Gaza Segera Masuki Fase Dua Gencatan Senjata

WASHINGTON, KAMIS — Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yakni Steve Witkoff, mengumumkan gencatan senjata di Gaza akan memasuki fase dua. Pengumuman itu disampaikan setelah faksi-faksi Palestina menyepakati susunan komite pemerintahan transisi pascaperang.

Witkoff menyampaikan rencana tersebut di X, Rabu (14/1/2026) waktu AS. Ia menulis, fase kedua dari 20 poin rencana perdamaian Trump untuk Gaza akan mengalihkan wilayah Palestina ”dari gencatan senjata ke demiliterisasi, pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi”.

Trump mengumumkan 20 poin rencana perdamaian Gaza pada 29 September 2025. Ke-20 poin rencana perdamaian tersebut dijalankan secara bertahap.

Pada Oktober 2025 fase pertama gencatan senjata diluncurkan. Dalam fase pertama, Israel dan Hamas setuju melakukan pertukaran sandera-tahanan, penarikan sebagian pasukan Israel, dan peningkatan bantuan kemanusiaan.

Akan tetapi, fase pertama belum berjalan sepenuhnya. Hamas belum menyerahkan satu jenazah sandera tersisa, yakni Ran Gvili. Sementara Israel, yang menuntut pengembalian jenazah Gvili, melakukan pelanggaran dengan melakukan sejumlah penyerangan ke Gaza.

Witkoff mengatakan, pada fase kedua gencatan senjata akan dibentuk pemerintahan teknokrat transisi Palestina di Gaza. Sebuah komite teknokratis Palestina dibentuk untuk menjalankan pemerintahan transisi.

Komite tersebut beranggotakan 15 orang dan diawasi oleh Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Trump. Mesir selaku salah satu mediator mengatakan, semua faksi Palestina sudah menyepakati semua anggota komite.

Menurut pernyataan bersama dari mediator Mesir, Turki, dan Qatar, Ali Shaath, mantan wakil menteri Palestina di Otoritas Palestina ditunjuk untuk memimpin komite teknokratis itu. Para mediator tidak mengungkapkan nama-nama lain.

Hamas dan sekutunya, Jihad Islam, mengatakan, mereka akan mendukung komite tersebut. Mereka juga akan membantu menciptakan ”lingkungan yang tepat” agar komite teknokratis Palestina dapat memulai pekerjaannya.

Pejabat senior Hamas, Taher al-Nunu, mengatakan kepada AFP bahwa Hamas menyambut baik pengumuman Witkoff tersebut. Ia menambahkan, ”Faksi-faksi akan melakukan segala upaya untuk memastikan keberhasilan kerja komite.”

Hamas berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak mencari peran dalam otoritas pemerintahan masa depan apa pun di wilayah Palestina. Hamas mengatakan, mereka akan membatasi peran mereka pada pemantauan pemerintahan untuk memastikan stabilitas dan memfasilitasi rekonstruksi.

Dari Tepi Barat, Otoritas Palestina menyambut upaya Trump untuk melanjutkan rencana bertahap Gaza. Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh menyatakan dukungan untuk komite tersebut dalam unggahan di X.

Sheikh mengatakan, ”Lembaga-lembaga di Gaza harus dihubungkan dengan lembaga-lembaga yang dikelola oleh Otoritas Palestina di Tepi Barat, menjunjung tinggi prinsip satu sistem, satu hukum, dan satu senjata yang sah.”

Kepresidenan Palestina yang berbasis di Ramallah juga mengumumkan dukungannya. Sumber dari kantor kepresidenan Palestina kepada AFP mengatakan, ”Pernyataan tersebut mencerminkan posisi gerakan Fatah karena Presiden (Mahmud) Abbas juga merupakan Pimpinan Fatah.”

Dalam konferensi pers di Kairo, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan, ia berharap komite tersebut akan segera dikerahkan ke Gaza untuk mengelola warga dan layanan publik.

Ali Shaath dalam sebuah wawancara radio mengatakan, komite teknokratis pertama-tama akan memfokuskan kerja pada penyediaan bantuan darurat untuk Gaza.

Bantuan darurat itu termasuk penyediaan perumahan bagi pengungsi Palestina. Saat ini banyak di antara pengungsi tinggal di tenda-tenda darurat di tengah reruntuhan.

”Jika saya membawa buldoser dan mendorong puing-puing ke laut, dan membuat pulau-pulau baru, daratan baru, saya bisa mendapatkan area baru untuk Gaza dan pada saat yang sama membersihkan puing-puing. Ini tidak akan memakan waktu lebih dari tiga tahun,” kata Shaath kepada sebuah stasiun radio di Tepi Barat.

Sementara menurut laporan PBB tahun 2024, membangun kembali rumah-rumah di Gaza yang hancur akan memakan waktu setidaknya hingga tahun 2040. Namun, pembangunan juga berpotensi berlarut-larut selama beberapa dekade.

Israel dan Hamas pada Oktober 2025 menyetujui rencana Trump bahwa komite teknokrat Palestina akan diawasi oleh ”Dewan Perdamaian” internasional. Dewan ini akan mengatur Gaza selama periode transisi.

Menurut daftar nama yang diperoleh Reuters, Nickolay Mladenov, mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, diharapkan mewakili Dewan Perdamaian di lapangan. Dewan itu juga akan terdiri dari orang-orang dari sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Seorang diplomat Eropa menyampaikan, susunan Dewan Perdamaian diperkirakan disampaikan di Davos minggu depan. Seorang pejabat AS yang memberi pengarahan kepada wartawan dengan syarat anonim mengatakan, undangan telah dikirim pada hari Rabu kepada calon anggota Dewan Perdamaian. Nama-nama calon anggota Dewan Perdamaian dipilih secara pribadi oleh Trump.

Witkoff melanjutkan, pada fase kedua juga akan dilakukan demiliterisasi. Hal itu berarti akan dilakukan pelucutan senjata semua personel yang tidak berwenang. Di dalamnya termasuk pelucutan senjata Hamas.

Witkoff mengatakan, AS mengharapkan kelompok Palestina tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Hanya saja, belum jelas bagaimana Hamas, yang menolak pelucutan senjata, akan mematuhinya. Hal ini berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan fase kedua.

Apalagi, Kepala Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya, pada hari Minggu mengatakan, kelompok tersebut memiliki ”hak yang sah” untuk memegang senjata. Sementara Israel berulang kali menegaskan bahwa Hamas akan dilucuti senjatanya.

Tantangan berikutnya yang juga rumit adalah pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional. Amerika Serikat dan mitra mediatornya disebutkan perlu mengatasi tantangan rumit itu.

Seorang pejabat AS yang memberi pengarahan kepada wartawan mengatakan, Washington akan berupaya menjembatani perbedaan di antara kedua belah pihak. ”Tujuannya di sini adalah untuk menciptakan alternatif bagi Hamas yang menginginkan perdamaian itu, mencari cara untuk memberdayakan mereka,” kata pejabat itu seraya menambahkan bahwa Israel tetap skeptis bahwa Hamas akan melucuti senjata dan bahwa rakyat Palestina menginginkan perdamaian.

”Dan jelas, sekarang kita memiliki pemerintahan ini, kita akan terlibat dalam pembicaraan: dengan Hamas tentang fase selanjutnya, yaitu demiliterisasi; dengan Israel, tentang program amnesti apa yang dapat diberikan kepada Hamas jika mereka melakukan ini,” kata pejabat itu.

Pada fase kedua tersebut juga mencakup pengembalian sandera terakhir, yaitu Ran Gvili. Gvili sudah meninggal dan jenazahnya masih ditahan di Gaza.

”Kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi serius,” imbuh Witkoff.

Israel sebelumnya mengatakan tidak akan memulai pembicaraan fase kedua gencatan senjata sampai Gvili dikembalikan. Dalam sebuah pernyataan, Forum Sandera dan Keluarga yang Hilang, bersama dengan keluarga Gvili, menyerukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ”untuk menghormati komitmennya”, untuk tidak melanjutkan ke fase kedua sampai Gvili dibawa pulang.

Netanyahu mengatakan, ia sudah berbicara dengan orangtua Gvili. Ia meyakinkan mereka bahwa ”langkah untuk membentuk komite teknokrat tidak akan memengaruhi upaya untuk memulangkan Ran”. (AP/AFP/REUTERS)