Gegara Trump, Ekonomi RI pada 2025 dan 2026 Diramal Tak Tembus 5 Persen

JAKARTA, KOMPAS – Kantor Riset Makroekonomi ASEAN atau AMRO memperkirakan ekonomi ASEAN+3 pada 2025 dan 2026 bakal melambat. Pertumbuhan ekonomi RI bahkan diramal tak sampai 5 persen. Penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat di era Donald Trump menjadi biang keladi utamanya.

ASEAN+3 merupakan forum kerja sama 10 negara anggota ASEAN dengan tiga negara Asia Timur. Ketiga negara di kawasan Asia Timur tersebut adalah China, Jepang, dan Korea Selatan.

Dalam Pemutakhiran Triwulanan Prospek Ekonomi ASEAN+3 yang dirilis pada Rabu (23/7/2025), AMRO memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ASEAN+3 pada 2025 dan 2026 masing-masing sebesar 3,8 persen dan 3,6 persen. Angka itu lebih rendah dari perkiraan pada April 2025 yang masing-masing 4,2 persen pada 2025 dan 4,1 persen pada 2026.

AMRO juga memperkirakan ekonomi ASEAN tumbuh 4,4 persen pada 2025 dan 4,1 persen pada 2026. Potensi pertumbuhan itu lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,7 persen pada 2025 dan 2026.

Ekonomi China yang menjadi mitra dagang Indonesia dan ”musuh bebuyutan” perang dagang Amerika Serikat (AS) diramal tumbuh 4,5 persen pada 2025 dan 4,1 persen pada 2026. Angka itu di bawah perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,8 persen pada 2025 dan 4,7 persen pada 2026.

Pada 2025 dan 2026, ekonomi RI diperkirakan tumbuh masing-masing 4,8 persen dan 4,7 persen.

Ekonomi Indonesia yang berhasil menuai kesepakatan tarif resiprokal atau bea masuk impor timbal balik dengan AS sebesar 19 persen diramal tumbuh di bawah 5 persen. Pada 2025 dan 2026, ekonomi RI diperkirakan tumbuh masing-masing 4,8 persen dan 4,7 persen.

Sebelumnya, AMRO meramal ekonomi RI tumbuh 5 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026. Sementara Pemerintah RI memperkirakan ekonomi RI pada 2025 tumbuh 5,2 persen, kemudian pada 2026 ditargetkan 5,2-5,8 persen.

Kepala Ekonom AMRO Dong He mengatakan, AMRO menurunkan proyeksi ekonomi negara-negara ASEAN+3 lantaran meningkatnya ketidakpastian global. Ketidakpastian tersebut terutama dipicu oleh tarif AS hasil kesepakatan baru.

Kemajuan yang tidak merata dalam negosiasi tarif dan potensi perluasan tarif untuk produk tambahan dapat semakin mengganggu aktivitas perdagangan. Hal itu juga bakal membebani pertumbuhan kawasan.

Di samping itu, lanjut He, ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung menambah kompleksitas. Dunia menjadi semakin terfragmentasi.

Di saat yang sama, perlambatan ekonomi yang lebih tajam dari perkiraan bakal terjadi di AS dan Eropa. Bersamaan dengan itu, kondisi keuangan global yang lebih ketat akibat suku bunga AS yang tinggi dan berkepanjangan dapat semakin melemahkan prospek pertumbuhan.

”Integrasi regional yang lebih mendalam menjadi mendesak dan penting. Dengan memperkuat kerja sama regional sekaligus menjaga keterbukaan terhadap dunia dan berpegang teguh pada multilateralisme berbasis aturan, ASEAN+3 dapat membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal dan menciptakan peluang pertumbuhan baru,” ujarnya melalui siaran pers.

He menambahkan, kawasan ASEAN+3 diperkirakan akan relatif lebih kuat dan tangguh ketika memasuki periode turbulensi perdagangan global. Ini lantaran sebagian besar pembuat kebijakan di kawasan tersebut telah bertindak cepat untuk meredam dampak guncangan perdagangan.

Pada Selasa (22/7/2025) waktu setempat, Gedung Putih merilis pernyataan bersama (joint statement) antara AS dan Indonesia. Dalam pernyataan bersama itu, AS menyetujui penurunan tarif resiprokal yang dikenakan pada RI dari 32 persen menjadi 19 persen.

Pernyatan bersama itu memuat Kerangka Kerja Perjanjian Perdagangan Resiprokal AS-RI. Kerangka kerja itu berisi kesepakatan AS-RI di sektor perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, ekonomi digital, dan keamanan ekonomi (Kompas, 23/7/2025).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, saat ini pemerintah tengah merumuskan respons atas rancangan pernyataan bersama yang diajukan Pemerintah AS. Jadi, Pemerintah Indonesia dan AS belum menandatangani pernyataan itu.

”Nanti penetapan tarif dilakukan setelah ada tanda tangan di antara kedua belah pihak. Mereka juga sedang sibuk, kita pun sama, masih sibuk menyiapkan respons,” kata Haryo saat dihubungi Kompas dari Medan, Sumatera Utara, Rabu.

Menurut Haryo, saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah memulai sosialisasi kepada kementerian dan lembaga terkait rencana pengenaan tarif tersebut. Namun, jadwal penandatanganan belum dapat dipastikan.

”Kami ingin semuanya selesai secepatnya dan jelas. Tetapi, pihak Amerika juga masih memiliki agenda internal,” ujar Haryo.

Dalam pernyataan bersama Pemerintah AS dan RI itu, ada isu lain yang disepakati, yakni transfer data. Haryo menjelaskan, keleluasaan transfer data yang diberikan kepada AS ataupun negara mitra lainnya terfokus pada data komersial.

”Bukan untuk data personal atau individu, juga bukan data yang bersifat strategis yang ketentuannya telah diatur pada undang-undang dan aturan terkait lainnya,” kata Haryo.