Dari Nepal, kita perlu belajar untuk mewujudkan tujuan politik kekuasaan, yaitu menghadirkan kebaikan bersama serta menjamin kesejahteraan publik.
11 Sep 2025 07:30 WIB · Tajuk Rencana
Awal pekan ini menjadi hari ketika generasi Z Nepal menumpahkan kemuakan mereka pada korupsi dan gaya hidup hedon para elite negeri itu.
Keseharian para pejabat itu jauh dari realitas warga. Meski berasal dari Partai Komunis Nepal (UML) yang sarat dengan gagasan sosialis, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli suka pamer kemewahan. Demikian pula pendahulunya, PM Bahadur Deuba, tokoh dari Partai Kongres Nepal (NC) yang berhaluan kiri-tengah.
Selain itu, mereka juga membangun struktur kekuasaan yang cenderung melanggengkan patronase dan nepotisme. Sebagai wujud balas budi pada dukungan Deuba, Oli mengangkat Arju Rana, istri Deuba, menjadi Menteri Keuangan.
Runtuhnya monarki Nepal pada tahun 2008 oleh gerakan rakyat ternyata tidak banyak mengubah wajah negeri itu. Setelah Raja Nepal terakhir Gyanendra Shah hidup layaknya warga biasa, para politisi yang dipilih dalam sistem republik parlementer justru ganti menjadi ”raja-raja” baru.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/09/b86f0e941c0171ff0be7b52d7071a87f-Nepal_Protest.jpg)
Sebelum terjun ke dunia politik, mereka diketahui tidak memiliki harta. Namun, setelah masuk ke dunia politik, mereka menjadi kaya mendadak. Anak dan menantu Deuba dikenal suka pamer kemewahan, termasuk mengunggah foto saat bepergian menggunakan pesawat pribadi atau bertamasya ke mancanegara. Di media sosial, publik Nepal mengolok-olok mereka dengan tagar ”Nepobaby”.
Di sisi lain, karena sulit memperoleh pekerjaan, sebagian besar angkatan kerja di negeri itu menganggur. Bank Dunia mencatat, produk domestik bruto per kapita Nepal hanya 1.447 dollar AS. Pemerintah Nepal menaksir, setiap hari hingga 2.000 orang muda Nepal pergi ke luar negeri untuk mencari kerja. Mayoritas jadi buruh harian lepas di Timur Tengah, Asia Timur, dan sebagian Asia Tenggara (Kompas.id, 10/9/2025).
Situasi itu membuat anak-anak muda Nepal marah. Media sosial kemudian menjadi saluran. Sayangnya, kritik itu ditanggapi PM Oli dengan melarang media sosial beroperasi. Kekuasaan politik yang semestinya diabdikan untuk kesejahteraan rakyat justru digunakan untuk membungkam suara publik.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/09/08/c601ae5a-5049-416a-ba31-191487a12b1c_jpg.jpg)
Larangan itu ditentang rakyat. Dimotori oleh generasi Z, yang akrab dengan dunia digital, kritis, terbuka, dan inklusif, rakyat Nepal menumpahkan kegelisahan mereka di jalan-jalan utama Kathmandu. Oli pun terpental.
Dari Nepal, kita dapat belajar, apabila loyalitas politik tidak diarahkan untuk kepentingan publik, situasi itu bisa berubah menjadi bara dalam sekam. Bara tersebut menggerogoti kepercayaan publik. Dan, di tangan generasi Z Nepal, bara itu menjadi energi untuk melawan keserakahan oligarki.
Tak seorang pun setuju pada kekerasan. Namun, berangkat dari sikap itu serta belajar dari Nepal, kita perlu mewujudkan tujuan politik kekuasaan, yaitu menghadirkan kebaikan bersama serta menjamin kesejahteraan publik.
Penulis:
RedaksiEditor:
Marcellus Hernowo, Bonifasius Josie Susilo HPenyelaras Bahasa:
Galih Rudanto