Menkeu Akan Geser Rp 200 Triliun Dana Pemerintah di BI ke Bank Umum

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan lewat rencana pemindahan dana pemerintah sekitar Rp 200 triliun dari rekening di Bank Indonesia ke bank komersial untuk menambah likuiditas sektor pembiayaan. Dengan demikian, kebijakan ini memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk mengambil alih belanja.

Menkeu Purbaya menyampaikan rencana pemindahan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR dengan agenda Rencana Kerja Anggaran Kementerian Keuangan, Rabu (10/9/2025), di Jakarta. Forum itu sekaligus menjadi penampilan perdana Purbaya sebagai Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan DPR. Ia didampingi seluruh pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

Purbaya menjelaskan, pemerintah akan menarik dana sekitar Rp 200 triliun dari total kas Rp 425 triliun yang disimpan di BI. Dana itu selanjutnya akan ditempatkan di perbankan nasional. Langkah ini diharapkan dapat menambah likuiditas, memutar roda ekonomi, sekaligus memicu sektor swasta meningkatkan aktivitas belanja.

”Kalau mau menciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem ekonomi,” ujar Purbaya sambil menambahkan bahwa salah satu pelajaran penting dari krisis 1998, krisis global 2008, hingga pandemi Covid-19 tahun 2020 adalah kebijakan fiskal dan moneter yang terlalu ketat, yang membuat ekonomi kekurangan likuiditas.

Kalau mau menciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem ekonomi.

Purbaya menekankan, penempatan dana pemerintah di perbankan akan memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk mengambil alih belanja. Ia mengaku telah meminta BI untuk tidak serta-merta menyerap tambahan likuiditas tersebut.

”Biar saja BI menjalankan kebijakan moneter. Dari sisi fiskal, kami akan menggerakkan sedikit. Nanti mereka juga akan mendukung. Dengan begitu, ekonomi bisa hidup kembali,” katanya.

Hasil rapat kerja anggaran dengan Komisi XI DPR dilaporkan oleh Purbaya kepada Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta. Usai bertemu Presiden, Purbaya menggelar konferensi pers untuk menjelaskan beberapa hal.

Kepada wartawan, Purbaya menjelaskan, hasil diskusi anggaran dengan DPR masih akan dibahas di DPR. ”Jadi, angka-angka masih didiskusikan, belum putus. Tapi, kita laporan progresnya seperti apa,” ujar Purbaya.

Ditanya apakah Presiden telah menyetujui pemindahan dana Rp 200 triliun ke bank komersial? Purbaya mengatakan, ”Sudah… sudah setuju. Jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjaman ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank. Kalau saya mau pakai, saya ambil. Tapi nanti diupayakan penyalurannya ke (kredit)…. Bukan dibelikan SUN lagi. Dan, kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada (dalam) sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan.”

”Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba, dan dia gak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi, kita memaksa market mekanisme berjalan,” tambah Purbaya.

Apakah pemerintah tidak khawatir terjadi hiperinflasi? Purbaya menjawab bahwa inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial.

”(Target pertumbuhan) kita 6,5 persen atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi, kalau saya injeksi stimulus ke perekonomian, harusnya kalau (pertumbuhan) ekonominya masih di (kisaran) 5 persen, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand for inflation. Dan, itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis, kan, kita gak pernah tumbuh 6,5 persen. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi,” tuturnya.

Sejak awal dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (9/9/2025), Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa segera menembus 6 persen tahun ini. Tarikan dana dari BI ini menjadi langkah pertama yang dipilih untuk mengejar target tersebut.

Upaya menambah likuiditas lewat perbankan sejatinya bukan kali pertama dilakukan pemerintah. Sebelumnya, saldo anggaran lebih (SAL) APBN senilai Rp 16 triliun disalurkan ke bank-bank BUMN untuk membiayai program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Pemerintah juga telah bersepakat dengan BI untuk berbagi beban (burden sharing) pembiayaan surat utang negara untuk menopang program Kopdes dan pembangunan perumahan rakyat. Skema ini menegaskan arah kebijakan fiskal pemerintah yang lebih ekspansif.

Selain menyuntik dana ke sistem perbankan, Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan juga akan memperkuat fungsi monitoring pelaksanaan anggaran. Kementerian/lembaga diminta mempercepat realisasi program agar penyerapan belanja negara lebih cepat dirasakan masyarakat.

Dihubungi pada Kamis (11/9/2025), ekonom dan staf pengajar Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, kebijakan tersebut akan efektif apabila disertai arahan BI untuk tidak menyerap kembali likuiditas tambahan. Dengan demikian, biaya dana bank bisa turun dan suku bunga kredit lebih murah.

Syafruddin mencontohkan pengalaman tahun 2020–2021 ketika penempatan dana pemerintah sebesar Rp 66,99 triliun di perbankan mampu menggandakan kredit hingga Rp 382 triliun-Rp 387 triliun. Artinya, injeksi besar yang dikelola dengan tata kelola ketat dan target sektor jelas berpotensi mengungkit pembiayaan beberapa kali lipat.

Dampak serapan kerja, menurut dia, akan terlihat di dua kanal utama. Pertama, proyek konstruksi dan rantai pasok bahan bangunan yang mampu menyerap jutaan pekerja. Kedua, UMKM yang menjadi penyumbang dominan lapangan kerja nasional.

Jika kebijakan ini berjalan lancar, akses kredit murah bagi UMKM akan segera direspons dengan perekrutan tenaga kerja, pembelian bahan baku, serta perluasan kapasitas usaha. ”Efek ganda dari kebijakan ini akan cepat tecermin di sektor riil,” kata Syafruddin.

Meski demikian, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menekankan, tambahan likuiditas belum tentu otomatis mendorong kredit. Terdapat sejumlah faktor lain yang memengaruhi penyaluran pinjaman, seperti prospek ekonomi, kepercayaan pelaku usaha, dan mitigasi risiko kredit.

Menurut dia, di satu sisi langkah menambah likuiditas melalui perbankan positif. Namun, di sisi lain, penambahan likuiditas tetap harus dibarengi dengan strategi penyaluran kredit yang produktif dan tepat sasaran.

”Tantangan terbesar justru ada pada sisi permintaan kredit. Agar sektor riil bergairah, daya beli masyarakat perlu didorong melalui investasi baru, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan pendapatan,” ujar Trioksa.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menekankan pentingnya penyaluran likuiditas yang lebih fokus ke sektor-sektor prioritas. Menurut dia, pangan, energi, dan UMKM merupakan bidang yang dapat memberi efek ganda terhadap pertumbuhan.

Rizal mengingatkan, injeksi likuiditas yang terlalu cepat terserap ke konsumsi berpotensi memicu inflasi. Sebaliknya, apabila diarahkan ke penguatan suplai, seperti distribusi pangan, subsidi energi tepat sasaran, atau peningkatan produktivitas, tambahan likuiditas justru dapat membantu menekan inflasi.

”Koordinasi fiskal dan moneter menjadi kunci agar stimulus ini tidak sekadar ekspansif, tetapi juga disiplin, inklusif, dan terukur,” kata Rizal.