Gen Z mengajarkan kepada masyarakat dunia bahwa protes hari ini bukan lagi milik satu bangsa, tetapi milik bersama yang dibentuk oleh resonansi lintas negara.
14 Sep 2025 14:00 WIB · Artikel Opini
Generasi Z adalah generasi yang lahir di tengah digitalisasi. Tumbuh dalam bayang-bayang krisis iklim, pandemi, dan disrupsi kecerdasan buatan. Generasi ini berani menampilkan diri sebagai kekuatan global dengan bahasa dan metode mereka sendiri. Barangkali ini untuk pertama kalinya hadir dalam sejarah politik modern.
Gelombang aksi gen Z di banyak negara memperlihatkan pola yang saling terhubung, bukan sekadar kronologi peristiwa. Resonansi global gerakan gen Z membentuk jejaring transnasional. Tidak terikat oleh batas geografis, nasionalisme, ataupun budaya.
Pada 2019–2020, Hong Kong memperkenalkan gaya protes be water. Di sini, kearifan China kuno menemukan wujudnya yang modern. Gen Z dengan piawai memanfaatkan media sosial yang dihidupi oleh falsafah Tao dan taktik perang Sun Tzu: fleksibel dalam bentuk, menyesuaikan dengan kondisi, dan tanpa pemusatan gerakan ataupun komando.
Strategi ini dengan mudah bergema di Myanmar setelah kudeta 2021. Kaum muda Myanmar melawan represi dengan meme, humor satir, dan solidaritas digital. Kenya (2023-2025) lebih jelas menunjukkan bahwa pola ini bisa melintas benua dan budaya. Tagar #RejectFinanceBill menjadi tren global dengan kekuatan crowdfunding dan solidaritas daring.
Dari sana, pola yang sama terlihat di Indonesia. Narasi perlawanan tak lagi didominasi oleh organisasi mahasiswa atau komunitas sipil klasik, tetapi oleh akun-akun di Tiktok, Instagram, dan X yang menguasai imajinasi kolektif. Aksi jalanan pada tahun 2020, 2022, dan 2025 tak lagi kaku hanya dengan orasi formal. Aksi menjadi lebih cair, penuh kreativitas visual, kadang bahkan komikal. Namun, di balik itu ada keseriusan: keresahan atas korupsi, kebijakan yang dianggap menekan, dan ketidakadilan ekonomi yang dirasakan sehari-hari.
Belum lama, Nepal menambah babak baru. Isunya tak bergeser dari korupsi pejabat dan ekonomi rakyat yang berada di titik nadir. Aksi segera membesar dipicu oleh penutupan akses ke media sosial, yang itu berarti menghambat jaringan komunikasi dan social commerce. Gerakan itu memaksa sejumlah pejabat mengundurkan diri. Tanda bahwa energi gen Z dapat langsung mengguncang struktur kekuasaan.
Strategi digital, budaya populer, dan solidaritas lintas batas oleh gen Z juga terjadi di Thailand (2020-2021) yang banyak dipengaruhi jaringan solidaritas Hong Kong dan Taiwan. Terjadi pula di India (2019-2020), Sri Lanka (2022), dan Malaysia (2021-2025). Di Nigeria (2020), Chile dan Kolombia (2019-2021), kreativitas digital berpadu dengan musik dan seni jalanan sebagai medium utama.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/29/57a776f2e38d144a31ac764dab43a052-20250829BAH6.jpg)
Dalam resonansi tersebut, pengalaman gerakan di negara lain dipelajari, lalu disesuaikan dengan konteks lokal. Itulah sebabnya, dukungan lintas batas terasa begitu alami dan dekat.
Seperti solidaritas anak-anak muda Malaysia kepada para aktivis Indonesia pada aksi Agustus lalu. Meski hubungan keduanya sering digambarkan seperti kakak-adik yang tak pernah akur, di ruang digital batas itu runtuh. Gen Z justru melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas global dengan keresahan yang sama.
Karl Mannheim, seorang sosiolog klasik, pernah menyebut bahwa setiap generasi lahir dari pengalaman sejarah yang membentuk kesadaran kolektif. Bagi gen Z, pengalaman itu adalah dunia yang simultan penuh keterhubungan dan krisis. Mereka tumbuh bersama algoritma media sosial, dan di situlah perjumpaan lintas batas menjadi pengalaman sehari-hari.
Mereka tidak mengenal dunia tanpa internet. Mereka juga tidak pernah bebas dari bayangan perubahan iklim, pandemi, ketidakadilan ekonomi, konflik kelas, diskriminasi, ataupun politik otoriter yang meresahkan. Isu-isu tersebut mereka tafsirkan bukan sekadar sebagai perdebatan nasional, melainkan sebagai bagian dari perjuangan global.
Dari situlah gen Z mengartikulasikan politik dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya. Dari sana pula lahir orientasi politik yang lebih personal, lebih berbasis identitas, sekaligus lebih transnasional.
Teori gerakan sosial bisa membantu kita memahami fenomena ini. Dalam kerangka resource mobilization, gen Z tidak memiliki modal ekonomi besar, tapi punya sumber daya digital yang lebih berharga, yaitu jaringan. Mereka membangun gerakan bukan dari sekretariat atau markas permanen, melainkan dari grup Whatsapp, Discord, atau forum daring.
Terdapat gejala pergeseran dari gerakan berbasis kelas menuju gerakan berbasis identitas dan isu moral. Manuel Castells menyebutnya sebagai networked social movements: cair, tanpa pemimpin tunggal, tetapi justru kuat karena sulit dipatahkan.
Namun, paradoks tak bisa dibantah. Di satu sisi, gen Z terbukti kreatif, berani, dan mampu menggerakkan ribuan orang dalam waktu singkat. Mereka tak gentar menghadapi represi aparat. Akan tetapi, di sisi lain, mereka kerap rapuh terhadap fragmentasi. Perhatian cepat beralih dari satu isu ke isu lain. Gerakan bisa menggelegar hari ini, lalu sepi minggu depan.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/10/fc8acd56ae81be76af6eb9869e2e0b00-000_73W63ZR.jpg)
Ketiadaan struktur formal membuat mereka sulit menegosiasikan kebijakan konkret. Energi besar itu bisa mengubah pejabat, tapi belum tentu melahirkan regulasi baru. Itu sebabnya, gerakan mereka kerap dituduh sporadis, tidak punya strategi jangka panjang, bahkan mudah dibajak kepentingan.
Kritik itu sah-sah saja, tapi kita perlu membaca gerakan ini bukan dengan kacamata lama. Orientasi gerakan tidak semata-mata bertujuan pada koreksi kekuasaan, tetapi pada pembentukan kesadaran politik baru. Politik pun bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang keberanian untuk tidak diam.
Gen Z mengajarkan kepada masyarakat dunia bahwa protes hari ini bukan lagi milik satu bangsa atau satu ruang, tetapi milik bersama yang dibentuk oleh resonansi lintas negara. Mereka mungkin tidak menjanjikan revolusi instan, tetapi mereka sedang merawat api kecil yang membuat demokrasi tetap bernapas.
Slogannya jelas, bahwa mereka punya hak untuk bersuara, dan imajinasi untuk menafsirkan ulang demokrasi. Bahkan, memiliki kekuatan yang tak mengenal batas budaya dan benua.
AD Agung Sulistyo, Analis Kebijakan dan Peneliti Hukum Transnasional
Penulis:
AD Agung SulistyoEditor:
Yohanes KrisnawanPenyelaras Bahasa:
Nur Adji