitan menyediakan layanan medis di Gaza.
Kesaksian itu merupakan bukti lanjutan Israel melarang pasokan aneka kebutuhan hidup ke Gaza. Tzahal memaksa setiap pekerja kemanusiaan menyerahkan data pribadinya.
Regintha merasakan pemaksaan itu di sejumlah pintu pelintasan menuju Gaza. Di semua pintu, Israel menerbangan pesawat nirawak. Regintha pernah mengalami pesawat nirawak terbang di depan wajahnya.
Pesawat nirawak Israel juga kerap masuk ke ruang-ruang di rumah sakit. Pesawat itu dilengkapi senjata dan Regintha pernah didatangi pesawat itu kala menangani pasien.
Serial Artikel
Perancis Akan Akui Palestina pada September 2025
Upaya terakhir Perancis untuk pengakuan Palestina dijegal AS-Israel. Paris mencoba jalan lain.
Di Gaza, Regintha dan sejumlah sukarelawan tak cuma membantu pelayanan kesehatan. Kerap kali, mereka juga membantu penyediaan makanan dan air bersih.
Regintha pernah mencoba membantu dengan mencari pedagang makanan di Gaza. Kalaupun ada stok, tidak jelas juga bagaimana bisa dibeli. Uang tunai nyaris tidak ada, sementara harga aneka barang terus naik karena pasokan terbatas.
Pengalaman lain Regintha adalah diusir kala sedang mengobati pasien. ”Saya dipaksa keluar dari kamar aduan (ruang tindakan medis) oleh militer Israel ketika tengah menangani seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dia harusnya dievakuasi bersama kami, tapi kemudian dia ditembak mati di jalanan,” tuturnya.
”Kurang bukti apa lagi. Sudah sangat jelas agenda mereka sebenarnya terhadap rakyat Gaza,” lanjutnya.
Regintha juga mengatakan, meski tidak bisa melakukan kegiatan sosial dan medis besar, memberikan bantuan makanan atau air bersih sekadarnya serta menemai warga Gaza sehari-hari menjadi penyemangat tersendiri bagi warga. ”Kadang-kadang kami mungkin sama-sama capek. Akan tetapi, melihat mereka sangat bahagia dan semangat menjadi kebahagiaan tersendiri,” katanya.
Solidaritas global
Peneliti CIRes, Agung Nurwijoyo, mengatakan, penderitaan warga Gaza jauh melampaui batas perikemanusiaan. Warga Palestina dan penerusnya di Gaza kelaparan akut dan dipaksa meninggalkan rumah.
Ia mengutip Daniel Levy, mantan anggota tim negosiator Israel pada Perjanjian Oslo 2, dan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert. Menurut Levy dan Olmert, Israel sedang melakukan pembersihan etnis atau genosida di Gaza. Wujud terbarunya adalah memaksa semua warga Gaza tinggal di kawasan khusus dekat Rafah.
Pemerintah dan militer Israel menyebutnya Kota Kemanusiaan. Sementara sejumlah pihak di dalam dan luar Israel menyebut wilayah itu sebagai kamp konsentrasi. Mirip Auschwitz-Birkenau di Polandia dan ghetto di Eropa.
Timur Tengah, kata Agung, tak kunjung bersatu dan bertindak nyata. Bukan cuma pemerintah, sejumlah kelompok di Timur Tengah juga terbelah soal Gaza. Ada poros perlawanan, mediasi, dan normalisasi. Perlawanan berpusat pada Iran dan kelompok lain di kawasan. Mediasi dilakukan Qatar, Jordania, dan Mesir. Sementara normalisasi, antara lain, dilakukan oleh Maroko.
Memang, mayoritas warga di Timur Tengah dan Afrika Utara menentang serbuan Israel ke Gaza. Bagi warga, kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan dan jadi isu bersama.
Solidaritas juga ditunjukkan di beberapa kawasan lain. Dampaknya, citra AS dan sejumlah penyokoh Israel tergerus di panggung global. Sementara citra China dan Rusia cenderung membaik.
Serial Artikel
Ironis, Kelaparan Mengintai, Truk Bantuan Mandek di Perbatasan Gaza
Jumlah anak dan balita yang malanutrisi dan tewas karena kelaparan terus bertambah. Puluhan truk bantuan ada di depan pintu, tetapi tak boleh masuk.
Guru Besar HI Bidang Jender dan HAM Fisip UI Ani Soetjipto mengatakan, Gaza adalah bentuk paling nyata pelanggaran HAM berat oleh suatu negara terhadap bangsa lain. Gaza juga membuktikan kegagalan sistem internasional. ”Kita melihat bagaimana negara-negara besar itu ketika bicara soal hak asasi manusia kita bilang hipokrit, munafik, dalam artian bahwa pick and choose,” katanya.
Ani menyebut, dominasi narasi besar HAM global, termasuk dari media-media Barat, masih sangat kental dengan nuansa kolonialisme dan imperialisme. Ada standar ganda negara Barat dalam memotret isu Gaza dan Palestina. ”Ada rasisme terstruktur di situ, kejahatan HAM berat. Ada double standard dan tidak berfungsi institusi internasional,” ujarnya.
Ahrul Tsani Fathurahman, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, mengatakan, situasi yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan yang paling brutal abad ini. Masyarakat global harus menyaksikan krisis kemanusiaan, pembunuhan dengan cara yang sangat keji.
Kelaparan dan bahkan pelaparan, imbuh Tsani, sengaja dilakukan oleh pemerintah dan militer Israel. Ironisnya, sistem multilateral yang dipandang bisa melihat situasi di Gaza dan Palestina sebagai sebuah bentuk penjajahan memandang sebaliknya.
Pemerintah Indonesia, menurut dia, tetap pada kebijakan mendorong kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Upaya kerja diplomatik terus dilakukan di sejumlah forum untuk menghentikan kekerasan serta berkoordinasi soal penyaluran bantuan kemanusiaan.
Selain itu, Pemerintah RI berupaya melakukan langkah hukum di lingkup domestik untuk mencegah transfer senjata kepada Israel. ”Jika kami memiliki informasi adanya transfer atau transit (persenjataan) di negara kita (yang bisa digunakan militer Israel), kami bisa sedikitnya melakukan pencegahan,” katanya.